“Memanas” Dua Pejabat Pemkot Bekasi Saling Melapor

Iklan Semua Halaman

.

“Memanas” Dua Pejabat Pemkot Bekasi Saling Melapor

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Juli 2018


BEKASI, METRO – Dua Pejabat Pemeritah Kota Bekasi saling melapor, yaitu Pj Walikota Bekasi yang melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadjia ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk membuat laporan polisi atas tidak pidana penghinaan, pemcemaran nama baik dan ujaran kebencian sementara oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi telah membuat surat kepada Pj. Gubernur Jawa Barat perihal Laporan Situasi dan Kondisi Pemerintahan di Kota Bekasi.

Bahkan terlihat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  Pemerintah Kota Bekasi kompak mendapangi Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kota Bekasi Sayeti Rubiah untuk membacakan press Release perihal Laporan Situasi dan Kondisi Pemerintahan di Kota Bekasi yang telah di laporkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi TMT 1 Agustus 2018, Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si. telah membuat surat kepada Pj. Gubernur Jawa Barat Nomor 032/3997SETDA Tanggal 30 Juli 2018 di di ruangan Press Room  Humas Pemkot Bekasi, Selasa, (31/7/2018).

Hal tersebut dibacakan Sayeti Rubiah dihadapan puluhan watawan usai Team Ombusman RI melakukan Press Compres.

Sayeti membacakan isi dalam surat laporan  tersebut Sekretaris Daerah Kota Bekasi menyampaikan 4 (empat) poin laporan yang menggambarkan situasi dan kondisi pemerintahan saat ini antara lain:
Pertama, Laporan Pj. Walikota Bekasi ke Bareskrim Mabes Polri terhadap Sekretaris Daerah Kota Bekasi dengan dugaan melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan penghasutan serta perbuatan makar kepada Pj. Walikota Bekasi;

Kedua, Pendekatan kepemimpinan Pj. Walikota Bekasi tidak bisa menciptakan lingkungan birokrasi serta kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat yang kondusif dan harmonis sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berjalan efektif.

Contohnya Pj. Walikota Bekasi tidak melakukan komunikasi yang baik dan penjadwalan administrasi audiensi yang tidak dipenuhi dengan para uiama/tokoh agama dan tokoh masyarakat dan adanya unjuk rasa oleh LSM dan organisasi masyarakat yang meminta Saudara R. Ruddy Gandakusumah, SH. MH untuk mundur sebagai Pj. Walikota Bekasi;

Ketiga, Pernyataan dan tindakan Pj. Walikota Bekasi dalam proses penyelesaian masalah intemai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terutama terkait penyelesaian masalah netralitas Sekretaris Daerah tidak dilakukan secara proporsional dan profesional dengan melibatkan media massa dan media online sehingga menimbulkan prasangka dan ketidaknyamanan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama para pemangku jabatan struktural dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
Keempat, Kepemimpinan yang dilaksanakan Pj. Walikota Bekasi tidak dapat membangun pola hubungan dan komunikasi yang baik dengan Sekretaris Daerah, Kepala DinaslBadan, Camat, pejabat struktural eselon Ili, Lurah dan pejabat eselon IV sehingga tidak terciptanya koordinasi serta mengganggu penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang sebeiumnya sudah berjalan dengan baik dan efektif.
Namun Kabag Humas Pemkot Bekasi, usai membacakan surat tersebut tidak memberi keterangan apapun . Ia hanya menjelaskan semua sudah ada dalam reles yang telah di sampaikan
Sementara Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Rudy Gandakusumah mengatakan secara resmi medatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk membuat laporan polisi atas tidak pidana penghinaan, pemcemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadjia.

Rudy mengatakan, perbuatan Sekda yang menyerukan kepada seluruh SKPD Pemotkot Bekasi agar tidak mematuhi perintah Pj Wali Kota, melalui grup WhatsApp (WA) merupakan tindakan yang tidak tepat. Sebab, seorang Pj itu adalah representasi negara di daerah.

“Pada hari ini saya sebagai pejabat Wali Kotas Bekasi hadir di Bareskrim melaporkan tidakan dan perbuatan Sekda Kota Bekasi yang melakukan tindakan yang dilakukan dalam grup wa yang saya terima laporannya pada akhir bulan Mei yang isinya ujaran kebencian,” kata Rudy saat dikomfirmasi melalui Wathaspp, Senin (30/7/18).

Rudy yang juga menjabat sebagai kepala Kesbangpol Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menilai, tindakan yang dilakukan Sekda tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat Bekasi. Dengan tindakan seperti itu hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah akan tersendat.
“Sebagai (Pj) Wali Kota Bekasi saya nggak mau membiarkan masyarakat sampai kehilangan hak nya. Saya harus bertindak demi hukum dan negara,” tegas dia.

Rudy mengaku, indikasi “pembangkangan” dilakukan oleh Sekda sudah tercium sejak dirinya dilantik sebagai Pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung Sate, Badung, beberapa waktu lalu. Dimana SKPD tidak ada yang hadir.

“Lazimnya pelantikan Pj Bupati dihadiri oleh kepala UPT. Disitu terlihat kehadiran saya tidak dikehendaki, padahal sya tidak punya pretensi apa-apa saya tidak pernah bermimpi menjadi pj Wali kota, saya hanya semata-mata menjalankan tugas,” terang dia.

Pasal yang diadukan oleh Rudy ialah 27, 28 Undang-Undang ITE dan Pasal 160 KUHP. Adapun barangbukti yang dilampirkan ialah Screenshoot di grup WhatsApp Satukan Hati (Milik Pejabat Pemkot Bekasi) yang di posting oleh Sekda Pemkot Bekasi berbunyi, ” Para SKPD Anda jangan mau diatur sama orang baru yang mencari popularitas di Bekasi, kita harus punya prinsip dan nyali untuk mengusir Pj dari Bumi Bekasi. Jangan punya nyali kecil jangan mau menghadap kalau di panggil biarkan saja kita harus kompak,” demikian tulisan WhatsApp tersebut ( Martinus ).