Panwaslu Tangani 5 Pelanggaran Pilkada, Satu Poses Pidana

Iklan Semua Halaman

.

Panwaslu Tangani 5 Pelanggaran Pilkada, Satu Poses Pidana

Sku Metropolitan
Kamis, 10 Mei 2018

METRO, BEKASI - Sejak memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 15 Februari 2018 Ialu,Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bekasi telah dan sedang menangani dugaan pelanggaran yang terjadi sebanyak 5 kasus.
 
Ketua Panwalu Kab Bekasi, Saiful Bahri

Demikian  dikatakan ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi, Saiful Bahri  saat diwawancara awak media usai mengikuti pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI)  di gedung Wibawamukti,selasa (8/4/2018).
Dari lima temuan tersebut satu kasus merupakan tindak pinana dan masuk kepada pembahasan ketiga makannya sekarang sedang di proses oleh Gakundu.

Disebutkan, Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh anggota DPRD RI Haji Wardah (Hj. Wardatul Asriahred) saat kampanye di MM2100 menyangkut izin cuti kampanye yang tidak disampaikan ke panwaslu.

Dijelaskan olehnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh politisi senayan dari Fraksi PPP itu tergolong pelanggaran pidana dan sampai saat ini kasusnya masih dalam penanganan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Sudah kita tindaklanjuti dan sekarang sedang masuk tahap pembahasan ketiga di Gakkumdu,“ ucapnya. 

Masih kata dia, atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya, politisi senayan itu terancam dikenakan sangsi sesuai isi Pasal 189 UU No 10 Tahun 2016, yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

"Pelanggaran lainnya saat kampanye yang di temuan sebetulnya banyak tetapi kebanyakan pelanggaran administrasi seperti persoalan alat peraga kampanye dan lain sebagainya," Ungkapnya (Ely/Martinus).