Dianggap Tidak Becus Bekerja, ARB Tuntut Pj Walikota Bekasi Mundur

Iklan Semua Halaman

.

Dianggap Tidak Becus Bekerja, ARB Tuntut Pj Walikota Bekasi Mundur

Sku Metropolitan
Selasa, 17 Juli 2018


BEKASI, METRO - Pejabat (PJ) Wali Kota Bekasi harus berani bertanggung jawab serta, serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat kota bekasi atas kekisruaan da carut marutnya sistem penerimaan peserta didik Baru (PPDB) secara online yang telah merugikan banyak masyarakat Kota Bekasi.

Demikian hal tersebut disampaikan ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Mahfudin Latif  saat melakukan aksi moral bersama-sama dengan puluhan massa diluar pagar pemerintahan kota Bekasi, kamis,( 12/7).

dirinya mengatakan PJ walikota bekasi harus mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus dan tidak layak memimpin rakyat kota bekasi serta tidak menjalankan amanah yang telah diberikan, karena terlihat hanya memakan gaji buta tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat kota bekasi.

Bahwa menurutnya bahwa tanggung jawab lemahnya PPDB oline ini bukanhanya tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, karena Pj.Wali Kota merupakan pejabat yang paling tinggi di Kota bekasi

“Dia (Red-PJ Walikota) bukan hanya diam kerjanya tapi bagimana membuat solusi terkait masalah PPDB online sampai carut marut,” tegasnya.

Mengingat  Pj Wali Kota Bekasi yang dipilih sesuai sesuai mekanisme yang memiliki tugas serta kewajiban memimpin penyelenggaraan suatu daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang”terangnya

Lanjunya salah satu tuganya adalah Memelihara ketertiban masyarakat dan ketentraman, termasuk dalam mengambil suatu tindakan tertentu apabila keadaan mendesak, serta menjaga hubungan kerja seluruh instansi vertikal dan semua perangkat daerah.

Sementara menanggapi aksi unjuk rasa yang tergabung  dalam aliansi Rakyat Bekasi (ARB) yang meminta dirinya mundur dan meminta maaf kepada warga kota bekasi terkait PPDB online, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi mengangap itu merupakan sebuah aspirasi, dan sah-sah aja karena tidak ada yang menghalagi aspirasi karena itu konstitusi

“Kalau ditanggapin sah-sah saja karena, karena masyarakat kita sudah cerdas, oleh karena itu positif tingking aja”, kata Ruddy kepada awak media di ruang kerjanya, kamis (12/7).

Dirinya menyampaikan dalam menyampaikan aspirasi harusnya lebih cerdas lagi mengusung isunya, agar nyambung dengan tuntunnya ,sebab antara isu dan tuntutan ngak nyambung agar tidak menjadi bahan tertawaan.

“Masalah sebenarnya apa yang terjadi sehingga saya, harus mempertanggung jawabkan kebijakan,

“Kalau bicara regulasi saya hanya meneruskan regulasi pemerintah pusat (Permen Disdik) ,kemudian ada regulasi ditingkat provinsi kewenangan SMA/SMK, ada reguasi dari pemerintah Kab/Kota menjadi kewenangan saya, yang awalnya dibahas secara tehnis kemudian saya  Ex-officio karena jabatan harus mengeluarkan juknis itu, “terangnya

“Dan itu sudah berlangsung mulai dari tahun 2008 dan masalanhya seperti itu” jelasnya

“Akan tetapi apapun masalah yang terjadi itu menjadi bahan informasi evaluasi, ada niat baik dan kesadaraan untuk memperbaiki agar kedepan itu bisa lebih baik lagi”Katanya

Ruddy mengungkapkan bahwa penerimaan siswa baru tidak murni kewenangan otoritas kabupaten/kota tetapi pemeritah pusat karena Disdikkan mengacu kesana dan menindak lanjuti saja

“Apakah yang sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi bersama” Pungkasnya ( Martinus).