Komentar
TULANG BAWANG,METRO-Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota
Kesepahaman, Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pengukuhan Duta Hak asasi
Manusia serta Pengarahan Menteri Hukum dan HAM kepada CPNS Kanwil Lampung, yang
dilaksanakan di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Rabu, (12/9/18).
Dalam kegiatan yang dihadiri Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung ini,
Pangeran Suri Bupati Tulangbawang hadir didampingi bersama Inspektur
Inspektorat Dr. Pahada Hidayat SH MH, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan Dra. Desia Kusumayuda, M.Si dan Kabag Hukum Anuari SH serta
pejabat lainnya dilingkup Pemkab Tulangbawang.
Sementara, Gubernur Lampung hadir diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Taufik Hidayat, lalu Menkumham diwakili Plt. Kepala Pembinaan
Badan Hukum Nasional yang juga murupakan sebagai Kepala Badan Litbang Hukum dan
HAM, Prof. Benny Rianto.
Sedangkan, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono, yang pada
kesempatan itu pula hadir, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang
terlaksana merupakan bentuk upaya bersama dalam meningkatkan kesedaran hukum.
"Acara ini adalah salah satu bentuk perbentukan karakter sadar hukum dengan
cara pembentukan kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum, seperti lewat
pengukuhan Duta HAM SMA/SMK dan pembentukan Desa Sadar Hukum, ini sebagai
bentuk upaya kita agar masyarakat bisa semakin sadar hukum," kata Bambang
Haryono.
Selanjutnya, Gubernur Lampung dalam sambutannya yang disampaikan Plt.
Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Taufik Hidayat, menyampaikan apresiasi
atas peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Penandatanganan Nota Kesepahaman
bersama tersebut.
Pada kesempatan itu, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, turut
menandatangani MoU antara Pemda Kabupaten Tulangbawang dengan Kemenkumham
Kanwil Lampung yang berisi tentang, pembentukan produk hukum di Daerah dan
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Geografis (IG).
"Dari penandatanganan MoU ini saya berharap kedepan dapat terciptanya
sinergitas yang semakin intens dan efektif dalam upaya kita mewujudkan produk
hukum Daerah yang berkualitas dan taat asas," sebut Bupati perempuan
pertama di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur itu, sesaat setelah
menandatangani MoU dengan Kemenkumham Kanwil Lampung.
"Saya juga berharap, inovasi-inovasi yang muncul dari masyarakat
Tulangbawang bisa dilindungi kepemilikannya, dengan pengakuan sebagai pemilik
hak cipta, jangan sampai kita yang berinovasi tetapi orang lain yang
mengakuinya. Untuk itu mari berfikir berinovasi menciptakan produk lokal
unggulan Kabupaten Tulangbawang," ujar Bupati Bunda Winari.
Adapun wujud kerjasama itu diantaranya yakni Mou antara Kantor Disdukcapil Tulangbawang
dengan Rutan Kelas IIB Menggala, tentang percepatan pencapaian kepemilikan
dokumen kependudukan bagi warga binaan di kabupaten Tulangbawang.
Masih dikesempatan yang sama, Menkumham yang diwakili Plt. Kepala
Pembinaan Badan Hukum Nasional dan murupakan Kepala Badan Litbang Hukum dan
HAM, Prof. Benny Rianto, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih
kepada Gubernur Lampung yang telah memberikan fasilitas sehingga Kemenkumham
Kanwil Lampung dapat melaksakan kegiatan.
"Terimakasih, karena telah membuat Kanwil Lampung bisa bekerja optimal
dan salah satunya menghasilkan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang
menjadi contoh Daerah lain. Ini memberikan bentuk kita membangun kesadaran
hukum masyarakat yang lebih baik sehingga bisa menyadari hal dan kewajibannya,
ini tentu saja di mulai dari lingkungan terkecil dan ini tangggug jawab kita
dalam menegakkan supremasi hukum," pesannya.
Terakhir, juga dilakukan pengukuhan Duta pelajar HAM Provinsi Lampung Tahun
2018, yang pada kesempatan ini Pelajar SMA/SMK dari Kota Bandar Lampung
dikukuhkan menjadi Duta HAM Provinsi Lampung.(Effendi)