Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Ahir Jabatan Walikota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, METRO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna istimewa, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Ahir masa jabatan Walikota periode 2013-2018 dan LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2017, di Ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (27/3/2018).

Rapat Paripurna dipimpin oleh wakil Ketua II DPRD kota Tanjungpinang, Ahmad Dani didampingi  Penjabat Walikota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM.

Ahmad Dani dalam pidato pengantarnya menyampaikan, bahwa forum paripurna itu dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017.

Aturan ini menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD,” katanya.

Sementara itu, Pj Walikota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM dalam laporannya menyampaikan berbagai implementasi kebijakan pembangunan daerah. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Tanjungpinang yang telah dibagi dalam lima tahap proses pembangunan dan tertuang dalam RPJMD 2013-2018 dimana masing-masing tahapan mempunyai arah dan kebijakan yang berbeda namun tetap dalam rangkaian yang berkesinambungan antara tahun pertama dan tahun berikutnya.

Kepada DPRD Pj Walikota menyampaikan, target pendapatan dan belanja daerah kota Tanjungpinang tahun 2017 terealisasi rendah, direncanakan sebesar RP958.259.891.644,. Namun, realisasi sebesar Rp920.483.463.317 atau sebesar 96,06 %. Sedangkan belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp976.910.467.562 dengan realisasi sebesar Rp905.397.847.117,- atau sebesar 92,68%.

Raja Ariza juga menyampaikan, meski pendapatan dan belanja daerah kota Tanjungpinang tahun 2017 rendah, namun, pada kurun waktu Tahun Anggaran 2013-2017 justru menunjukkan peningkatan, yakni dari sebesar Rp884 milyar pada tahun 2013, menjadi Rp920 milyar pada tahun 2017.

Sementara, untuk perkembangan belanja daerah lanjut Pj Wako, juga menunjukkan angka yang fluktuatif, yakni dari sebesar Rp823.076.313.169,00. Pada tahun 2013 menjadi Rp905.397.847.117,00 pada tahun 2017.

“Terlihat realisasi anggaran selalu lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi 80,14% pada tahun 2013, 88,42% tahun 2014, 78,58% tahun 2015 dan 89,06% tahun 2016 serta 92,68% pada tahun 2017, “tandasnya.

Raja Ariza juga mengakui bahwa capaian kinerja yang dituangkan dalam LKPJ ini pada hakikatnya merupakan kerja-kerja nyata bersama, antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan standar, norma, prosedur dan kriteria yang berlaku sebagaimana telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama.

Pada acara yang dihadiri oleh Sekdako, Riono, para Kepala OPD dan jajarannya, serta insan pers ini diakhiri oleh PJ wako dengan menyampaikan materi LKPJ Walikota Tanjungpinang ke Pimpinan sidang serta semua Ketua fraksi DPRD Kota Tanjungpinang. (RAIT/ADV)