Komentar
BEKASI, METRO-Puluhan
massa Lembaga Sosial Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI)
Distrik Kota Bekasi,menyambagin Kantor Cabang Finace ADIRA berlokasi di Pusat
Otomotif sentral, Harapan Indah, Kec Medan satria, Kota Bekasi, Rabu (25/4/2018).Untuk
menyampaikan aspirasi moral atas penganiayaan debcolektor Finance Adira Cabang
lampung terhadap ketua ketua LSM GMBI Wilayah Terotorial (Wilter) lampung Ali
Mukthamar yang terjadi pada hari senin (23/4/2018).
Seketaris Distrik Kota
Bakasi LSM GMBI Asep Suparja, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke (Red-Kantor
Cab Adira) untuk menyampaikan aspirasi moral atas kejadian yang menimpa Ketua
Wilter lampung atas tindakan penganiayaan yang dilakukan debcolektor Cabang
Lampung.
Dirinya
mengatakan,kedatangan LSM GMBI Distrik Kota Bekasi diterima baik oleh Jajaran
Finace Adira Cabang Bekasi dengan membuat empat poin kesepakatan yang
dituangkan dalam notulen tertulis yang ditanda tanganin kedua belah pihak.
Asep, menyampaikan
poin poin adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Pihak GMBI
memohon agar PT ADIRA FINACE segera meminta Maaf atas kejadian Cabang Lampung
2.Meminta kepada
Kantor Pusat untuk memberhentikan kepala Cabang Adira Lampung
3.Proses Hukum tetap
berjalan sesuai Undang Undang yang berlaku di Indonesia
4.PT ADIRA Finance
agar memblaclist mitra kerja yang mengunakan Jasa Preman
"Dengan bentuk
notulen jajaran Finace Adira akan menyampaikan kepada Pimpinan Pusat Adira di
Jakarta," terang Asep saat diwawancarain SKU Metropolitan usai selesai
melakukan pertemuan.
Asep juga, mengatakan
bahwa aspirasi ini juga dilakukan oleh distrik distrik LSM GMBI seluruh
indonesia agar tindakan yang serupa baik kepada masyarakat kota Bekasi maupun
seluruh masyarakat Indonesia
Sementara Kepala
Colection Cabang Finance Adira Harapan Indah Roni wijaya, menangapi
kedatangan LSM GMBI disambut baik demi menjaga kemitraan.
Dirinya mengatakan,
bahwa pertemuan ini dibuat paham dalam sebuah notulen dan segera disampaikan
kepada pimpinan pusat.
"karena kejadian
tersebut ada di Lampung jadi keputusan ada pada pimpinan Pusat,"
Pungkasnya.(Martinus)