Penerima PBI JKN-KIS Harus Tepat Sasaran

Iklan Semua Halaman

.

Penerima PBI JKN-KIS Harus Tepat Sasaran

Sku Metropolitan
Rabu, 02 Mei 2018

BEKASI,METRO- Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Bekasi hingga Februari 2018, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten Bekasi mencapai 2,3 juta orang. Jumlah tersebut sudah termasuk peserta dari penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi sebanyak 463.000 orang.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Bekasi H.Anden,mengatakan mengapresiasi kinerja Pemeritah Daerah Kabupaten Bekasi yang telah mengalokasikan anggaran bantuan iuran untuk kepesertaan BPJS Kesehatan kepada masyarakat miskin (orang tidak mampu) di kabupaten Bekasi.
Bantuan PBI kesehatan sudah menjadi kebutuhan masyarakat kurang mampu.Apalagi masyarakat miskin itu lebih membutuhkan berobat gratis di bandingkan yang lainnya,’ Ujarnya
Kendati demikian, agar maksimal berkenaan dengan program bantuan iuran (PBI) dari APBD untuk masyarakat miskin ikut BPJS Kesehatan harus dilakukan pendataan ulang yang benar benar tepat sasaran,” Katanya kepada SKU Metropolitan di ruang komisi, Kamis (26/4/2018).

KETUA KOMISI IV DPRD KAB BEKASI .H ANDEN
Menurutnya,karena pada kenyataanya adanya warga sebenarnya tidak layak peserta PBI, tapi kenyataanya justru terdaftar sebagai peserta PBI. Selain itu, ada juga warga yang memang terdaftar sebagai PBI tetapi belum menerima KIS.Akibatnya peserta ini belum memanfaatkan layanan JKN-KIS.

"Jangan asal asalan, dan nanti nya juga harus dikontrol karena terkadang ada oknum yang memanfaatkan pasien penggunaan BPJS gratis ini, " ujarnya.
“ditambah lagi hingga saat ini proses perekaman KTP elektronik masih berjalan, disamping itu juga adanya pertambahan yang lahir  dan pengurangan terhadap jumlah yang meninggal dunia penerima PBI JKN-KIS,” Ungkapnya

Menurutnya,perlunya proses updating ulang daftar peserta PBI yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi agar mengoreksi kembali benar benar jumlah warga miskin yang membutuhkan bantuan.
Dia menambahkan, jika sudah dinyatakan masyarakat mampu harus dibuktikan dengan data dan kondisi riil di lapangan agar tidak terjadi salah sasaran penerima bantuan JKN. "Untuk penerima PBI, dan nama baru. Data ini juga harus diverifikasi tergolong memenuhi kriteria mampu atau warga miskin," katanya.
Menurut Anden,ini dilakukan untuk memastikan pemberian bantuan bagi warga miskin dan kurang mampu di bidang kesehatan maupun program pemerintah lainnya bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk memicu kecemburuan sosial di masyarakat. 
“Sehingga Dinkes Kab Bekasi yang mengalokasikan aggaran dapat digunakan lebih maksimal dan tidak sia sia ,”mana yang layak dan mana yang tidak layak menerima PBI akan terdata,” Jelasnya
“alokasi anggaran peserta PBI yang tepat, dapat menikmati manfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan,” terangnya
“Tentu kedepannya tidak ada lagi masyarakat miskin yang ditolak di rumah sakit (RS) saat berobat dan cita-cita universal health coverage (UHC) yang ditargetkan terealisasi paling lambat 1 Januari 2019 mendatang dapat dicapai,” Tuturnya (ELY/ Advetorial.)