DPRD : Pembagunan Gedung Pemkab Bekasi 16 Lantai Akal-Akalan Bappeda

Iklan Semua Halaman

.

DPRD : Pembagunan Gedung Pemkab Bekasi 16 Lantai Akal-Akalan Bappeda

Sku Metropolitan
Senin, 16 April 2018

BEKASI, METRO- Rencana Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi tahap I, sebelumnya telah publikasikan akan menelan dua tahun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yakni periode 2018 dan 2019, denggan masing masing Rp100 milliar bahkan proyek ditargetkan selesai akhir tahun 2019. Namun kini  proyek tersebut telah dibatalkan, padahal  pemenang tender  PT. Tirta Dhea Addonics Pratama (TDAP) sudah diumumkan pada lanyanan pemenang lelang secara elektronik (LPSE)  dengan tawaran terendah yakni Rp90.003.510.000 kemudian, dikoreksi menjadi Rp89.993.545.000  
Alasan yang beredar adanya saran tehnis yang belum terpenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penatataan Ruang (PUPRKabupaten Bekasi. Padahal kalau mengacu kepada ketentuan lelang sebagimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa lelang tersebut dibatalkan, Bilamana ketentuan dalam dokumen  lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 86 Huruf i).
Namun Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bekasi  Taih Minarno saat dikomfirmasi wartawan SKU Metropolitan, kamis (5/4) digedung DPRD Kabupaten Bekasi, justru mengatakan tidak pernah ada pembahasan anggaran terkait Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi tersebut.
Taih menuding,pembangunan gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 lantai salah sejak perencanaan. Bahkan Taih menuding kesalahan ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabBekasi.
“Bappeda harus bertanggung jawab,” Katanya
“Proyek itu akal-akalan eksekutif,siapa lagi bukan Bappeda,”Cetusnya
“Karena didalam Buku APBD gedekan ngak pernah dibahas di DPRD,” kata Taih yang juga anggota Badan Anggaran (Bangar) Kab Bekasi.
Taih mengatakan juga, batalnya Pembangunan Gedung tersebut karena adanya petunjuk tehnis yang belum dilengkapi sesuai dengan peraturan presiden  nomor 73 tahun 2011 tentang pembagunan bagunan gedung negara dinyatakan bahwa  bagunan negara yang dibagun lebih dari delapan lantai harus  mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri
Sebenarnya  kalau sesuai dengan peraturan itu pemerintah daerah mau membagun gedung tingginya labih dari delapan lantai harus ada rekomendasi tekhnis, karena tinggi, dikwatirkan bagunan itu kalau ada apa apa  kementerian tidak tahu”
“Kalau DED (detail enginerinering desingn) sudah ada, tapi menggenai penggarannya  dan kajiannya masih ada yang kurang.remkomendasinya juga belum ada.Maka harusnya tidak bisa dibagun.kalau tetap dibagun, konsekuensinya ada di PUPR kalau ada apa apa, kami tidak tanggung jawab,” Kata Dia
Menanggapi itu Pejabat Pelaksana (Plt) Bappeda Kabupaten Bekasi Slamet Supriadi menegaskan Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi 16 lantai sudah melalui tahapan-tahapan perencaaan.
“Yang jelas secara perencanaannya sudah ada. Musrenbangnya saja ada,” kata Slamet saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna pandangan umum tentang LKPJ anggaran tahun 2017, Rabu (11/4/2018) sore.
Pada saat tim asistensi anggaran melaksanakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena sudah disetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) nya oleh dewan.
“Saat tim asistensi anggaran melakukan verifikasi kan karena sudah disetujui oleh DPRD dan sudah ditanda tangani bersama. Kalau KUA PPAS sudah ada, sudah ditanda tangani ya kita ikuti yang di KUA PPAS nya. Gak mungkin sudah ditanda tangani bersama itu dibuang (dicoret, red) kan gak bisa. Itu proses bagian dari proses,” ujarnya.


Saat disinggung apakah dalam perencanaan pembangunan gedung 16 lantai ada regulasi yang ‘ditabrak’, Slamet mengakui ada kelalaian yang dilakukan Dinas. Namun ia tidak menyebutkan Dinas apa yang dimaksud. “Ada yang lalai dari dinas, ada aturan yang harus ditempuh,” ucap Slamet.
Sementara Kasubbag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bekasi, Iwan Indra menyebutkan, soal alasan pembatalan dari PA lantaran persyaratan teknis yang harus dilengkapi PUPR kurang lengkap, itu bukan menjadi alasan untuk pembatalan di ULP karena menurutnya bilamana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah melengkapi sejumlah persyaratan seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan telah ditayangkan di website https;//sirup.ikpp.go.id maka penayangan lelang dibuat dan bisa dibatalkan bila persyaratan tersebut tidak dilengkapi atau perlu dikoreksi. 
Pihaknya mengakui, pengguna anggaran telah melayangkan dua kali surat pembatalan lelang kepada mereka yakni tanggal 22 Maret dan 4 April 2018, kendati demikian surat tertanggal 22 Maret 2018 tidak ditanggapi pihak ULP lantaran isi surat pemberhentian proyek yang tidak bisa menghentikan lelang karena isinya tidak berhubungan dengan proses pelaksanaan.
“Pengguna Anggaran meminta digagalkan karena peryaratan teknis yang harus diurus DPUPR belum selesai, nah itu bukan tanggungjawab kita dan kita juga ga minta dokumen persyaratan teknis itu. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 83, pokja menyatakan pelelangan gagal apabila.. ada 9 poin, nah isi surat itu disalah satu poinnya tidak ada dalam klausal membatalkan, sehingga proses kala itu masih kita lanjutkan,” kata dia diruangan kerjanya Rabu (11/4/2018).
Pihaknya menilai, Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi membatalkan pembangunan proyek tersebut karena bilamana dipaksakan maka pembangunan gedung tersebut tidak akan maksimal.
“Yang harus kita ketahui bersama bukan dinas tidak setuju dengan pemenangnya, tetapi bahwa persyaratan yang dibuat dinas belum selesai, kan 7 bulan tuh ngerjainnya kalau tunggu persyaratan yang kurang itu selesai, bisa 2 atau 3 bulan lagi baru selesai itu, dan pekerjaannya gak akan selesai hingga batas waktu 7 bulan nanti, sehingga saya yakini mungkin pekerjaan pembangunan itu akan dikerjakan melalui APBD tahun 2019 mendatang bukan ABT 2018 ini,” kata dia.(Martinus)