Sekda Makar Karena Pj Walikota Temukan Kasus Korupsi?

Iklan Semua Halaman

.

Sekda Makar Karena Pj Walikota Temukan Kasus Korupsi?

Sku Metropolitan
Kamis, 02 Agustus 2018


BEKASI, METRO- Kegaduhan yang muncul di Kota Bekasi menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat, kenapa sampai mantan sekda kota Bekasi memboikot bahkan hingga melakukan makar terhadap Pejabat (Pj)  Walikota Bekasi dengan mengintruksikan untuk tidak menuruti Pj. Walikota Bekasi, ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pelayanan administrasi di kota Bekasi?.



Demikian hal tersebut katakan oleh Kordinator Aliansi lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, S.H melalui reles persnya kepada SKU Metropolitan, kamis (2/8).


Zulpianto mengatakan, Pj Walikota harus bicara, apakah ada temuan data korupsi yang dilakukan oleh Seketaris Daerah (Sekda), sehingga perbuatan makar tersebut dilakukan oleh Sekda?.


Menurutnya, Pj Walikota harus transparan dan terbuka kepada seluruh warga masyarakat Bekasi, karena hal tersebut sudah berada di luar batas Sekda.

Dampaknya, pelayanan di kelurahan dan Kecamatan sampai tutup karena hal ini. Bahkan ada sikap demonstrasi terhadap Pemerintah Daerah Kota Bekasi dibawah Pj.Walikota Bekasi.

Ultimatum terhadap seluruh ASN di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan SKPD, untuk diingatkan, jika memang ada korupsi yang dilakukan Sekda, maka tindakan seluruh ASN dari Kelurahan, Kecamatan, bahkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah melindungi terduga korupsi.

Selain itu, Sekda pun harus menjelaskan kenapa bertindak sejauh itu. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Hal yang dilakukan Sekda merupakan reaksi dari apa yang dilakukan oleh Pj.Walikota Bekasi.

Maka dari itu, Ombudsman untuk bertindak tegas atas seluruh ASN di kecamatan, Kelurahan, dan SKPD yang telah dengan sengaja memboikot pelayanan administrasi di wilayah pemerintahan kota Bekasi

"Kami meminta ombudsman dan KASN Kota Bekasi untuk memecat seluruh pejabat yang melanggar peraturan, apalagi kalau ini dilakukan secara politis,"tegasnya

"ASN harus terhindar dari sikap politik praksis, sehingga apabila ini dilanggar, jelas harus ada konsekuensi yang diterima,"katanya

Maka dari itu, baik Pj maupun sekda Kota Bekasi harus terbuka kepada masyarakat.

Untuk diketahui, Sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2017, terdapat 73 kasus penyimpangan anggaran di tubuh Pemerintah Kota Bekasi. Adapun potensi kerugian Negara untuk 73 kasus penyimpangan ini ditaksir Rp 29,7 miliar lebih. 

"Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mulai dari masalah sepele terkait urusan administrasi sampai dugaan permainan proyek. Untuk masalah-masalah sepele ini, Pemerintah Kota Bekasi selama tiga tahun ini diam-diam mengakui dan mencoba memperbaiki masalah penyimpangan yang terjadi," ungkapnya

Misalnya, dengan pengembalian kelebihan pembayaran berupa: gaji, salah penghitungan anggaran kegiatan, kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, serta bentuk penyimpangan lainnya. Terhitung dari upaya tersebut uang sebesar Rp 24,9 miliar telah dikembalikan kepada Negara.

"Langkah senyap dan diam-diam Pemerintah Kota Bekasi ini menurut Center for Budget Analysis (CBA) hanyalah bentuk formalitas, agar masalah bentuk penyimpangan yang lebih besar tidak terbongkar," katanya. 

Zulfianto menyebutkan, ada beberapa catatan terkait temuan penyimpangan Pemerintah Kota Bekasi:

Dalam penggunaan anggaran Kota Patriot ini, setiap tahunnya dipastikan ada uang negara yang hilang sebesar Rp 9,9 miliar. Sebagai catatan, potensi kehilangan atau kerugian ini berasal dari masalah-masalah sepele (terkait administrasi).

Banyak kasus besar yang belum ditindaklanjuti penegak hukum, bahkan menguap dan hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Misalnya dugaan permainan proyek ratusan miliar terkait dana hibah dari DKI Jakarta.(Martinus)