5 Rekanan Disperkimtan Kota Bekasi Terancam Dibatalkan

Iklan Semua Halaman

.

5 Rekanan Disperkimtan Kota Bekasi Terancam Dibatalkan

Sku Metropolitan
Minggu, 02 September 2018


BEKASI, METRO- Pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/ Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan  Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi diduga melakukan persekongkolan untuk meloloskan 5 Rekanan.

Pasalnya 5 ( Lima) Perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat Lembaran Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan untuk posisi Project Maneger dan Site Manager serta harus personil tetap Perusahaan, berpendidikan S1 dan terdaftar pada perusahaan dan di LPJK.NET.

Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kota Bekasi, Risman Afar, diruangannya, Senin (20/8), saat dikofirmasi Metropolitan, mengapa hal tersebut bisa lolos, ia mengatakan harus mengecek terlebih dahulu.

Saat ditanya persyarat Lembar Data Pemilihan (LDP) , Risman menyebutkan kalau itu syarat dari PPK maka kami Upload.

Namun ketika didesak terkait peraturan  syarat Lembaran Data Kualifikasi (LDK) Dokumen pengadaan, apakah hanya PPK yang buat? Kata Risman, PPK bisa, ULP bisa. Lantas mengapa bisa, dan apa regulasi, Metropolitan balik bertanya.

“Ini Dokumen lelangnya di Upload, diliat dulu seperti apa,  itu aja. Kami juga ngak ada masalah, ini mau dibatalin, terima apa juga. Kau ajukan surat, kalau mau dibatalin, saya batalin,” ucap Risman.
Saat ditunjukkan bahwa sudah ada surat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa ( PAB) yang telah disampaikan juga kepada ULP, Risman mengatakan kalau itu tidak dikasih kepada dia.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa ( PAB) telah melaporkan  5 (Lima) Perusahan Pemenang tender pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, kepada Tim TP4D (Tim Pengawalan dan Pengaman Pemerintah dan Pembagunan Daerah ), Kejaksaan Negeri Kota Bekasi  No. 26/Lapsus/DPP-LSM-PAB/VI/2018, tertanggal 16 Juli 2018, atas dugaan melakukan persekongkolan dan penyimpangan tidak mengikuti aturan yang dibuat bahkan menimbulkan pelanggaran yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan sebagaimana Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai.

Atas Laporan LSM-PAB tersebut mendapat respon yang serius dari Kasiintel Kejaksaan Negeri  Kota Bekasi Gusti Hamdani, saat di konfirmasi Metropolitan, Rabu (8/8), ia mengatakan akan mencari informasi sudah sejauh mana laporan dan seperti apa ini ( Red- Laporan LSM-PAB), ujarnya.
“Sebagai ketua TP4D, kemudian akan kita  mintakan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti kepada sub-team yang melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan yang sekarang ini masih pengawalan atau kepada Jaksa Intel. Saya minta waktu agar dapat memberikan informasi secara detail terhadap laporan-laporan masayarakat,” kata Gusti.

Sementara, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa ( PAB) telah melaporkan  5 (Lima) Perusahan. Menurut Halder, persekongkolan dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Dimana dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan sebagaimana Bab IV  tercantum yakni: Evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai daftar personil inti/tenaga ahli/ teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, Personil yang dimiliki harus menyertai bukti - bukti otentik ( fhotocopy ijjazh, SKA/SKT, KTP, NPWP, dan Curriculum Vitae) personil yang bersangkutan.

Selanjutnya, didalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan disebutkan personil untuk posisi Project Maneger dan Site Manager harus personil tetap pada perusahaan, dan terdaftar pada perusahaan dan di LPJK.NET.

Personil yang harus dimiliki  Project Manager minimal S1 tehnik sipil, sebanyak 1 orang (Sub Max 5,0) dengan melampirkan SKA Ahli Muda Bangunan Gedung, dan untuk Site Manager min lulusan S1 tehnik sipil sebanyak 1 orang ( Sub Max 3.0) dengan melampirkan SKA Ahli Muda Gedung.

Pada kenyataanya ada lima (5) paket proyek tahun anggaran 2018 pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang telah dimenangkan rekanan, dan diduga tidak memenuhi syarat  yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan sebagaimana Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai.

“Kelima proyek yang dilelang tersebut adalah, kontruksi lanjutan pembangunan gedung SDN Cikiwul IV dan pemenangnya CV. SUM, konstruksi pembangunan RKB SDN Pekayon Jaya 1 dan pemenangnya PT. SPU, konstruksi lanjutan pembangunan SMPN 43 Kota Bekasi dan pemenangnya CV. MG, konstruksi lanjutan pembangunan gedung SMPN 13 dan pemenangnya CV. BMU, serta konstruksi lanjutan pembangunan gedung SMPN 33 Kota Bekasi dan pemenangnya CV. KRP,” ungkapnya.
Dirinya juga menyapaikan ada dugaan kami bahwa kegiatan tersebut terindikasi terjadi persekongkolan panitia lelang dengan PPK, sebab dokumen tersebut dibuat oleh mereka.

“Yang lebih mengherankan, ada dua perusahaan pemenang tender telah pindah alamatnya. Ini dibuktikan bahwa ketika dilakukan konfirmasi, surat yang dikirim melalui Pos Ekspress dikembalikan oleh kurir pos dengan berita bahwa perusahaan telah pindah,” terangnya.

Sebagai langkah awal untuk memastikan “ Clean Goverment”, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (P4D), Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, agar kelima paket dibatalkan,“pungkasnya.

Sementara, Kepala Bagian Fasilitas Pengadaan Barang atau Jasa Setda Kota Bekasi Asep Kadarisman, ketika di kompirmasi Mentropolitan melalui Whatsappnya, Senin (30/7),  terkait rekanan (pihak ketiga) tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang yang di pesyaratkan yaitu, personil untuk posisi Project Manager dan Site Manager harus personil tetap perusahaan dan terdaftar pada perusahaan dan di LPJK. Net, dapat dimenangkan? dirinya tidak memberikan jawaban, dan balik menanyakan paket pekerjaan.

Akan tetapi, ketika disampaikan data ke 5 paket, Asep justru beralasan, “Ya bang, nanti cari tau dulu, saya lagi rapat di luar,” tuturnya.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, saat dikompirmasi bahwa tidak menunjukkan syarat yang ditetapkan sesuai  Lembar Data Kualifikasi (LDK), ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan ULP. Menurutnya, “Bahwa rekanan yang dibutuhkan adalah yang penting bagus. Kalau memilih itu, ranahnya ULP”.    (Martinus)