Berkas Perkara Camat Pondok Gede Menunggu P-21

Iklan Semua Halaman

.

Berkas Perkara Camat Pondok Gede Menunggu P-21

Sku Metropolitan
Jumat, 31 Agustus 2018


BEKASI, METRO - Bekas perkara Pemalsuan yang melibatkan Camat Pondok Gede dan salah satu pejabat pembuat akte tanah sudah tahap I ( Pertama) dari penyidik  Kepolisian Resort Metro Bekasi kota kepada Kejaksaan Negeri Kota bekasi untuk diteliti. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Gusti Hamdani, mengatakan terkait kasus camat Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai diketahui sebelumnya baru masuk tahap I (satu), yaitu penyerahan berkas oleh penyidik ke kejaksaan penuntun umum atau  P.16.

"Penelitian berkas perkara baik secara formil maupun materiil, apabila ada kekurangan berkas tersebut maka ( Red-jaksa penuntut umum)  memberitahukan hal itu kepada penyidik,"kata Gusti. 
"Masih penelitian bang," terangnya saat wawancara diruang pengaduan Hukum Kejari Kota Bekasi, rabu ( 29/8).

Gusti menunturkan , berdasarkan Undang-undang, jaksa penuntun umum mempunyai waktu 14 (empat Belas) hari waktu meneliti hasil penyidilikan penyidik.

"Maka bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, siap untuk dilimpahkan kekejaksaan  (P-21)," terang Gusti.

Terkait penahan tersangka  nanti bila sudah dinyatakan lengkap , Gusti , menjelaskan itu kembalikan kepada penyidiknya dan jaksa menggunakan kewenangannya.

sebelumnya juga, Kepala Sub Seksi sosial dan Politik ( Kasubsi Sospol) Kejaksaan Negeri Kota Bekasi , Dwi S Kusumo, kepada awak media ,mengatakan penyerahan berkas tahap I (Pertama) dai penyidik ke kejaksaan.

“Ya benar, baru hari ini dilimpahkan ke kita dengan Berkas Perkara  159/8/2018/ Reskrim, Pasal 264 KUHP. ” tutur Dwi S Kusumo di Ruang Pengaduan Hukum Kejari Kota Bekasi Kamis, (23/8/2018).
Selanjutnya,  di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

 (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1.    akta-akta otentik;
            2.    surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

            3.    surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

            4.    talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

            5.    surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sementara , Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Indarto secara terang-terangan sudah menyatakan bahwa pelaku yang merupakan Camat Pondok Gede bernama Mardani , telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Penyidik menemukan dua alat bukti yang menunjukkan bahwa saksi tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus pembuatan surat Palsu, Pasal 263 KUHP, " kata Indiarto.
Ditetapkan tersangka ada dua orang, yang bersangkutan (Red- Mardani) dengan Staffnya.
Kapolres menjelaskan, kronologisnya ada empat akte yang hilang lalu si pak G lapor ke Pak camat minta dibuatkan akte salinan akte. Tapi bukanya dibuatkan 4 akte ini, tapi dijumlah semuanya menjadi satu akte. 

“Jadi yang awalnya 200 per akte jadi ditotal semua 900 meter digabungkan. Nomor-nomor salah semua, itu yang membuat penyidik dalam mengelar perkaranaya memutuskan bahwa, 2 alat bukti terpenuhi,” jelas Kapolres Metro Bekasi Kota.

Indiarto juga menggungkapkan bahwa , dari akte tersebut memang ada sengketa keperdataan juga namun, tidak mengurus sengketa keperdataan mengurus pembuatan surat  palsu akte tersebut, harusnya dibuat 4 ( Empat)  salinannya sesuai yang  hilang tetapi disatukan menjadi satu.
Kendati sudah ditetapkan tersangka  namun pelaku tidak ditahan karena  pertimbangan",tutur Kapolres.

"Jadi dalam status tersangkanya Camat Pondok Gede tersebut, karena penyidik tidak kwatir tersangka akan melarikan diri, mempengaruhi saksi lain dan menghilangkan barang bukti,"jelas Kapolres.

" terlebih dia ( Red-Camat Pondok Gede) adalah pelayan publik," ungkap Kapolres
"Tapi terkait penanhannya kedepannya , perlu ditahan atau tidaknya tesangka tergantung pertimbang  penyidik," tegasnya.

Kendati sudah ada pernyataan bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan pemalsuan surat tanah ini, Mardani menyanggah bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian.

Sebelumnya, terkait dugaan pemalsuan akte tanah ini , justru dibantah oleh Camat Pondok Gede, Mardanih.  

“Ya benar, saya hanya dipanggil penyidik saja, namun tidak ditetapkan jadi tersangka. Itu kasusnya sudah beres dan sudah selesai,” ujarnya saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis lalu (16/8/2018). (Martinus).