Pencetakan e-KTP Jadi Ajang Bisnis Pegawai Kemendagri?

Iklan Semua Halaman

.

Pencetakan e-KTP Jadi Ajang Bisnis Pegawai Kemendagri?

Sku Metropolitan
Jumat, 13 April 2018

BEKASI, METRO – Sulitnya mendapatkan e- KTP di Kabupaten Bekasi Provisi Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Tambun Selatan diduga dimanfaatkan oknum pegawai Kementerian dalam Megeri (Kemendagri) untuk mendapatkan keuntungan dari warga.
Supriyadi/foto jumat 13/4
Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan salah seorang oknum yang mengaku pegawai Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), bernama Supriyadi, mengajukan pencetakan e- KTP sebanyak tujuh puluh lima (75) e- KTP. Tetapi karena keterbatasan blangko e- KTP, pihak Kecamatan Tambun Selatan hanya mencetak enam puluh (60) e- KTP.
Supriyadi, yang mengaku pegawai Kemendagri ketika dikonfirmasi di ruangan Kasi KTP Kecamatan Tambun Selatan, mengatakan, “saya dari pusat di tempat saya banyak yang belum memiliki E-KTP, maka saya mendatangi kantor kecamatan. Apakah anda memiliki surat tugas untuk melakukan pengecekan pelaksanaan pembuatan e-KTP, tanya wartawan, Supriyadi, tidak menjawab, saya tidak bisa lama karena sudah ditelepon, katanya Jumat (13/4).
Sementara itu petugas KTP di Kecamatan Tambun Selatan menuturkan, beberapa minggu lalu ada yang mengaku petugas dari Kementerian Dalam Negeri mengajukan nama sebanyak 75 orang untuk segera dilakukan pencetakan e-KTP. Menurutnya oknum dari Kemendagri tersebut sudah lebih dulu berkoordinasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Alisyabana, ketika dikonfirmasi menuturkan, itu tidak benar ada oknum dari kemendagri yang berkoordinasi tentang pencetakan e-KTP dengan saya, katanya.
Septiani, salah seoang warga yang ditemui wartawan di Kantor Kecamatan Tambun Selatan menuturkan, kami sudah lama mengajukan permohonan e- KTP tetapi hingga saat ini belum keluar. Kami hanya mendapatkan Surat Keterangan (Suket) sudah dua kali diperpanjang. Pihak Kecamatan selalu beralasan bahwa, blangko E- KTP masih kosong, ujarnya.
Hal senada disampaikan Siti Jubaidah warga Desa Setiadarma mengatakan, untuk mendapatkan E KTP, harus menungggu 1 tahun 5 bulan. Kami sudah berulang kali datang ke Kecamatan, tapi hinggga saat ini belum juga dapat E-KTP, harus nungggu 3 kali perpanjangan Suket.


Sukri, warga desa Tambun menuturkan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar menyelesaikan permasalahan e- KTP. Dinas kependudukan harus menambah blangko e-KTP ke Kecamatan Tambun Selatan. Kecamatan ini adalah daerah terpada di dari 23 Kecamatan se Kabupaten Bekasi.
Setiap hari, sedikitnya 200 hingg 300 orang yang datang untuk mengajukan perpanjangan Suket dan pengajuan permohonan pencetakan e-KTP, ujarnya. (dpt/fery)