Orang Tua Siswa Keluhkan Tingginya Sumbangan Di Sekolah

Iklan Semua Halaman

.

Orang Tua Siswa Keluhkan Tingginya Sumbangan Di Sekolah

Sku Metropolitan
Selasa, 17 Juli 2018


BEKASI, METRO - Sudah menjadi tradisi, setiap tahun ajaran baru selalu disertai berbagai pungutan dengan dalih sumbangan, pengembangan pendidikan. Para orang tua siswa diharuskan melakukan pembayaran biaya pembangunan dan biaya seragam bagi siswa baru.

Formulir yang dibagikan orang tua siswa 
Penerimaan siswa baru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama (SMP dan Sekolah Dasar (SD)  telah selesai. Tahun ajaran baru akan dimulai pertengahan bulan Juli 2018.

Sejumlah orangtua murid di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa barat mengeluhkan adanya sumbangan dana pembangunan gedung sekolah bagi murid di SMA Negeri 2 Tambun Selatan.

Orangtua murid mengeluhkan sumbangan tersebut dinilai memberatkan karena dianggap terlalu tinggi. Mereka menganggap pihak sekolah dan komite sekolah terkesan langsung menentukan besaran iuran tersebut tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing wali murid.

Di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, wali murid harus mengisi formulir yang diserakhan pihak sekolah terhadap orang tua siswa saat pengambilan rapor dan saat pendaftaran ulang. Dalam formulir tersebut telah ditetapkan beberapa pilihan yang harus dibayarkan para orang tua siswa, anatara lain: A, Rp 1.500.00, B, Rp 1.750.000, C, Rp 2.000.000. Sedangakan biaya  sumbangan pendidikan setiap bulan dibuatkan pilihan anatara, Rp 300.000/bulan, Rp 350.000/bulan dan Rp 400.000.

Beberapa orang tua siswa mengatakan, dalam Formulir yang dibagiakan pihak sekolah terhadap orang tua siswa tertuang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008, tentang pengadaan pendidikan dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, tentang Komite Sekolah serta edaran kemendikbud No.82954/A.AA/HK/2017 tanggal 22 Desember, tentang ketentuan Pungutan SMA/SMK/SLB dan hasil musyawarah antara komite dengan perwakilan orang tua kelas XI SMAN 2 Tambun selatan.

Menurutnya, “saya sebagai orang tua siswa kelas XI tidak pernah mengikuti pertemuan dengan Komite sekolah untuk membahas biaya pembangunan dan biaya yang harus dibayarkan setiap bulan. Saya tidak tahu orang tua mana yang diajak Komite sekolah bermusyawarah untuk melakukan pembahasan biaya yang harus ditanggung orang tua siswa tersebut’ katanya kesal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.

“Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan,” ujar Mendikbud dalam pernyataannya, Terkait pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, Mendikbud menegaskan bahwa pungutan tersebut merupakan kewenangan daerah."Sejak dulu SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalau ada sejumlah daerah yang tidak mewajibkan biaya pendidikan di pendidikan menengah itu bisa saja. Penetapan iuran SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah," ujar Mendikbud.

Pengamat pendidikan, Drs Tigor TP, ketika dimintai tanggapannya tentang pungutan yang dilakukan pengeloa sekolah menjelaskan, Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. “Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu.

Menurut Permendikbud, anggota Komite Sekolah terdiri atas: a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen); b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 2. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik; c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
“Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Permendikbud.

Ditegaskan dalam peraturan itu, bahwa bupati/wali kota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah dipilih melalui rapat orangtua/wali siswa, dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila: a. Mengundurkan diri; b. Meninggal dunia; c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau d. Dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penggalangan Dana
Dalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini.
Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain: a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan; b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan; c. Pengembangan sarana/prasarana; dan d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus: a.  Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah; b. Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan c. Dilaporkan kepada Komite Sekolah
, jelasnya.

Selain biaya pembangunan, orang tua siswa juga harus membeli seragam dari Koperasi Sekolah. Pada dasarnya orang tua siswa tidak keberatan pihak sekolah menjual seragam, tetapi yang menjadi masalh adalah harga satuan seragam yang terlalu mahal mambuat orang tua siswa menggerutu.

Drs Tigor TP menjelaskan, pihak sekolah tidak semaunya memaksa orang tua siswa untuk membeli seragam dari koperasi sekolah. Semua sudah ada diatur dalam Permendikbud No. 45 tahun 2014 BAB IV Pasal 4 (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Pasal 2 Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas, jelasnya. (dpt)