Komentar
JATINANGOR, METRO - Kamis, 5 April 2018, Ikatan Keluarga
Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) sedang punya hajatan penting
menggelar reuni akbar. Berbagai kegiatan digelar. Salah satunya apel reuni
akbar yang dilakukan di lapangan rektorat kampus Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Apel reuni akbar
sendiri dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang
bertindak sebagai inspektur upacara. Sebelum Tjahjo memberi arahan, Ketua Umum
IKAPTK, Reydonnyzar Moenek yang mengawali memberi sambutan.Reydonnyzar Moenek
sendiri tak lain adalah Wakil Rektor IPDN.
Dalam sambutannya,
Reydonnyzar mengatakan para alumni IPDN harus jadi negarawan yang berdiri di
atas semua golongan. Dan para alumni yang sekarang tersebar di berbagai daerah,
juga harus fokus menjaga momentum pembangunan.
"Pertemuan akbar
para alumni sendiri dilakukan mulai dari tanggal 4 sampai 6 April," kata
Reydonnyzar.
Saat ini, lanjut
Reydonnyzar, jumlah alumni IPDN dari berbagai angkatan, mencapai 58 ribu
orang. Menurutnya, acara reuni akbar ini, semacam kegiatan untuk
menyegarkan memori kenangan saat dididik kawah candradimuka bernama IPDN.
Sekaligus menguatkan komitmen berbakti pada negeri. Ada berbagai
acara dalam reuni akbar. Selain apel reuni,juga digelar IPDN expo, dan seminar nasional
dengn narasumber Menkopolhukam dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
"Selain itu juga
akan digelar rapat kerja nasional IKAPTK, juga malam keakraban alumni
dengan praja IPDN. Nanti, para pedagang dan asongan, masyarakat dibolehkan masuk
(ke kampus)," katanya.
Di acara yang sama
Rektor IPDN, Ermaya Suradinata mengungkapkan sejumlah perubahan yang telah
dilakukan di kampus penghasil para birokrat tersebut. Kata dia, mulai tahun
2018, disetujui pembentukan fakultas baru di IPDN, yakni Fakultas Hukum
Pemerintahan. Juga ada berapa program studi baru,antara lain manajemen desa dan
bencana alam, program teknologi pemerintahan, dan kepamongan.
"Juga telah
dibentuk lembaga riset dan pengkajian teknologi pemerintahan. Diharapkan alumni
memanfaatkan lembaga riset ini.
Selain itu, telah
dilaksanakan penempatan alumni IPDN ke seluruh pelosok dan daerah terpencil di
Indonesia. Menurut Ermaya, itu semua adalah wujud pengabdian. Alumni IPDN,
adalah abdi rakyat yang harus jadk perekat persatuan bangsa.
"Terkait dengan
kekerasan, Alhamdulillah tahun 2018, sampai bulan April ini zero, tak ada
kekerasan. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan," katanya.
Saat ini, kata Ermaya,
jumlah alumni IPDN mencapai 58 ribu orang. Mereka mengabdi pada negara di
berbagai level jabatan, mulai dari eselon I sampai ada yang menjadi gubernur,
bupati, walikota dan wakil kepala daerah. Bahkan ada yang jadi Duta Besar.
Alumni IPDN juga banyak dibutuhkan kementerian dan instansi lain.
"Sudah 21
kementerian meminta alumni,ini pengabdian. Ini buktikan alumni IPDN di
butuhkan. Di KPK, Kemenhan, Menkopolhukam,Kemenlu, bahkan di Kemenkes, ada
alumni IPDN," kata dia.
Perubahan lainnya, kata
Ermaya, menyangkut sistem rekrutmen calon praja yang sudah dilakukan online.
Dan sistem seleksi calon praja diapresiasi oleh KPK. "Dapat penghargaan
dari KPK," katanya. (HMS/DPT)