Kepsek “Kangkangi Permendikdud” Seragam Jadi Ajang Bisnis

Iklan Semua Halaman

.

Kepsek “Kangkangi Permendikdud” Seragam Jadi Ajang Bisnis

Sku Metropolitan
Rabu, 15 Agustus 2018

BEKASI, METRO - Tahun ajaran 2018/2019, untuk para murid SMP Negeri 1 Cikarang Barat Kabupaten Jawa Barat, tak hanya dihiasi wajah baru para murid yang lugu. Kedatangan siswa baru juga menjadi ajang bisnis bagi pengelola sekolah untuk meraup keuntungan.


Beberapa tua siswa menuturkan, kami harus merogoh kantong untuk membayar tiga jenis pakaian, seragam seperti, baju Batik, Baju Muslim dan olah raga untuk laki- laki, senilai Rp 550.000, sedangkan untuk wanita senilai Rp 650.000. kami menilai harga tersebut sangat mahal, pegelola sekolah mengambil keuntungan yang sangat besar. Tetapi kita harus beli walaupun dengan cara meminjam uang, tuturnya.

Kepala sekolah SMPN 1 Cikarang Barat, H. Ewan Suhendra, ketika disambangi kesekolahnya untuk konfirmasi senin(13/8), tidak ada ditempat. Menurut beberapa siswa,  mungkin Kepala sekolah dan beberapa guru pergi ke hajatan, karena salah seorang guru ada yang hajat, katanya polos.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ketika dimintai tanggapannya tentang penjualan seragam yang dilakukan sekolah melalui WhatsApp, megatakan, “saya berharap semua penyelenggara pendidikan aturan yang ada. Semua harus bermuara pada Tupoksi melayani masyarakat jangan malah mengambil mafaat untuk keuntungan pribadi dan golongan. Informasi ini akan saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi” katanya.

Terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs Holder S, saat dikonfirmasi tentang penjualan seragam di sekolah mengatakan, “penyelenggara pendidikan seharusnya fokus ke kegiatan belajar mengajar bukan menjadi pedagang pakaian.

Pemerintah telah membuat aturan melalui Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, BAB IV, Pengadaan dan penggunaan, Pasal 4, ayat (1), Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Pasal (2), Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Sedangkan BAB V, pasal (6) mengatur tentang sanksi, Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, jelasnya kepada Wartawan SKU Metropolitan di Jakarta Senin (13/8). (rudy/dpt)