FPHI Kecewa dan Miris Cara Pendataan Tim Verval Yang Dibentuk Bupati Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

FPHI Kecewa dan Miris Cara Pendataan Tim Verval Yang Dibentuk Bupati Bekasi

Sku Metropolitan
Sabtu, 29 September 2018


BEKASI, METRO- Front Pembela Honorer Indonesia ( FPHI) Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pada prinsipnya merasa kecewa dengan sikap dan pernyataan dari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang tidak mau memberikan kejelasan yang pasti pasca aksi damai guru dan tenaga pendidik  honorer di Kabupaten Bekasi hingga melanjutkan aksi mogok Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sampai dengan Sabtu (29/9/2018).


Demikian hal tersebut disampaikan oleh ketua Front Pembela Honorer Indonesia ( FPHI) Kabupaten Bekasi Arif Maulana kepada awak media saat mengelar konfrensi pers, bersama puluhan pengurus FPHI Kabupaten Bekasi di depan pintu masuk komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Kekecewaan itu adalah mengangkat seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati, meningkatkan kesejahteraan guru honorer se-Kabupaten Bekasi minimal setara UMK setempat, serta memberikan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi, dan terakhir mendatabeskan melalui BKD.

Dikuinya, FPHI memberikan apresiasi pada pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi yang  telah memberikan ruang untuk berdialog dengan perwakilan FPHI dan merespon dengan  langkah awal  mendata tenaga pendidik  honorer.

“Dan langsung membentuk tim verifikasi dan validasi data tenaga kependidikan di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan seluruh unsur SKPD di Kabupaten Bekasi, dan verval untuk dapat digunakan sebagai acuan pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mau menyetujui tuntutan kami,” sambungnya.

Sebab  mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bekasi memberikan dukungan penuh kepada FPHI untuk mendorong dan mendesak Bupati Bekasi agar mau menerbitkan SK (Surat Keputusan) dengan cara membentuk tim kelompok kerja (pokja),” terangnya.

Arif mengatakan, bahwa FPHI berharap agar tim Pokja yang dibentuk oleh DPRD, dinas pendidikan , Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPDKabupaten Bekasi agar bisa membangun komunikasi yang baik.

Ketika disinggung terhadap guru honorer yang di fhoto dengan sebuah kertas yang ditulis nama sekolah asal disertai dengan memegang Kartu Tanda penduduk, Arif Maulana menyebutkan secara tehnis itu sudah dibuat oleh team verval yang dibentuk oleh ibu bupati, katanya.

“Akan tetapi, menurut FPHI, melihat itu miris. Apa yang dilakukan oleh team verval, sepertinya tidak manusiawi, kata Arif Maulana. Bahkan menurutnya, guru honorer tidak paham fungsi dilakukannya hal tersebut (fhoto-red) untuk apa?
“Akan tetapi, apabila sampai dengan Rabu (3/10) tidak ada keputusan terhadap tuntutan kami, Arif maulana mengatakan, FPHI akan kembali melakukan “ Aksi Damai” pada Kamis (4/10) dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, ribuan guru honorer se Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menggelar aksi demonstrasi di komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Senin (24/9/2018).

Dalam aksinya, 4 tuntutan mereka diantaranya, mengangkat seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati, meningkatkan kesejahteraan guru honorer se-Kabupaten Bekasi minimal setara UMK setempat, serta memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi, dan terakhir mendatabasekan melalui BKD.

Perwakilan guru honorer yang akhirnya diterima oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.Tapi dalam dengar pendapat itu, peserta merasa tidak ada kejelasan jawaban dari Bupati terkait hal-hal yang menjadi tuntutan mereka, hingga akhirnya meninggalkan ruangan audensi dan kembali berkumpul dengan rekan-rekan mereka melakukan aksi masih berorasi dan bersikukuh agar tuntutan mereka dipenuhi. 

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengatakan, secara garis besar Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menindaklanjuti aspirasi para tenaga honorer sesuai aturan yang berlaku dan kemampuan daerah. 

“Mengenai SK Bupati memang ada Peraturan Pemerintah (PP)  yang mengatur saya tidak boleh mengangkat lagi," kata Neneng saat ditemui usai audiensi, Senin (24/09) siang. 

Neneng menjelaskan, “Kalau bertentangan dengan aturan, saya mau tidak mau have to say no, kecuali kalau nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat.”

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten  Bekasi akan berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk semua pihak, termasuk bagi para guru honorer. "Mereka nggak demo juga sebetulnya kita pikirkan kok, tinggal persoalan waktu aja,“ ucap Neneng. (Martinus/ely).