Ombusman Akan Memanggil Dinas Terkait

Iklan Semua Halaman

.

Ombusman Akan Memanggil Dinas Terkait

Sku Metropolitan
Jumat, 03 Agustus 2018


BEKASI, METRO- Dua belas (12) Camat se-Kota Bekasi hadir atas pemanggilan Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya di Jalan HR.Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, untuk dimitai keterangan terkait Dugaan maladministrasi  dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi, kamis, (2/8).


Demikian hal itu dikatakan oleh Kepala pusat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat dikomfimasi SKU Metropolitan, melalui Whatsapp. 

Dia mengungkapkan, materi pemeriksaan dititikberatkan pada konfrontir data yang kami miliki dengan pengakuan dari para camat

"Namun, sungguh ironi, para Camat di Kota Bekasi yang telah disumpah untuk mengabdi kepada masyarakat itu pun mengelak bukti tersebut," Kata Nugroho. 

“Kami sodorkan itu ke para camat tetapi mereka tetap menyangkal,” tegasnya.

Nugroho menyebutkan bahwa hal itu bertentangan dengan jejak digital system yang tidak mengalami masalah dan bertentangan dengan surat pernyataan mereka sendiri sebagai institusi kecamatan yang disampaikan ke inspektorat bahwa benar pada tanggal 27 juli 2018 mereka melakukan pemogokan akibat tidak sepakat dengan kebijakan PJ Walkot.

"Ombusman akan meminta mereka membuktikan bahwa, ASN tetap memberi layanan publik pada hari tersebut," jelasnya.

"Namun pemeriksaan tersebut tidak berhenti disitu saja," ujarnya.

Nugroho mengatakan, akan memanggil pihak pihak lain termasuk Dinas Dinas terkait untuk dimintai keterangan.

Namun ketika dikomfirmasi kepada salah satu Camat, belum mau memberikan komentar terkait pemeriksaan Ombudsman hari ini.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, menemukan tiga maladamistrasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN), dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait penghentian layanan publik pada hari jumat dan senin yang  lalu di 56 Kelurahan dan 12 Kecamatan di kota Bekasi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat melakukan komprensi Perss di ruangan Press Room  Humas Pemkot Bekasi, selasa, (31/7/2018).

Teguh Nugroho menjelaskan, sebagaimana diamanatkan Undang Undang  37 tahun 2008 Ombusman RI, melakukan tugas dan memiliki wewengan pemeriksaan terhadap dugaan Maladministrasi yang dilakukaan oleh ANS. Memang secara terbuka menunjukkan tindakan maladamistrasi berupa kelalaian untuk memberikan pelayanan publik.

“Hari ini kami melakukan pemeriksaan Pj Walikota, Ruddy Gandakusumah, dan jajaran termasuk inspektorat serta beberapa jajaran lainnya untuk memastikan, kenapa hal itu bisa terjadi," kata Nugroho. 

“Jadi memang pada hari Jumat dan senin ada penghetian layanan publik diseluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bekasi sama dengan yang kami temukan," terangnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap ASN terkait alasan pemberhentian pelayanan publik, Teguh Nugroho menyampaikan tiga pengakuan. Pertama, ASN mengaku penghentian pelayanan dilakukan karena adanya sistem online yang tidak berfungsi.
Kedua, karena mengaku kecewa atas pernyataan Pj. Walikota Bekasi. Dan ketiga, karena hanya tidak ingin memberi pelayanan atau tidak ada alasan.

Pertama, ASN mengaku, sistim layanan offline tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa memberikan layananan publik. “Namun ketika diklarifikasi ke Diskominfo, bahwa tidak ada sistem yang shutdown pada hari jumat.” ujar Nugroho.

“Kalau alasan ASN itu tidak bisa memberikan layanan publik karena Sistem Shutdown itu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Terkait dengan kecewa dan tidak setuju dengan kebijakan Pj Walikota Bekasi, Teguh Nugroho mengatakan, tidak menjadi pembenaran ASN untuk tidak memberikan Layanan Publik, jadi kesetiaan ASN atau sekelompok ASN itu hanya kepada negara karena gaji dan seluruh pasilitas yang diberikan oleh negara.

Tambahnya lagi, jadi penghentian layanan publik karena tidak suka dengan pada kebijakan seorang pejabat itu tidak bisa dibenarkan, karena kami tidak mendukung siapa tapi dalam posisi pelayanan publik itu harus diberikan kepada masyarakat tanpa alasan apapun.

Temuan team Ombusman dari lapangan bahwa, kekecewaan karena acara pensiunan Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukamaji, itu tidak dihadiri oleh PJ walikota “menurut pengakuan kelurahan Marga Jaya," ujarnya.

Nugroho mengungkapkan, terkait dengan  pemeriksaan itu terhadap ASN tersebut, maka akan diakhiri dilaporan akhir periksaan.

“Hasil laporan itu tindakan korektif, apa yang harus lakukan oleh pihak pihak terkait misalnya, jika terbukti ASN itu melakukan penghentian pelayanan publik, maka harus diberikan sanksi,” katanya.

“Bilamana pihak yang terkait tidak melaksanakan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman selama 60 hari maka , Nugroho mengatakan akan menaikkan statusnya ke Ombusman RI di pusat untuk di terbitkan rekomendasi," tutupnya.(Martinus).