Kasi Intel Tindak Lanjuti Laporan LSM PAB

Iklan Semua Halaman

.

Kasi Intel Tindak Lanjuti Laporan LSM PAB

Sku Metropolitan
Rabu, 15 Agustus 2018

BEKASI, METRO - Lembaga sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa ( PAB) telah melaporkan  5 (Lima) Perusahan Pemenang tender Pada dinas Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, kepada Tim TP4D (Tim Pengawalan dan pengaman Perintahan dan Pembagunan Daerah ) Kejaksaan Negeri Kota Bekasi  N0 26/Lapsus/DPP-LSM-PAB/VI/2018, tertanggal, 16 Juli 2018 atas dugaan melakukan persekongkolan dan penyimpangan tidak mengikuti aturan yang dibuat bahkan menimbulkan pelanggaran yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan di Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai.

Atas Laporan LSM-PAB tersebut mendapat tanggapan respon yang serius dari Kasiintel Kejaksaan Negeri  Kota Bekasi Gusti Hamdani, saat di komfirmasi wartawan SKU Metropolitan, Rabu (8/8) mengatakan akan mencari informasi sudah sejauh mana laporan dan seperti apa ini ( Red- Laporan LSM-PAB).

“Sebagai ketua TP4D, kemudian akan kita  mintakan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti kepada sub-team yang melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan yang sekarang ini masih pegawalan atau kepada Jaksa Intel ,” Kata Gusti.

‘Saya minta waktu agar dapat memberikan informasi secara detail terhadap laporan-laporan masayarakat,’ terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan  Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi diduga melakukan persekongkolan dan penyimpangan tidak mengikuti aturan yang dibuat bahkan menimbulkan pelanggaran yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan di Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai,  dengan rekanan untuk memuluskan sebuah proyek.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh ketua DPP Lembaga sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa Jakarta Halder kepada SKU Metropolitan, Jumat (27/7).

Menurut Halder,pesekongkolan dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.Dimana dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan Bab IV  tercantum yaitu :

Evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai daftar personil inti/tenaga ahli/ teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : Pesonil yang dimiliki harus menyertai bukti bukti otentik ( fhotocopy ijjazh, SKA/SKT, KTP NPWP dan Curriculum Vitae) Personil Bersangkutan.

Selanjutnya didalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan  sebutkan Personil untuk posisi Project Manger dan Site Manager harus pesonil tetap Perusahaan dan terdaftar pada perusahaan dan di LPJK.NET.

Personil yang harus dimiliki  Project Manager minimal S1 tehnik sipil, sebanyak 1 orang (sub Max 5,0) dengan melampirkan SKA Ahli Muda Bagunan Gedung, Dan Untuk Site Manager Min Lulusan S1 tehnik Sipil Sebanyak 1 orang ( Sub Max 3.0) dengan melampirkan SKA Ahli Muda Gedung.
Pada kenyataanya ada lima (5) paket proyek tahun anggaran 2018 padaDinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang telah dimenangkan rekanan,diduga tidak memenuhi syarat  yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan di Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai.

“Kelima proyek yang dilelang tersebut adalah,Kontruksi Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Cikiwul IV, Pemenang CV.SUM, Konstruksi Pembangunan RKB SDN Pekayon jaya 1, Pemenang, PT. SPU, Konstruksi lanjutan Pembangunan SMPN 43 Kota Bekasi, Pemenang CV. MG,Konstruksi Lanjutan pembangunan Gedung SMPN 13 Pemenang CV BMU dan  Konstruksi lanjutan pembangunan gedung SMPN 33 kota Bekasi, Pemenang CV. KRP”, ungkapnya.

Dirinya juga menyapaikan ada dugaan kami bahwa kegiatan tersebut terindikasi persekongkolan panitia lelang dengan PPK, sebab dokument tersebut dibuat oleh mereka.

“Yang lebih mengherankan ada dua perusahaan pemenang tender telah pindah alamatnya, ini dibuktikan bahwa ketika dilakukan komfimasi, surat yang dikirim melalui pos Ekspress kembali oleh kurir pos dengan berita bahwa perusahaan telah pindah,”terangnya.

“sebagai langkah awal memastikan “ Clean Goverment” maka hal tersebut telah dilaporkan kepada, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan pembangunan Daerah (P4D), Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar kelima paket dibatalkan,“pungkasnya.

Sementara Kepala Bagian Fasilitas Pengadaan Barang atau Jasa Setda Kota Bekasi Asep Kadarisman, ketika dikomprimasi SKU Mentropolitan melalui Whatsapp , senin (30/7)  terkait Rekanan (Pihak ketiga) tidak memenuhi Syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang yang di Pesyaratkan yaitu Personil untuk posisi Project Manager dan site Manager harus personil tetap perusahaan dan terdaftar pada perusahaan dan di LPJK. Net, dapat dimenangkan? Namun dirinya tidak memberikan jawaban dan balik menanyakan Paket pekerjaan apa bang ?

Akan tetapi ketika disampaikan data ke 5 paket, Asep justru beralasan “ya bang nanti cari tau dulu saya lagi rapat di luar,” tuturnya.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, saat dikompimasi bahwa tidak menunjukan syarat yang ditetapkan sesuai  Lembar Data Kualifikasi (LDK) bahwa hal tersebut merupakan kewenagan ULP. Menurutnya, bahwa rekanan yang dibutuhkan adalah yang penting bagus, kalau memilih itu ranahnya ULP.( Martinus)