Benarkah CV. DEA NASUHA Sudah Berdasarkan Ketentuan SSUK?

Iklan Semua Halaman

.

Benarkah CV. DEA NASUHA Sudah Berdasarkan Ketentuan SSUK?

Sku Metropolitan
Kamis, 19 April 2018

BEKASI, METROMangkraknya poses pekerjaan Satu Unit Bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan Kode Lelang 33476014, Pembebanan Tahun Anggaran  Tahun Tunggal, disinyalir telah melampaui batas waktu pekerjaannya oleh pemenang lelang CV. DEA NASUHA yang kini pekerjaaannya dilanjutkan kembali.


Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), jadwal pelaksanaan pekerjaandapat diperpanjang oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal: 1. Pekerjaan tambah; 2. Perubahan desain; 3. Keterlambatan yang disebabkan oleh  PPK; 4. Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau 5. Keadaan kahar.

Apabila jadwal pelaksanaan pekerjaan diperpanjang atau masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, maka perlu dilakukan adendum kontrak. Yang diadendum minimal 2 hal, yaitu Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Kontrak.

Satu dari tiga unit pembangunan RKB SMK Negeri 1 Babelan di Kabupaten Bekasi yang dikerjakan CV. DEA NASUHA ini kondisi fisiknya hingga bulan April 2018 masih terus terkatung katung. Sementara proses pekerjaannya mestinya berakhir di bulan November 2017.

Infestigasi yang dilakukan Metropolitan, Kamis (12-04-2018), atas pekerjaan Satu Unit Bangunan RKB SMKN 1 Babelan, diduga kuat bertentangngan dengan Aturan Kepala LKPP Nomor.15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada syarat-syarat umum kontrak, huruf (p) angka (2) tentang Perubahan Kontrak yang menyatakan Ketentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/MPK.05/2015, perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dilaksanakan sebelum berahirnya kontrak.

Saat diminta tanggapannya, Soni Huta Barat, salah seorang pengamat Kontruksi di Wilayah Bekasi mengungkapkan, “Dalam perpanjangan waktu kontrak diperlukan adanya addendum atau perubahan kontrak. Sedangkan pemberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan tidak diperlukan adanya addendum perpanjangan waktu, tetapi apabila pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran, diperlukan adanya perubahan pembebanan anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, “Dalam perpanjangan waktu kontrak tidak dikenakan sanksi berupa denda, namun untuk pemberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda dengan kondisi pertama: 1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian masing-masing peker-jaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Kedua:1/1000 per hari dari total nilai kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Dikatakannya, “Sangat disayangkan pemahaman masyarakat tentang keterlambatan penyelesaiaan pekerjaan dimana masa kontrak dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga selesainya masa pemeliharaan (FHO),” imbuhnya.

Menurut Sonny, hal ini bertujuan agar para pihak yang menandatangani kontrak masih terikat secara perdata selama kontrak tersebut masih berlaku. Apabila penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan, maka penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pengertian lain yang terkait dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan inilah yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender serta dasar untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa,” ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum adanya penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Satuan Kerja Pembangunan RKB SMKN1 Babelan, atas ada atau tidaknya Addendum diperpanjangnya penyelesaiaan pekerjaan yang sudah habis jangka waktu pekerjaannya oleh CV. DEA NASUHA sehingga masih molornya penyelesaian pembangunan 1 unit Ruang Kelas Baru di SMKN 1 Babelan. (Rudy H. L)