DPMD Cuekin Undang, Dewan Akan Gunakan Hak Interpelasi

Iklan Semua Halaman

.

DPMD Cuekin Undang, Dewan Akan Gunakan Hak Interpelasi

Sku Metropolitan
Jumat, 20 Juli 2018


BEKASI, METRO-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi merasa ngeram kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi yang tidak hadir pada panggilan kedua untuk membahas sejumlah pengaduan dari masyakat atas kelemahan dan kejanggalan dalam seleksi calon Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.



Padahal, rapat yang kemudian diagendakan kembali hari ini telah ditunggu oleh pimpinan dan anggota komisi 1 DRPD Kabupaten Bekasi. Diantaranya, Ketua, Yudhi Darmansyah; Wakil Ketua, Danto; Sekretaris, Muhtadi Muntaha; dan Anggota, Teten Kamaludin. Hingga larut malam. 

"Karena ini dianggap tidak menghormati lembaga DPRD Bekasi yang telah memanggil pimpinan SKPD sebanyak dua kali.Maka lain pihak dewan akan menggunakan hak politik yakni hak interpelasi (hak bertanya) kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin", Ujar Wakil Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, jumat kepada awak media jumat (21/7).

Diutarakannya lagi, ngak cuman sekali kita undang DPMD terkait persoalan Pilkades, tapi sudah beberapa kali dan panggilan kita tidak ditanggapi, "kita juga sudah meminta Sekda untuk mengingatkan anak buahnya datang kemari tapi tak juga hadir," terangnya. 

"Padahal tadi Sekda nyempetin hadir buat mutasi. Tapi ini hal pengaduan terkait gejolak masyarakat tidak dateng.Kita ngak khawatir karena ini bicara undang-undang. Harapan saya kawan-kawan fraksi akan melakukan hak Interpelasi," imbuhnya. 

Ia mengatakan, hak interpelasi wajar dibuat mengingat sudah beberapa kali pemanggilan untuk menuntaskan persoalan seleksi kepala desa tak kunjung menemui titik temu, padahal bila dirunuh sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bekasi, penetapan calon kepala desa akan berlangsung tanggal 22 Juli 2018 mendatang. 

"Daripada cacat demi hukum, dan berujung ketidak kondusifan Kabupaten Bekasi. Tapi nanti kita akan kembali panggil DPMD lagi hari Senin, sembari besok saya bawa ke fraksi untuk mendorong Hak Interpelasi," ujarnya. 

Sebenarnya, kata dia, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berencana untuk meminta DPMD  menunda menetapan Calon Kepala Desa yang berlangsung hari Minggu mendatang, tapi mengingat sikap DPMD yang tidak kooperatif serta sikap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar yang terkesan sudah di Intervensi Bupati Bekasi.

"Dugaan saya Ketua DPRD sudah di Intervensi, buktinya waktu surat pemanggilan sebelumnya, Surat lama ditanda tangani ketua dewan, entah dia sibuk atau apa, tapi tolong dong jangan dibuat lama karena hal ini untuk kelancaran, demi terjadi kondusifitas masyarakat Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Sehingga nanti kalaupun kita buat surat lagi untuk menunda penetapan, saya pesimis mau ditandatangani Ketua DPRD, " tutupnya. (Martinus)