Kinerja PN Bekasi Dipertanyakan, Putusan Sudah Inkracht Tak Kunjung Dieksekusi

Iklan Semua Halaman

.

Kinerja PN Bekasi Dipertanyakan, Putusan Sudah Inkracht Tak Kunjung Dieksekusi

Sku Metropolitan
Senin, 27 Agustus 2018

BEKASI, METRO – Pengadilan Negeri Bekasi diduga tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkara tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sejak tahun 2017, hingga saat ini belum dilakukan eksekusi PN Bekasi. Hal itu dikatakan RE Barimbing kepada wartawan di PN Bekasi, Jumat (24/8).
 
RE.barimbing saat memberikan keterangan kepada wartawan
RE Barimbing menturkan putusan  perkara No 237/PDT.G/2012/ PN Bekasi  tanggal 06 maret 2013, Jo Putusan Pengadilan tinggi Bandung, 237/PDT/2013/PT.BDG, tanggal 24 juli 2013, sudah berkekuatan tetap (Inkracht), berdasarkan putusan  kasasi, No:859 K/PDT/2014, tanggal 29 Januari 2015, bahkan sudah dikuatkan dengan pemeriksaan Luar Biasa (PK)  No 147 PK/PDT/2017 tanggal 06 juni 2017, belum di laksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana diwajibkan dalam pasal 195 HIR atas ganti rugi tanah, Main Bin Milih, yang telah di kuasai oleh PT Nadya Villa/PT ISPI Group pengembang Perumahan Villa Mutiara Gading Di Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, pada kaidah hukum mengatakan, setiap putusan yang Inckracht, harus diakhiri dengan eksekusi, sekalipun tidak ada amarnya yang besifat comdennator.

“Agar bisa memberikan kepastin hukum, bagi para pencari keadilan,”terangnya.

Saat disinggung awak media koronologis perkara tersebut, RE Baringbing mengatakan, sekitar tahun 1997, PT Nadya Villa/PT ISPI Group, melakukan pembebasan tanah untuk membagun properti di Kabupaten Bekasi. Bukti yang dimiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) no 34/Pahlawan Setia, atas nama, Main Bin Milih, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1972, ungkapnya.

RE Baringbing menambahkan, Main Bin Milih, berusaha mencegah pengurukan yang dilaksanakan PT Nadya Villa. Akan tetapi tidak ada daya, sebab saat itu SHM No 34/Pahlawan Setia sedang digadaikan di tangan orang lain. Main bin Milih, mengecek lahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan hasilnya masih bersih.

“Sehingga oleh BPN Kabupaten Bekasi diterbitkan salinan SHM No: 120/Setia Asih atas nama Main Bin Milih, seluas 21.540 M2. Pada tanggal 19 September 2000,” ujar RE Baringbing.

Sebelum upaya hukum ditempuh, RE Baringbing, mencoba melakukan mediasi dengan pihak PT. Nadya Villa, “ namun tidak ada kesepakantan,” terang pria yang juga berprofesi sebagai Pengacara tesebut.

Untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, tahun 2012 pihaknya menggugat, PT.Nadya Villa/PT.ISPI Group di Pengadilan Negeri Bekasi, Register  Perkara No:237/PDT.G/2012/PN Bks. Dalam Amar putusannya  tanggal 06 Maret 2013, mengatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili gugatan pengugat (NO). 

Sehingga, RE Baringbing, melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, Register Perkara No:237/PDT/2013/PT Bdg,  gugatanya dikabulkan dengan Putusanya:
1.         PT Nadya Villa diwajibkan membayar ganti rugi atas tanah yang dipakai untuk membagun rumah seluas +14.000 M2 sebesar Rp7.49 Milliar.
2.         PT.Nadya Villa diwajibkan membayar denda sebesar Rp1.498 Milliar.
3.         Menghukum PT Nadya Villa mengembalikan hak atas tanah seluas 7.540 M2.
4.         PT Nadya Villa dihukum membayar biaya denda. 

“Dalam pejalannya keputusan register perkara No 237/PDT.G/2012/ PN.Bks, tanggal 06 maret 2013 Jo 237/PDT/2013/PT.Bdg. tidak begitu saja diterima oleh PT. Nadya Villa dan melajutkanya dengan menempuh upaya kasasi Ke Mahkama Agung, Namun ditolak ,” kata RE Baringbing.

Sejak putusan Mahkama Agung mengatakan Keabsahan  sertifikat  Hak Milik No 120/Setia Asih atas nama Main Milih, maka secara otomatis sertifikat Hak Guna Bagunan No:100/ Setia Asih atas nama PT Nadya Villa "Tidak Sah" atau Tidak berkekuatan Hukum tetap,"ungkap RE Baringbing.

"Upaya Hukum PK-pun sudah ditempuh oleh PT.Nadya Villa/PT.ISPI Group namun pemeriksaan perkara luar biasa (PK)  permohonannya ditolak dan tertuang dalam register perkara no 147 PK/PDT/2017," kata RE Baringbing.

“sehingga bahwa yang dapat membatalkan Putusan Mahkama Agung yang telah berkekuatan tetap (Inkracht) hanyalah putusan PK, dan tentu PN Bekasi harusnya melaksanakan eksekusi. dan tidak lagi untuk menunda,” kata pria yang juga pesiunan TNI tersebut dengan tegas.

“Tetapi yang tidak adil lagi, dilakukan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap  kami untuk menunda Eksekusi pada putusan perkara No 237/PDT.G/2012/ PN Bekasi  tanggal 06 maret 2013, Jo Putusan Pengadilan tinggi Bandung 237/PDT/2013/PT.BDG tanggal 24 juli 2013, sudah berkekuatan tetap (Inkracht) berdasarkan putusan  kasasi No:859 K/PDT/2014, tanggal 29 Januari 2015, bahkan sudah dikuatkan dengan pemeriksaan Luar Biasa (PK)  No 147 PK/PDT/2017 tanggal 06 juni 2017, dikaitkan dengan Perkara  Perdata register NO : 302/PDT.G/2015/PN.Bks, Jo No 498/PDT/2016/PT.Bdg, Jo No 1335 K/PDT/2017,” jelas RE Baringbing.

Pada hal timbulnya gugatan baru yang dijukan oleh PT Nadya Villa didaftar pada tanggal 24 juni 2015 setelah 6 (enam bulan) Putusan kasasi no: 859 K/PDT/2014 diputus tanggal 29 januari 2015 Jo No 237/PDT/2013/PT.BDG,Jo  No:237/PDT.G/2012/PN Bks. 

Ternyata perkara tersebut, pihak yang berperkara dan objek yang disengketakan adalah sama,  maka putusannya pastilah Nebis In Idem,”jelas RE Baringbing.

"Bila keputusan Inkracht saja dapat dipermain mainkan supaya tidak dapat dieksekusi, maka kepastian hukum sudah tidak ada lagi," pungkasnya.

Ketika  putusan perkara No 237/PDT.G/2012/ PN Bekasi  tanggal 06 maret 2013, Jo Putusan Pengadilan tinggi Bandung 237/PDT/2013/PT.BDG tanggal 24 juli 2013, sudah berkekuatan tetap (Inkracht) berdasarkan putusan  kasasi No:859 K/PDT/2014, tanggal 29 Januari 2015 dikomfirmasi awak media ke Pengadilan Negeri Bekasi, tidak ada yang bersedia memberikan keterangan dan saling lempar.   Setelah mengisi buku tamu dibagian piket PN Bekasi, disarankan  menemuin panitra.

Ketika disambangai ke ruangan Panira, salah satu staff Panitra, Paji, menyarankan awak media  untuk menemui bagian Juru Sita Pengdilan Negeri Bekasi, Haryanto.

Saat ditemui, Haryanto, menyarankan wartawan untuk konfimasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, karena tidak ada kewenangan  untuk menjawab terkait perkara perdata yang sudah ditetapkan oleh hukum.

“Sebentar ia bang, saya siapkan berkasnya dulu, saya mau menghadap Ketua, apakah  saya diberi kewenangan untuk menjawab atau tidak’, kata Haryanto kepada awak media di lantai 3 PN Bekasi.senin (27/8).

 Usai Haryanto, menemui Ketua PN Bekasi dan hasilnya justru disarankan ke Humas
akan tetapi ketika awak media  mencoba menunggu arahan dari Haryanto untuk menunggu Humas PN Bekasi untuk menjelaskan  perihal tersebut sagat disayangkan salah satu staff Panitra, Panji mengatakan “ Bahwa Humas sedang keluar” Ujarnya.

Sementara wakil ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Dr.Yapi SH.MH yang ditemuin dilobi PN Bekasi mencoba menanyakan Perkara gugatan RE Baringbing terhadap PT.Nadya Villa lebih memilih tidak berkomentar.

Wakil Ketua PN mengatakan, yang lebih berwenang memberikan komentar adalah Ketua PN Bekasi.

“Sebab ketika hal tersebut disidangkan dirinya belum ada di PN Bekasi,” ujar Wakil Ketua PN Bekasi. (Martinus ).