Uchok Sky Khadafi : Sewa Mobil Staf khusus Menteri Perdagangan Ditemukan Potensi Kerugian Negara

Iklan Semua Halaman

.

Uchok Sky Khadafi : Sewa Mobil Staf khusus Menteri Perdagangan Ditemukan Potensi Kerugian Negara

Sku Metropolitan
Senin, 02 April 2018


JAKARTA, METRO - Kementerian Perdagangan ternyata bukan hanya menyakiti para petani padi, petani garam, petani bawang lantaran suka melakukkan macam-macam import. Tetapi dalam pengelolaan Anggaran juga ditemukan potensi kerugian Negara seperti dijelaskan di bawah ini. 

Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi

"Biro Umum kementerian perdagangan pada tahun 2017 dan 2018, melalukan pengadaan dalam bentuk E - Purchasing untuk menyewa sebuah mobil untuk kebutuhan Staf khusus menteri Perdagangan," Kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Minggu (1/4/2018)

Uchok menjelas, dalam sewa mobil pada tahun 2017 dan tahun 2018 sangat berbeda standar harga penyewaannya. Harga penyewaan tahun 2018 lebih mahal bila dibandingkan dengan penyewaan mobil pada tahun 2017.

"Dimana Sewa Kenderaan untuk Jabatan Staf Khusus Menteri di kementerian Perdagangan pada tahun 2017 sebesar Rp90 Juta untuk satu mobil. Sewa kendaraan Staf khusus menteri perdagangan mulai dipergunakan pada bulan April sampai Desember 2017," Terangnya kepada SKU Metropolitan melalui Whatshapp. 

"Sedangkan sewa pengadaan kendaraan untuk staf khusus menteri pada tahun 2018 sebesar Rp405.Juta untuk satu unit mobil. Dan Sewa mobil untuk staf khusus menteri perdagangan, dipergunakan mulai dari Januari sampai Desember 2018," Katanya

"Jadi bila diasumsikan, sewa kenderaan staf khusus menteri perdagangan pada tahun 2017 sebesar Rp 90 juta atau hanya sebesar Rp10 juta perbulan. Tetapi sewa kenderaan untuk staf khusus menteri perdagangan pada tahun 2018 sebesar Rp 405 juta, atau sebesar Rp33,7 juta perbulan," Ungkapnya

Dari penjelasan di atas, "CBA menilai ada potensi kerugian negara sebesar Rp315.juta untuk sewa kenderaan dinas untuk staf khusus menteri perdagangan."Maka untuk itu, dipersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan penyelidikan di kementerian perdagangan tersebut," Harapnya.(Ely/Martinus)