Kepsek SMPN 1 Setu Kangkangi Permendikbud ?

Iklan Semua Halaman

.

Kepsek SMPN 1 Setu Kangkangi Permendikbud ?

Sku Metropolitan
Jumat, 28 September 2018



BEKASI, METRO- Pemerintah telah berupaya meningkatkan pendidikan dengan membebaskan biaya pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi upaya pemerintah tersebut tidak didukungan oleh pengelola sekolah, hal itu terbukti dengan masih maraknya pungutan di SMP Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan berbagai dalih. Hal itu diungkapkan Ketua umum LSM Peduli Anak Bangsa, Drs Holder S kepada wartawan baru- baru ini.

Holder menjelaskan, besaran pungutan yang dilakukan oleh kepala SMP N 1 Setu, untuk Kegiatan Penilaian Hasil Orientasi  (KPHO) , Pembuatan kartu dan pemeriksaan golongan darah sebesaar Rp.290.000/ siswa. Tapi yang dilaksanakan hanya pemeriksaan golongan darah. Sedangkan untuk KPHO, semua perlengkapan dibebankan kepada siswa. Perlengkapan yang harus disiapakan siswa, diantaranya, baju pramuka, baju olah raga, kaos traning 2, sepatu hitam, kaos kaki 3 pasang, sendal jepit, sabun mandi, handuk, shampo, pasta gigi, sarung , selimut, jaket, sofel, makanan ringan, obat obatan, air mineral, kantong plastik, alat tulis MPLS, tikar, Buku SKHO, senter 2 buah, karung plastik, tanaman dalam pot bunga, buku saku, ember 2 buah, gayung 2 buah, panblok ukuran 10X20 2 buah.  

Perlengkapan atau bahan – bahan tersebut buat apa? Perlengakapan tersebut dikemanakan? Seperti ember, gayung senter, panblok, tanaman dalam pot bunga dan lainya, ini harganya bisa lebih dari ratusan ribu. Selain biaya KPHO dan bahan – bahan yang di sediakan oleh siswa, kepala sekolah juga mewajibkan siswa untuk pembelian seragam dengan harga, Rp. 1.015.000, jelasnya.

Menurutnya, untuk pengadaan seragam sudah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 Bab IV pasal 4 Pengadaan Seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua,atau wali peserta didik dan pengadaanya tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas,    ini sudah jelas bahwa kepala sekolah tidak boleh menjual seragam kepada siswa” tuturnya.

Dia menambahkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaayan (Permendikbud), Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 9 ayat ( 1 ) Satuan pendidikan dasar yang diselengarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Selain tentang larangan pungutan , kepala sekolah juga dilarang untuk melakukan jual beli seragam , larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,  pada pasal 181  menerangkan  penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Dan pada pasal 198 menerangkan Dewan  dan atau Komite Sekolah/Madrasah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, tambahnya.

Kepala sekolah SMPN 1 Setu, RD Dian Nurjanah ketika disambangi ke kantornya, ada ditempat, menurut salah seorang guru, kepala sekolah tidak berada di ruangan. Konfirmasi tertulis, Nomor 012/Konf/Red/MP/IX/2018, tanggal 5 September 2018, juga tidak ada jawaban.  Diduga kepala sekolah meraup keuntungan dari orang tua siswa dari hasil pembuatan kartu, KPOH dan pemeriksaan dara sebesar Rp 290.000 ditambah penjualan seragam Rp 1.015.000. orang rua harus merogoh kantong untuk kepentingan anak yang baru masuk SMPN 1 Setu, sebesar Rp 1.305.000. (dpt/arnol)