CBA: Kejari Diminta Tindaklanjuti Dugaan Penyelewengan Dana Pendidikan SMKN 1 Cikbar

Iklan Semua Halaman

.

Home

CBA: Kejari Diminta Tindaklanjuti Dugaan Penyelewengan Dana Pendidikan SMKN 1 Cikbar

Sku Metropolitan
Minggu, 29 April 2018
10:01:00 PM
komentarKomentar

BEKASI, METRO- Penyerapan  pengelolaan anggaran Dana Bos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi terhitung sejak juni sampai Desember 2017 lebih kurang Rp.9,8 Milliar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikarang Barat, diduga jadi “Bancakan Pengelola Sekolah”.
Dok-SMKN1 Cikarang Barat

Bahkan dalam pengelolaan anggaran swakelola dari APBN 2017 berupa pembangunan 2 ruang praktek dengan nilai anggaran Rp. 566.984.000, diduga kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi petunjuk tehnis.

Menanggapi hal tersebut Kordinator  Investigasi Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, saat diminta tanggapan oleh SKU Metropolitan melalui Wathshap, minggu (29/4/2018). mengatakan, bahwa Center for Budget Analysis (CBA) mendorong  Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana pendidikan di  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikarang Barat. Dengan ketidakjelasan Pengelolaan dana senilai Rp 9,8 miliar ditambah pembangunan dua ruang praktek senilai ratusan juta lebih serta pembiayaan pendidikan yang dibebankan sekolah kepada siswa.

Menurutnya, untuk pengelolaan dana Bos misalnya, sudah diatur melalui Permendikbud No 26 Tahun 2017. Di sini diatur dengan jelas terkait perhitungan dana bos yang harus diterima serta petunjuk teknis penggunannya.  Penegak hukum harus hadir di sini, jangan sampai dana penting terkait pendidikan, khususnya yang berasal dari uang Negara justru disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab.

“Untuk itu kejaksaan justru harus proaktif dengan masalah-masalah potensi penyelewengan dana dan langsung membuka pemeriksaan. jangan malah pasif diem saja, “ tegasnya

Karena biasanya kejaksaan negeri termasuk di bekasi nunggu laporan dulu dari amsyarakat, tapi hal ini sering dijadikan alasan untuk tidak bergerak. padahal kalau kita lihat banyak kasus terkait pengelolaan dana pendidikan di kab bekasi yang bermasalah, namun tidak ditindaklanjuti

“Namun kasus di atas bisa dijadikan jalan untuk membongkar indikasi praktif menyimpang di sekolah lainnya”ungkapnya

Diberitakan sebelumnya, Pungutan kepada orangtua siswa yang telah terjadi pada awal tahun pembelajaran Juli sampai Desember 2017 di satuan pendidikan SMAN/SMKN/SLB di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat diduga kuat telah menimbulkan pembohongan publik, khususnya terhadap orang tua peserta didik.

Punggutan yang dilakukan pihak penyelenggara satuan pendidikan, melalui Komite diduga kuat melakukan penafsiran yang salah terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemendikbud) Nomor. 75 tahun 2016.

Dimana pihak penyelenggara pendidikan bersama Komite melakukan "Kalobirasi" dalam menentukan besaran anggaran pendidikan pada satuan sekolah, sementara itu publik masih dibinggungkan berapa besaran Standart Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan pada SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang pada saat itu dipimpin Nopriandi, sebelum dimutasi pada bulan Maret 2018, saat ini menjabat Kepala SMK Negeri 1 Tambelang. Iuran yang dimaksud dalam penggalangan dana pendidikan yang di punggut berkedok iuran siswa, namun berapliasi SPP terhadap orangtua siswa.

Ditelisik melalui mekanisme Kepmendikbud No. 75 tahun 2016, pasal 1, angka 4 dan 5 tidak sejalan dengan pasal 10, ayat 2, dan hal itu diperkuat kembali pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 17 tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 48 tahun 2008, pasal 51, ayat 5, huruf c.
PP Nomor. 44 tahun 2012 menyebutkan, sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Pungutan tidak boleh: a). Dilakukannya kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; b). Dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau; c). Digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Hal ini seperti yang telah dilangsir media Metropolitan yang terjadi pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikarang Barat, pihak sekolah menggunakan kepanjangtanganan komite sekolah untuk menarik biaya pendidikan kepada siswa dengan mengacu pada Kepmendikbud No. 75 Tahun 2018, sepertinya mengabaikan peraturan lainnya, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 dan PP. 17 Tahun 2010, serta pedoman tatacara penarikan punggutan atau sumbangan/bantuan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Jawa Barat No. 422.4/23164-ser.Disdik tertanggal 12 Juli 2017. Dan Surat Edaran Direktorat Jendral (Dirjen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 82954/A.14/Bk/3017 tertanggal 22 Desember 2017.

Anggaran yang dikucurkan ke SMKN 1 Cikarang Barat, per Desember 2017 terdiri dari:
1). Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.700.000/siswa/tahun berdasarkan perhitungan Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) tahun 2017/2018, semester ganjil,  dengan jumlah siswa sebanyak 2.246 orang = Rp. 3.818.200.000.
2). Anggaran Pendidikan Menengah Universal (PMU) Prov. Jabar tahun 2017 sebesar Rp. 700.000/siswa/petahun x 2.246 siswa = Rp.1.572.200.000.
3). Iuran Komite, setara SPP siswa Rp. 280.000 x 2.264 x 6 bulan = Rp. 3.803. 520.000,- sebagai beban orangtua sejak Juli sampai Desember 2017.
4). Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) APBN pada triwulan ke VI Oktober - Desember 2017 Rp. 679.200.000,-

Diperkirakan total penyerapan dalam pengelolaan anggaran APBN dan APBD Jawa Barat serta APBD  Pemda Kabuaten Bekasi yang diserap SMKN 1 Cikarang Barat sejak Juli sampai Desember 2017 sebesar Rp. 9.873.120.000,- diduga jadi "Bancakan pengelola sekolah".
Dalam pengelolaan anggaran swakelola dari APBN 2017 berupa pembangunan 2 ruang praktek dengan nilai anggaran Rp. 566.984.000, diduga kuat Noprihadi selaku kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi petunjuk tehnis, pasalnya tidak dilengkapinya meubelair pada 2 ruang praktek.

Disamping itu Informasi yang dihimpun wartawan Metropolitan, dari sejumlah orang yang bertugas di SMKN 1 Cikarang Barat, diduga telah terjadinya penjualan asset sekolah sebuah Mobil APV. Beberapa orang tua siswa kelas XII, juga mengeluhkan  biaya Tour/perpisahan untuk kelas XII tujuan Yogyakarta sebesar Rp. 1.700.000, per siswa, seperti yang telah dilansir Metropolitan pada edisi 191.
Investigasi lanjutan yang dilakukan pada Senin (16/04/18) terhadap keberadaan Roda 4 jenis APV yang sebagaimana telah disebutkan pada edisi lalu, kendaraan oprasional sekolah jenis APV tidak terlihat keberadaannya pada lokasi ruang praktek siswa/Ware Hous yang disebutkan sebelumnya. Sebuah kendaraan yang ada di ruang praktek siswa, berjenis Minibus diduga bukan kendaraan jenis yang dimaksud.

Sementara Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikarang Barat Bambang Nurcahyo saat ditemuin wartawan SKU Metropolitan diruangannya, Rabu (11/4/2018), membatah adanya penjualan aset sekolah sebuah mobil roda 4.

“Hal tersebut tidak benar kondisi mobil saat ini baru saja memperpanjang pajak kendaraan yang sudah empat tahun mati, bahkan kondi mobil pada saat ini baik dan berada diruang praktek,” ujarnya
“Mengenai Penerima Iuran siswa pada bulan juni sampai dengan Desember 2017 dan penggunaan penerimaan BKK desember 2017 serta adanya pengelolaan anggaran swakelola dari APBN 2017 yang tidak dilengkapi dengan Moubelair, sebenarnya agar ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan (Red-Kepala sekolah ) sebelumnya,” Katanya.

“Saya akan menanyakan dulu kepada pihak pengelola yang berkopenten pada saat itu,” mintanya.
Sebelumnya mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikarang Barat Nopriandi, saat dikompimasi lewat ponsel celulernya di nomor 0812 9599 9xxx, sabtu 10 -13 Maret 2018, tidak mendapatkan respon. (Rudy H. Lubis/Red)