Pengadilan Negeri Bekasi Hakim Salahkan Tuntutan Jaksa

Iklan Semua Halaman

.

Pengadilan Negeri Bekasi Hakim Salahkan Tuntutan Jaksa

Sku Metropolitan
Senin, 30 April 2018

Bekasi, Metro
Perkara pidana Kejahatan Pajak yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi, No.160/Pid.Sus/2018/PN Bks, atas nama terdakwa Sofian Munawar (45) selaku Direktur PT. Fajar Putra Galunggung (PT.FPG) beralamat di Kota Delta Mas Ruko Palaris De’ Paris Blok H-9, Cikarang  Pusat, Bekasi. PT-FTG bergerak dibidang usaha Trading bahan bakar Solar dan perdagangan bahan  limbah oli bekas cukup mendapat perhatian pengunjung termasuk awak media.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cikarang Bekasi, dalam dakwaannya bahwa terdakwa  telah melanggar pasal  39 A huruf a. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir UU No.16 Tahun 2009, berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2  tahun dan paling lama 6 tahun, serta paling sedikit 2 X jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.

Dalam dakwaan JPU juga menyebutkan bahwa terdawa PT. FPG ini tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)  dan Pajak  Pertambahan Nilai (PPn) masa bulan Januari-Desember 2012 sampai dengan bulan Januari-Desember 2014 dan telah melakukan pemungutan,  transaksi perolehan pajak dan penyerahan kena pajak kepada 39 perusahaan  lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan, namun terdakwa Sofian Munawar tidak menyetorkan jumlah kewajibannya sebesar Rp 4.264.369.488,- sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Setelah didengar kerangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta persidangan JPU menyebutkan dalam tuntutanya bahwa terdakwa Sofian Munawar terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dalam perpajakan sebagaimana didakwaan sehingga menuntut pidana penjara selama 3 tahun dan membayar pidana denda sebesar 2 X Rp. 4.264.369.488,- Jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana atau PT. FPG disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda kepada negara.

Atas tuntutan JPU tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyidangkan perkaran ini dibawah pimpinan sebagai Ketua Malis  Dr. Yapi SH, menyebutkan dalam putusannya  sependapat dengan JPU bahwa terdakwa Sofian Munawar telah terbukti  dan menyakinkan telah bersalah melanggar UU Pajak sebagaiman dakwaan JPU. Oleh karena itu   Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada   terdakwa  dengan pidana penjara selama 2,6 tahun atau setengah tahun kurang dari tuntutan  JPU, dan denda sebesar 2  X  Rp. 4.264.369.488 atau senilai Rp.  8.528.736.976,- Namun Majelis hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana tuntutan JPU yang menyebutkan “ Jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana atau PT. FPG disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda kepada negara”.

Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Majelis Dr. Yapi SH. mengenai putusan dengan tidak mempertimbangkan waktu pembayaran deda tersebut, Ia mengatakan bahwa putusan terhadap terdakwa  sudah benar secara hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan profesional. Tidak ada aturan di UU perpajakan menyebutkan kalau denda terhadap pelanggar pajak seperti  yang disebutkan JPU tersebut  yaitu bila denda tidak  dibayar dalam 1 bulan akan dilakukan penyitaan. “ Jaksanya salah seharusnya tidak ada embel-embel itu,  ini bukan perkara Korupsi, ini UU Pajak, bahwa terdakwa menggunakan faktur  fiktif  seolah-olah ada transaksi dari beberapa perusahaan yang tidak jelas, tujuannya menarik pajak masukan, sehingga pajak yang disetor ke Negara menjadi kecil itu masalahnaya , sebutnya”.

Sementara salah satu dari tiem JPU Kejaksaan Negeri Cikarang,  Guntur SH  menanggapi dan mengatakan, bahwa perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), masih ada upaya hukum, perkara ini masih dibahas di Klejaksaan Cikarang , nanti kalau sudah ada kesepakatan akan kita informasikan , ungkap singkat JPU Guntur SH  kepada awak media (BERES SIRAIT)