Ombusman Keluarkan LAHP Terkait Maladministrasi di Kota Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Ombusman Keluarkan LAHP Terkait Maladministrasi di Kota Bekasi

Sku Metropolitan
Rabu, 15 Agustus 2018


BEKASI,METRO - Setelah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak pihak terkait atas Aksi menghentikan pelayanan publik secara serentak di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Bekasi yang terjadi pada Jumat (27/7) lalu, akhirnya Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP), rabu (15/8)  .Yang isinya isinya berupa kontruksi peristiwa, tidakan maladministrasi yang ditemukan, para pelaku maladmistrasi dan tindakan korektif.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Pusat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, Kepada SKU Metropolitan, Selasa (14/8).

Hasil LAHP tersebut, akan disampaikan kepada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Pejabat (Pj) Walikota Bekasi, Pelaksana Harian (Plh) Seketaris Daerah Kota Bekasi.

Nugroho menjelaskan bahwa  tindakan korektif  ini memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan para pejabat terkait.

“Jika para pihak khususnya atasan terlapor melakukan tindakan korektif baik sesuai dengan saran kami maupun mengusulkan tindakan korektif yang sama dengan model yang berbeda seperti yang kami sampaikan, maka kami akan menganggap hal tersebut sebagai upaya perbaikan dan kami akan memantau sampai kasus tersebut dianggap paripurna dalam penyelesaiannya,” Kata Nugroho.

Nugroho menyampaikan,   jika atasan (Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Pejabat (Pj) Walikota Bekasi, Pelaksana Harian (Plh) Seketaris Daerah Kota Bekasi) si terlapor tidak melakukan tindakan korektif seperti yang kami sampaikan dalam LAHP kami berhak menaikan status LAHP kami menjadi Rekomendasi ORI.

“Yaitu Rekomendasi merupakan dokumen tindak lanjut dari LAHP yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI” Kata Nugroho.

Dengan Rekomendasi, hasilnya bukan lagi tindakan korektif, tapi berisi rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh si para pihak yang ditunjuk . Jika tidak dilaksanakan, maka kami akan memintakan ke atasannya supaya memberikan sanksi kepada si terlapor yang harus melaksanakan sanksi.

Jika si terlapor adalah pejabat pemerintahan, maka sesuai dengan UU pemerintahan Daerah yang langsung terhubung dengan UU ombudsman.

“Maka Kemendagri harus memberikan sanksi kepada si pejabat yang dimaksud sesuai dengan amanat UU, sebab sanksinya disesuaikan dengan bobot dan jenjangnya,” ujar Nugroho.

“Kalau kemendagri tidak menjalankan amanat UU itu berarti Kemendagri tidak menghormati UU dan konstitusi.

“Tapi sejauh ini, kami lebih banyak di tindakan korektif karena hal itu merupakan bagian dari upaya perbaikan ala ombudsman karena tindakan korektif kami terinci tahap demi tahapnya,” Pungkasnya.

sebelumnya ombudsman  Perwakilan Jakarta telah memanggil dan memeriksa  12 Camat se-Kota Bekasi, rabu (2/8) sementara untuk  Dinas Pendudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) dan Humas dan Protokol Kota Bekasi dipanggil dan dimintai keterangan jumat (3/8) sementara mantan Sekda Kota Bekasi , Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, dan Inspektorat Kota Bekasi, di panggil dan mintai keterangan pada senin, ( 6/8). ( Martinus)