Tiga Pelaku OTT Pungli Perona Di Way Kanan, Bikin Sekda Geram

Iklan Semua Halaman

.

Tiga Pelaku OTT Pungli Perona Di Way Kanan, Bikin Sekda Geram

Sku Metropolitan
Kamis, 24 Mei 2018


WAY KANAN, METRO-    Tertangkapnya tiga pelaku pungutan liar (pungli) pembuatan prona oleh tim saber pungli Unit Tipikor Satreskrim Polres Waykanan membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Waykanan, geram.

ilustrasi

"Kita sudah pernah bahas dengan perwakilan Apdesi, waktu itu sudah ada beberapa kesimpulan, salah satunya kepala kampung, agar membuat peraturan kampung terkait biaya pembuatan syarat-syarat prona, sehingga tidak ada istilahnya pungli,” tegas Saipul, kemarin.
Dia mengatakan, dengan adanya peraturan kampung dengan sendirinya biaya prona masing-masing orang tidak di pungut sama, tergantung persyaratan apa yang belum siap dan material apa yang akan dibuat itu saja yang harus di biaya oleh yang bersangkutan, tapi kalau di pukul rata dan tanpa peraturan kampung maka memungkinkan akan melanggar aturan.
“Pemkab dan kita semuanya harus tetap mendukung adanya program prona ini, karena sangat membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian status kepemilikan tanahnya. Kalau mendukung pungli pasti 100% tidak, saya salah satu wakil ketua tim saber pungli waykanan, tetapi solusinya sudah kita sampaikan agar dibuatkan peraturan kampung tentang tarif pembuatan berkas berkas persyaratan Prona, misalnya pembuatan keterangan tanah disebutkan berapa biayanya termasuk biaya saksi saksi yang ikut dalam surat keterangan tersebut, dan lain lain,” kata Saipul.
Dia menegaskan, Perkakam sangat diperlukan sehingga mudah mengontrolnya, kalau diluar ketentuan maka pungli.
Berkaitan OTT, Saipul mengungkapkan, tindak lanjutnya akan dipelajari dulu, sejauh mana kewenangan Pemkab, “Kalau terkait aparatur pemda dan kampung saya fikir pemda punya ranah dalam rangka pembinaan,” ungkapnya.
Dia kembali menegaskan, peraturan kampung hanya mengatur biaya-biaya pembuatan surat-surat atau biaya lain yang diperlukan dan disepakati.
“Misalnya biaya membuat patok batas dan lain lain, jadi bukan peraturan kampung  tentang tarif pembuatan pronanya. Jadi tidak ada dalam Perkakam mengatur langsung biaya prona perbuku sekian,” paparnya
Saipul menambahkan, dalam peraturan secara nasional tidak mengatur berapa biaya buat girik atau surat keterangan tanah, nah ini yang salah satunya harus di atur dalam Perkakam, jadi tidak seperti yang informasinya sekarang perbuku sekian itu.
“Dengan adanya perkakam, bagi warga yang sudah lengkap sebelumnya maka tidak ada biaya lagi, tapi kalau masih ada yang belum lengkap syarat maka harus dia lengkapi dengan biaya yang sudah tertuang dalam Perkakam, Itu yang sudah kita jelaskan kepada apdesi,” jelas dia.

Perkakam, tambah Saipul, untuk memperjelas biaya bukan untuk "mengangkangi" aturan yang lebih tinggi.
“Maaf jika ada salah kata, Mari kita sama sama mendorong ke arah yang lebih baik dan transparan dlm pelaksanaan program PTSL ini,” harap Saipul
Diketahui sebelumnya Tim Saber Pungli Unit Tipikor Satreskrim Polres Waykanan dipimpin Kanit Tipikor Ipda Anang Mustaqim Setiawan, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), penarikan dana pembuatan sertifikat Prona, yang diduga melakukan pungli sebesar Rp700 ribu di Kampung Tanjungkurung Lama, Kasui, Sabtu (19/5/2018).
Kasat Reskrim Polres Waykanan AKP Yuda Wira Negara mewakili Kapolres AKBP Doni Wahyudi mengatakan, dalam OTT kali ini pelaku yang berhasil diamankan berinisial DM alias Kadam (42), AM (30), SL (48). Ketiga pelaku tersebut beralamatkan Kampung Tanjungkurung Lama. 
"Penangkapan tiga pelaku tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang adanya dugaan pungli dalam pembuatan Sertifikat Prona betempat di Kampung Tanjungkurung Lama Kecamatan Kasui Tahun 2018, OTT dilakukan sekira pukul 15.00 wib . Saat diamankan pelaku SL dan AM sedang menyerahkan uang senilai Rp5,2 juta kepada pelaku Kadam yang di akui uang tersebut adalah setoran uang pembuatan Sertifikat Prona," paparnya.
Dalam pembuatan Sertifikat tersebut, kata Yuda, masyarakat dikenakan tarif senilai Rp700 ribu persertifikat, dalam tarip tersebut terbagi dua kali pembayaran, dengan rincian biaya Rp400 ribu untuk biaya pengukuran dan Rp300 ribu saat pengambilan Sertfikat yang sudah jadi.
"Saat ini para tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Waykanan, untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut," pungkas Yuda.(HAMDARI/ADI).