DPRD Gelara Rapat Paripurna Pembahasan dua Raperda

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Gelara Rapat Paripurna Pembahasan dua Raperda

Sku Metropolitan
Kamis, 05 April 2018


LAMPURA, METRO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Lampung Utara, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan 2 (dua) Raperda. Usul inisiatif DPRD Kabupaten Lampura dan penyampaian keterangan oleh Plt. Bupati Lampung Utara atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yaitu, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,  d iruang sidang Paripurna DPRD, Rabu (04/04/2018).



Rapat paripurna dihadir Asisten I, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Para Camat dan Lurah se-Kabupaten Lampung Utara, serta 23 anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penyampaiannya, Asisten 1, H. Yuzar, SH.,M.AP menjelaskan,  Raperda yang pertama tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sejalan dengan adanya regulasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu untuk penyusunan kembali dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang materinya, mengatur tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, serta Pemindah tanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Sedangkan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012, tentang Rertribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun perubahan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 adalah Perubahan tata cara penghitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  Penghitungan besaran tarif Retribusi, Tata cara penghitungan Tarif Retribusi diukur berdasarkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap menara telekomunikasi, dimana berdasarkan Peraturan Daerah sebelum dilakukan perubahan, penghitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Asisten 1 menyampaikan harapan kepada seluruh pihak agar dapat bekerja sama dengan baik agar apa yang diinginkan segera tercapai.

“Kiranya kedua Raperda tersebut dapat segera kita lakukan pembahasan bersama, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Pungkasnya.
(Jumeri/Fran)