Kepala SMA Negeri 1 Setu Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Iklan Semua Halaman

.

Home

Kepala SMA Negeri 1 Setu Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Sku Metropolitan
Minggu, 02 September 2018
9:30:00 AM
komentarKomentar


BEKASI, METRO - Indikasi korupsi anggaran sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2017, Kepala SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, DN dilaporkan ke Direktorat kriminal khusus tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya.

Laporan du­ga­an korupsi tersebut masuk ke Polda Metro Jaya tanggal 28 Agustus 2018, tegas, RB. Haloho selaku pemimpin redaksi surat kabar Lensa Pendidikan, yang juga pemerhati pendidikan di wi­la­yah Bekasi, beberapa hari lalu.

Dia sebutkan, dana Hibah APBD Kabupaten Bekasi tahun 2017 berupa dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digelontorkan sebagai bentuk komitmen Pemkab Bekasi  dalam membantu dan mewujudkan pendidikan gratis untuk siswa SMAN/SMKN di wilayahnya, ”Anggaran itu dikucurkan Bupati Bekasi untuk membantu biaya pendidikan untuk jenjang SMAN/SMKN, tapi malah jadi bancakan kepala seko­lah,”geramnya.

Haloho mengatakan, sejak memimpin, DN tidak pernah transparan dalam mengelola anggaran sekolah, khususnya dana bantuan yang dihibahkan Pemkab Bekasi pasca peralihan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Jawa Barat. “Anggaran 1, 7 Juta per siswa itu diduga jadi ajang korupsi kepala sekolah,” jelasnya.

Dijelaskan Haloho, bahwa laporan tersebut untuk menindaklanjuti terkait penyimpangan uang negara kurang lebih 2 Miliar di SMAN 1 Setu. Dengan begitu, dia juga berharap agar yang bersangkutan segara dipanggil dan diklarifikasi oleh pihak kepolisian. “Artinya, supaya tidak menimbulkan asumsi di masyarakat yang negative, sehingga yang bersangkutan harus segera dipanggil dan diklarifikasi  terkait kasus ini, agar persoalan hukumnya menjadi jelas,” terangnya.

Dia menambahkan, modus korupsi dana BKK yang diduga dilakukan kepala sekolah itu dengan secara sistemik membuat surat pertanggung-jawaban fiktif dengan Memurk-up sejumlah pengeluaran  serta disinyalir telah membuat  sistim pembiayaan ganda  setiap kegiatan yang tertuang  di dalam  rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS). ”Artinya kegiatan yang sudah didanai anggaran dari BOS dan BPMU, diambil lagi dari dana BKK, yang lajim disebut duplikasi anggaran,” jelasnya.

Haloho juga menduga, leluasannya kepala SMAN 1 Setu menentukan besarnya pungutan di sekolah itu karena kantor cabang dinas (KCD) wilayah setempat juga turut menikmati dana dari orangtua siswa itu. “Saya menduga, dana sebesar itu mengalir juga ke birokrasi atasanya,” ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pola korupsi dana BKK yang diduga dilakukan kepala SMAN 1 Setu, DN itu pasti dibantu oleh bendahara sekolah dan kepala cabang dinas (KCB). Dalam korupsinya, kata dia, ada tiga cara yang digunakan yakni membuat anggaran ganda pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), pe­ng­g­elapan dana APBS, dan pu­ngutan-pungutan kepada siswa.

Korupsi melalui pembuatan anggaran ganda, lanjut Haloho adalah dengan pemungutan dana orang tua siswa, meski dana pemerintah telah mencukupi. Padahal, sebenarnya dana orang tua dapat diminta dengan catatan jika dana pemerintah tidak memadai. Kami menemukan adanya pengadaan dana dari pemerintah, tapi tetap dipungut biaya untuk keperluan membayar listrik, air, dan bangunan. “Anggaran ganda itu terjadi karena selama ini orang tua siswa tidak pernah tahu tentang jumlah dan alokasi yang tertuang di APBS itu sehingga tidak ada transparansi,” bebernya.
Ia juga mengaku, kepala sekolah memang rawan dengan urusan dana. Karena dia manajer utama di lingkungan sekolah, sebagai penangung jawab manajerial dan pemimpin institusi pendidikan membuat kepala sekolah sangat mungkin menjadi pelaku korupsi. Dan ia juga mendengar kabar dana korupsi kepala sekolah digunakan untuk memberi upeti kepada pejabat dinas pendidikan (KCD). Hal-hal yang seperti itu ada, tapi sulit dibuktikan. “Kami menduga bahwa korupsi yang timbul di SMAN 1 Setu itu merupakan bagian dari rangkaian institusi pelaksana pendidikan di atasnya, seperti dinas pendidikan,” ujarnya.

Dia juga melihat ketidakberesan pengelolaan keuangan sekolah yang berpotensi korupsi adalah fenomena gunung es. Yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sesungguhnya tergelar di lembaga yang semestinya bertugas se­cara sadar dan terencana me­manusiawikan manusia muda itu.

Haloho juga menilai, keputusan Bupati Bekasi, Hj. Ne­neng Hasanah Yassin, mem­be­rikan hibah sebesar itu merupakan langkah yang keliru sehingga kepala sekolah dimungkinkan untuk mendulang harta di pusaran BKK. ”Bantuan itu seharusnya dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak ada dugaan korupsi seperti ini,” jelasnya.

Dikatakannya, perilaku kepala sekolah menerapkan manajemen bisnis dalam mengelola sekolah terlihat  setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berlindung dibalik ijin komite, DN leluasa menentukan berapa besaran dari orangtua siswa baru. Untuk tahun ajaran se­ka­rang, uang yang di peroleh sekolah dari orangtua, berupa Sumbangan Dana  Pendidikan (SDP) awal tahun, seragam sekolah, Jas almamater dan iuran satu bulan siswa kelas X harus membayar sebesar Rp.2.500.000/siswa. ”Kami khawatir uang sebanyak itu tidak jelas a­lokasinya, seperti tahun-tahun sebelumya,” kesalnya.

Selain ditarik uang Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) awal tahun, orangtua juga harus membayar Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) bulanan dengan jumlah yang sangat besar. Untuk seluruh siswa kelas X, XI, dan kelas XII dibebankan Rp.3.000.000/bulan, jadi total iuran bulanan untuk satu tahun ajaran sebesar Rp 3.880.000 dengan rincian, 1.078 siswa dikali Rp 300.000 dikali 12 bulan, jelasnya.

Sedangkan dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), lanjut dia, sekolah yang berada di Desa Lubangbuaya ini, mendapat Rp 754.000.000. Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat (APBN), sekolah ini mendulang Rp1.509.200.000, lantas kemana alokasi dana sebesar itu,” tutup Haloho. (Dpt)