Diduga Tilep Insentif Pendamping PKH, Kadinsos Jarang Masuk Kantor

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Tilep Insentif Pendamping PKH, Kadinsos Jarang Masuk Kantor

Sku Metropolitan
Kamis, 19 April 2018
LAMPURA, METRO- Pemerintah Pusat  telah mengintruksikan Pemerintah daerah untuk memberantas korpsi, tetapi masih ada saja pejabat yang berani menilep dana yang dialokasikan pemerintah untuk meperkaya diri sendiri.


Sedikitnya 114 tenga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Utara  Provinsi Lampung mempertanyakan dana insentif tahun anggaran 2017 yang tidak dibayar Dinas Sosial selama 2 bulan. Para tenaga pendamping PKH menerima dana insentif sebesar Rp 250.000 setiapbulan, tetapi selama tahun 2017, hanya sepuluh (10) bulan yang dibayar, sedangkan yang dua bulan, tidak jelas kemana mengalir, ujar tenaga pendamping PKH di Kantor Dinas sosial Lampura Rabu (18/4) .

Tenaga pemdamping PKH menambahkan, “dana insentif kami tahun 2017 tidak di bayar selama 2 bulan, sedangkan dana tersebut sepengetahuan kami, bila satuan kerja (Satker) sudah menetapkan, maka harus di gulirkan, tetapi ini sudah lewat empat bulan dan sudah masuk tahun anggaran 2018, kejelasan dana insentif tersebut tidak ada penjelasan dari Kepala Dinas kepada kami" ungkap pendamping PKH yang tidak ingin di sebutkan namanya.


Dari jumlah pendamping PKH yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, estimasi dana insentif yang harus dibayar kepada 114 orang, tahun anggaran 2017, RP.250.000 di kalikan 114, tenaga pendamping PKH  dan di kalikan dua bulan, maka dana yang diduga di tilep oleh Kepala Dinas, sebesar RP.57.000.000.



Hingga berita ini dibuat kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, M Erwinsyah, tidak bisa dikonfirmasi tentang dugaan penilepan dana insentif tenaga pendamping PKH, karena jarang masuk kator. (fran)