Ombudsman Temukan Tiga Indikasi Maladministrasi

Iklan Semua Halaman

.

Ombudsman Temukan Tiga Indikasi Maladministrasi

Sku Metropolitan
Selasa, 31 Juli 2018


METR0, BEKASI – Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan tiga maladamistrasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait penghentian layanan publik pada hari jumat dan senin yang  lalu di 56 Kelurahan dan 12 Kecamatan di kota Bekasi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat melakukan komprensi Perss di ruangan Press Room  Humas Pemkot Bekasi, Selasa, (31/7/2018)
Teguh Nugroho mengatakan Sebagaimana diamanatkanUndang Undang  37 tahun 2008 Ombusman RI, melakukan tugas dan memiliki wewengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Maal administrasi yang dilakukaan oleh para ANS yang memang secara terbuka menunjukkan tindakan maladamistrasi berupa kelalaian untuk memberikan pelayanan publik.

“Hari ini Kami melakukan pemeriksaan Hari ini kami melakukan pemeriksaan Pj Walikota, Ruddy Gandakusumah dan jajaran termasuk inspektorat dan beberapa jajaran lainnya untuk memastikan kenapa hal itu bisa terjadi” Kata Teguh.

. “Jadi memang pada hari jumat dan senin ada penghetian layanan publik diseluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi sama dengan yang kami temukan “ terangnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap ASN terkait alasan pemberhentian pelayanan publik, Teguh Nugroho menyampaikan tiga pengakuan. Pertama, ASN mengaku penghentian pelayanan dilakukan karena adanya sistem online yang tidak berfungsi.
Kedua lanjutnya, karena mengaku kecewa atas pernyataan Pj. Walikota Bekasi. Dan ketiga, karena hanya tidak ingin memberi pelayanan atau tidak ada alasan.

Pertama, ASN mengaku, sistim layanan offline tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa memberikan layananan publik. “Namun ketika diklarifikasi ke Diskominfo, bahwa tidak ada sistem yang shutdown pada hari jumat.” ujar Nugroho.

 “Kalau alasan ASN itu tidak bisa memberikan layanan publik akaren Sistem Shutdown itu tidak bisa dibenarkan” tegasnya.

Terkait dengan kecewa dan tidak setuju dengan kebijakan Pj Walikota Bekasi , Teguh Nugroho mengatakan tidak menjadi pembenaran ASN untuk tidak memberikan Layanan Publik jadi Kesetiaan ASN atau sekelompok ASN itu hanya kepada negara karena Gaji dan seluruh pasilitas yang diberikan oleh negara.

Tambahnya lagi, jadi penghentian layanan publik karena tidak suka dengan pada kebijakan seorang pejabat itu tidak bisa dibenarkan karena kami tidak mendukung siapa tapi dalam posisi pelayanan publik itu harus diberikaj kepada masyarakat tampa alasan apapun.

Temuan team Ombusman dari lapangan bahwa kekecewaan karena acara pensiunan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukamaji itu dihadiri oleh PJ walikota “menurut pengakuan kelurahan marga Jaya”  Ujarnya.

Nugroho mengungkapkan terkait dengan  Periksaan itu terhadap ASN tersebut maka akan diakhiri dilaporan akhir periksaan.

“Hasil laporan itu tindakan korektif apa yang harus lakukan oleh pihak pihak terkait misalnya saja jika terbukti ASN itu melakukan penghentian pelayanan publik maka harus diberikan sanksi,” Katanya.

“Bilamana Pihak yang terkait tidak melakukan Ombudsman soal laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya selama 60 hari maka , Nugroho akan menaikkan statusnya ke Ombusman RI di pusat untuk di terbitkan rekomendasi” Tutupnya ( Martinus)