Komentar
JAKARTA,
METRO - Jika Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) kuat, independen dan mandiri, sangat membantu tugas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo usai melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Senin (9/7).
Menurut
Tjahjo, proses penguatan APIP terus dilakukan. Rumusan detilnya telah disusun.
Pun, sumber daya manusianya. Tjahjo yakin bila APIP kuat dan independen tak
gampang diintervensi kepala daerah, pengawasan bisa berjalan optimal. Secara
tak langsung, itu juga akan membantu meringankan tugas komisi antikorupsi.
"
Saat ini telah dibahas dengan detil dengan BPKP dan KPK, seperti apa format
penguatan APIP. Bahkan, sumber daya manusianya pun telah mulai disiapkan,"
ujarnya.
Kata
Tjahjo, mereka yang akan jadi APIP direkrut dari pengawas terbaik di
masing-masing daerah. " Saya kira sudah mulai berjalan dengan baik.
Saya kira kalau APIP itu kuat, enggak perlu masalah-masalah kecil ini ditangani
oleh KPK," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
APIP
yang kuat lanjut Tjahjo, tak bisa ditawar-tawar lagi. APIP harus mandiri dan
independen. Bukan lagi bawahan gubernur, bupati atau walikota. Diharapkan,
dengan posisi seperti itu, APIP lebih berani mengkoreksi, mengingatkan, bahkan
memberi sanksi kepada aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran.
"
APIP bukan bawahan gubernur, bukan bawahan bupati langsung, sehingga dia berani
mengoreksi dan mengingatkan, berani memberikan sanksi kepada aparatur
pemerintah, sesuai eselonnya masing-masing, kalau memang dia menyimpang dari
aturan-aturan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Proses
penguatan APIP sekarang ini telah berjalan. Tinggal tahap akhir. Personel
APIP, nanti akan dilatih intensif oleh BKPP," tuturnya. (DPT/HMS)