“Pemda Tidak Peduli Pendidikan” Pembangunan RKB Mangkrak 3 Tahun

Iklan Semua Halaman

.

“Pemda Tidak Peduli Pendidikan” Pembangunan RKB Mangkrak 3 Tahun

Sku Metropolitan
Jumat, 10 Agustus 2018


BEKASI, METRO - Proyek Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) SMKN 1 Babelan yang di laksanakan oleh CV. INTI GUNA KARYA dengan pagu anggaran 1.788.370.000,00 dari APBD Kabupaten Bekasi, melalui lelang LPSE Tahun 2015. Hingga saat ini dibuat belum ada tanda tanda kan dilanjutkan pembangunannya, hal itu dikatakan kepala Sekolah SMK Negeri 1 Babelan Saparudin kepada wartawan baru- baru ini.


Saparudin menjelaskan, mangkraknya pembangunan enam (6) RKB SMK1 Babelan, akibatnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terganggu. Kondisinya sekarang saat ini sungguh memprihatinkan,  pasalnya proyek tersebut ditinggalkan oleh Kontraktornya tanpa menyelesaikan pembangunan. Kami tidak tahu apa alasan kontraktor meninggalkan bangunan begitu saja karena saya baru bertugas di sekolah ini awal tahun 2018, katanya.

Menurutnya, agar areal lokasi bangunan tidak menjadi sarang ular atau serangga yang dapa membahayakan siswa, kami mengeluarkan biaya untuk membersihkan alang- alang dan berbagai tumbuhan yang berambat hingga atap. Kami sangat mengharapkan Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat segera malanjutkan pembangunan tersebut, harapnya.  


Pengamatan wartawan SKU METROPOLITAN dilapangan, kondisi bangunan sudah sangat memprihatinkan. Beberapa kerangka atap yang terbuat dari baja ringan sudah mulai lapuk. Kalau tidak segera dilanjutkan pembangunan nya.

Sementara itu Ketua DPP LSM, Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs Halder ketika dimintai tanggapannya tentang mangkraknya pembangunan 6 ruangan kelas baru (RKB) SMKN 1 Babelan menjelaskan, mangkraknya pembangunan ruangan belajar tersebut, menunjukkan tidak seriusnya pengguna anggaran dan konsultan melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah. Kalau pengguna anggaran melakukan pengawasan tidak akan terjadi magkrak.  

Perpres 54/2010, Pasal 93 yang memuat tentang ketentuan Pemutusan Kontrak merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan sangat mendasar. Sebelum membahas lebih jauh Pasal 93, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Kontrak Tahun Tunggal. Pengertian Kontrak Tahun Tunggal berdasarkan Pasal 52 ayat (1) adalah ”Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran”. Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”. Dengan demikian, dalam penetapan jangka waktu pelaksanaan harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi bias dan multitafsir. Merujuk pada Pasal 51 ayat (2), penetapan jangka waktu pelaksanaan pada Kontrak Tahun Tunggal tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggaran (tanggal 31 Desember tahun berkenaan). Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya saja, pemahaman tentang jangka waktu pelaksanaan yang tertuang dalam Kontrak harus dibedakan dengan masa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 93. Jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak sudah jelas tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggran, namun masa keterlambatan penyelesaian pekerjaan boleh melewati batas akhir tahun anggaran. Permasalahan yang sering dijumpai saat pelaksanaan kontrak antara lain, belum selesainya pekerjaan sampai dengan batas akhir tahun anggaran. PPK seringkali berada dalam posisi dilematis.

Disatu sisi kondisi pekerjaan masih berlangsung dan output-nya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, namun disisi lain tahun anggaran akan segera berakhir. Dalam situasi seperti ini PPK dituntut untuk mampu men-gambil keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak (win-win solution). PPK mendapatkan output pekerjaan, Penyedia tidak mengalami pemutusan Kontrak, dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil pekerjaan tersebut. Pasal 93 memberikan ruang kepada PPK dan Penyedia untuk menggunakan masa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Terdapat dua ayat dalam Pasal 93, yaitu: pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); dan kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2). Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK,

Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Oleh karena itu, Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 memberikan ruang kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 hari kalender masa keterlambatan. Penjelasan Pasal ini tercantum “cukup jelas”, artinya tidak perlu lagi dimaknai lain. Dengan demikian, tidak ada larangan jika masa keterlambatan tersebut melampaui batas akhir tahun anggaran.

Pemberian waktu keterlambatan tentu didasari pada itikad baik (good faith) dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama masa keterlambatan Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 120). Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan), jelasnya. (DPT)