Terkait Pencetakan e-KTP Kades Kecam Tindakan Oknum Kecamatan

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Pencetakan e-KTP Kades Kecam Tindakan Oknum Kecamatan

Sku Metropolitan
Rabu, 18 April 2018

BEKASI, METRO- Pencetakan e-KTP yang megutamakan permohonan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari pada kepentingan warga yang sudah bertahun menunggu e KTP, membuat Kepala  Desa Tambun, Jaut, geram.

Ratusan pemohon E-KTP Antri di Kecamatan Tambun Selatan 

Jaut ketika dikonfirmasi di kantrnya mengatakan, “ saya mengecam petugas kependudukan di Kecamatan Tambun selatan yang mengutamakan permohonan pencetakan E- KTP oleh pegawai Kemendagri. Warga saya banyak yang belum memiliki E-KTP, padahal sudah dua bahkan ada yang tiga kali memperpanjangan Surat keterangan (Suket). Petugas Kecamatan seharusnya mendahulukan masyarakat, bukan mendahukan kepentingan pegawai Kemendagri” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan adaanya pencetakan e-KTP sebanyak 60 keping, akan berakibat patal, karena menimbulkan kecemburuan teritama RT dan RW. Seharusnya jagan seperti itu, siapa pun dia mau dia itu anak Bupati, orang Kemendagri atau anak Presiden pun harus ikutin aturan main. Kalau dia dari  pusat (kemdagri red) mengurusi e-KTP, harus ada surat tugas, katanya kesal.

Camat Tambun Selatan ketika mau dikonfirmasi, senin (16/4) tidak ada di tempat, menurut stafnya, Camat sedang ke Pemda Kabupaten.

Sementara itu Sekretaris Camatan Tambun Selatan, Tanjung saat ditanya tentang pencetakan e-KTP sebayak 60 keping yang domohon pegawai kemendagri, mengatakan, “saya tidak tahu ada pegawai Kemendaagri mengajukan pencetakan e-KTP. Seharusnya petugas KTP di Kecamatan harus berkoordinasi, agar jangaan terjadi kecemburuan, ujarnya.

Sumber skumetropilitan.com mengatakan, sejak terjadinya pergantian Kepala seksi (kasi) kependudukan di Kecamatan Tambun Selatan mengalami perubahan membuat rumit mengurus e-KTP. Salah saatu contoh, uuntuk mendapatkan e-KTP harus dilengkapi surat pengantar dari RT/RW dan Desa/kelurahan. Padahal sebelumnya sudah ada surat pengantar dari RT/RW dan Desa untuk perekaman E-KTP. Karena blangko E-KTP kosong, harus memperpanjang hingga tiga kali perpanjangan, tetapi setelah tiga kali perpanjangan, diminta lagi pengantar. Hal itu membuat masyarakat mengeluh karena harus bolak balik minta pengatar, terangnya. (fery)