SMP N 1 Babelan Pungut Biaya UNBK ?

Iklan Semua Halaman

.

SMP N 1 Babelan Pungut Biaya UNBK ?

Sku Metropolitan
Rabu, 11 April 2018

BEKASI, METRO – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Babelan diduga menjadi ajang pungutan liar (Pungli). Hal itu dikatakan orang tua siswa kepada waratwan, rabu (11/4).



Orang tua siswa yang tidak bersedia disebut jati dirinya mengungkapkan, “anak saya kelas IX akan mengikuti UNBK. Tetapi karena fasilitas di sekolah tersebut tidak mencukupi, maka seluruh siswa yang akan mengikuti UNBK, dipungut biaya sebesar Rp 80.000/ siswa. Jumlah siswa kelas IX yang akan mengikuti UNBK sekitar 682 orang, abang tinggal menghitung aja bepara jumlah uang yang diraup pengelola sekolah” jelasnya.

Dia menambahkan,  ” Iya bang,  saya dapat pemberitahuan dari hasil rapat wali murid dan Komite sekolah SMP N 1 Babelan, melalui Ketua POTS (Paguyuban Orang Tua Siswa) kelas IX. Anak saya punya laptop, tapi masih harus bayar Rp. 80.000 untuk administrasi, katanya sih untuk sewa tempat” tambahnya.  

Sementara itu Ketua Komite SMP Negeri 1 Babelan H. Nisan, ketika dikonfirmasi mengatakan, itu bukan pungutan, akan tetapi sumbangsih untuk pelaksanaan kegiatan UNBK. Adapun informasi pungutan sebesar Rp 80.000 per siswa, itu tidak benar, itu info di WA grup mereka. Pembayaran itukan tidak ada tanda tangan, dan stempel Kepala Sekolah. Kita hanya meminta sumbangsih doang bukan pungutan, di sekolah kita hanya memiliki 40 unit komputer, sedangkan siswa yang akan mengikuti UNBK lebih 500 orang. Makanya kami meminta sumbangan sukarela aja, apalagi itu ada yang ngomong ke abang wali murid, ajak aja temuin saya dan kepala sekolah biar nanti kami fasilitas kan”, kelitnya. 

Permendikbud No.44 tahun 2012, tentang pungutan, sumbangan, biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Sudah jelas pada pasal 1 ayat (3). Menjelaskan bahwa ” Sumbangan adalah penerimaan biaya baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Dinas pendidikan kabupaten Bekasi, dengan jelas melarang pungutan untuk pelaksanaan UNBK. Surat pengatar Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/719/Sekre. Disdik/2018 tanggal 29 Maret 2018, melarang pengelola sekolah melakukan pungutan. Diduga pengelola sekolah mengabaikan surat dari Dinas Pendidikan demi mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. (Dayat)