Nyumarno : Kabupaten Bekasi Darurat Pengangguran, Job Fair Solusi Akhir

Iklan Semua Halaman

.

Nyumarno : Kabupaten Bekasi Darurat Pengangguran, Job Fair Solusi Akhir

Sku Metropolitan
Jumat, 31 Agustus 2018


BEKASI, METRO - Saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Bandung Jawa Barat 22 Mei 2017 yang lalu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan pidatonya bahwa masalah terberat dan prioritas di Kabupaten Bekasi itu adalah masalah pengangguran, pendidikan dan insfratruktur. Dan pada waktu pelantikan Bupati Bekasi di Bandung kala itu, Bupati di beberapa media menyatakan akan mengatasi masalah pengangguan yang ada dengan berbagai strategi melalui Dinas Tenaga Kerja.


Demikian hal tersebut diungkapkan  Anggota Komisi IV DPRD Kab.Bekasi Nyumarno kepada SKU Metropolitan, melalui reles persnya kamis (30/8).

Nyumano menyebutkan, Jadi jika saat ini masih banyak ditemukan angkatan kerja banyak yang menganggur, bahkan bekerja sebagai kuli panggul di pasar, ini tentu sangat mencoreng Pemkab Bekasi dan patut dipertanyakan kinerja Dinas Tenaga Kerja.

"Apa yang sudah dilakukan Dinas Tenaga Kerja selama ini untuk mengatasi pengangguran? Saya kurang setuju jika salah satu penanganan pengangguran itu HANYA dengan cara Job Fair dan Pemagangan, seperti yang disampaikan Kadisnaker dalam beberapa pemberitaan media," Kata Nyumarno dengan tegas. 

"Coba sekarang output dari Job Fair seberapa besar angkatan kerja dan pengangguran berkurang? Berapa orang yang sudah diterima di perusahaan di Bekasi? Mana data penyaluran tenaga kerja melalui Job Fair? Ini harus dipertanyakan. Apalagi jika mengatasi pengangguran dengan cara pemagangan, saya sangat tidak setuju," ujarnya  Nyumarno.

"Dimana pemagangan itu sendiri masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan," ungkap yang juga seketaris Sekretaris Fraksi PDI PERJUANGAN.

Dinas Tenaga Kerja seharusnya membuat sistematika dan perencanaan yang jelas kaitan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Bekasi. Ini sebenarnya ada momen bagus, membuat regulasi berupa Peraturan Bupati Bekasi sebagai aturan turunan dan aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang sudah si sah-kan sejak tahun 2016 yang lalu (Perda No.4 tahun 2016,-Red). 

"Buat Peraturan Bupati Bekasi yang mewajibkan semua informasi lowongan pekerjaan WAJIB di beritahukan seluruh Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, ini sudah ada di Perda, tinggal diatur teknis dan dituangkan ulang di Peraturan Bupati," terangnya

"Kemudian buat sistem perencanaan penanggulangan pengangguran yang jelas, misalnya jika setiap informasi lowongan kerja disampaikan kepada Disnaker, maka kebutuhan Tenaga Kerja di setiap perusahaan yang ada di Bekasi harus diambil dan diutamakan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) milik Pemkab Bekasi. Yang mana artinya Fungsi BLK dimaksimalkam dan di optimalkan, baik dari pra sarana BLK, SDM di BLK, juga kesiapan Pelatihan Kerja sesuai kebutuhan dunia usaha harus menjadi target kerja keras UPTD BLK," kata Nyumarno dengan tegas. 

Selanjutnya, dalam Regulasi Peraturan Bupati harus tertuang bahwa setiap angkatan kerja ataupun calon pencari kerja di Daerah Kabupaten Bekasi, wajibkan terlebih dahulu masuk BLK. Berikan Pelatihan Kerja, jika lulus barulah dapat Sertifikasi Kompetensi ataupun semacam Sertifikasi Layak Kerja. 

"Jika para pencari kerja yang sudah dapat Sertifikasi Layak Kerja dari UPTD BLK, barulah dapat Kartu Kuning Tanda Pencari Kerja Kabupaten Bekasi. Salurkan ke Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Bekasi, sesuai informasi lowongan pekerjaan yang tadi sudah wajib dilaporkan oleh setiap Perusahaan kepada Disnaker,"pungkasnya 

Kemudian untuk para pencari kerja yang di UPTD BLK tidak lulus kompetensinya dan tidak dapat Sertifikasi Layak Kerja, maka berikan kesempatan dua kali untuk mengikuti pelatihan kerja. Jika tetap tidal lolos kompetensinya dan tidak mendapatkan Sertifikasi Layak Kerja. 

"Maka Pemerintah Daerah dapat memberikan intensif atau subsidi kepada mereka, untuk ber-wirausaha mandiri di wilayahnya," tuturnya.

"Berikan bantuan modal kepada mereka yang tidak lolos dan tidak memperoleh Sertifikasi Layak Kerja dari UPTD BLK, bisa sekitar Rp.5.000.000,- per orang, agar mereka bisa berwiraswasta kecil-kecilan atau berdagang," tuturnya lagi

Dengan subsidi tersebut, mereka bisa usaha dagang Mie Ayam, dagang Bakso, dagang Cilok, buka counter service HP kecil-kecilan, atau usaha lainnya. Pada prinsipnya mereka bisa wira usaha dan pengangguran jelas bisa diatasi secara signifikan.

Menurut Nyumarno, SANGAT IRONIS, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat per Agustus 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi, menempati peringkat pertama se-Jawa Barat, yakni mencapai 10,97 persen, diatas angka rata-rata Provinsi dan Nasional yang masing-masing hanya 8,22 persen dan 6,18 persen.

"Lantas yang menjadi pertanyaan, dimana janji politik Neneng Hasanah Yasin saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bekasi, baik pilkada Ke I dan II yang diikutinya,Dimana Neneng berjanji akan menciptakan 50 ribu lapangan pekerjaan,"ungkapnya ( Martin)