Ombudsman Harus Panggil Kemendagri dan Pemkab Bekasi Atas Penghargaan Kepala Daerah Inovatif

Bekasi, Metro - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi sebagai kepala daerah inovatif. Pemberian penghargaan diduga sebuah maladministrasi yang dilakukan oleh Kemendagri. Karena hasil penilaian atas penghargaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), Adri Zulpianto, menyatakan, bahwa Maladministrasi dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada kepala daerah Kabupaten Bekasi merupakan sebuah maladministrasi yang mengandung unsur Deceitful practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat,” ujarnya kepada Metropolitan, jum’at ( 14/9).

Kata Adri Zulpianto, masalahnya, kriteria penilaian untuk penghargaan Kepala Daerah Inovatif tersebut tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Bekasi yang bahkan pada akhir tahun 2017 sebagian besar daerahnya mendapatkan predikat sebagai daerah kumuh dan tertinggal, ujarnya.

Kata dia, kriteria penilaian untuk penghargaan kepala daerah inovatif  diberikan pada 30 Agustus 2018 lalu di Sulawesi Selatan tersebut menilai aspek sosial budaya, investasi dan ekonomi, pelayanan masyarakat, infrastruktur dan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup.

“Karena faktanya, pelayanan masyarakat di Kabupaten Bekasi tidak maksimal, masih ada kecamatan yang tutup pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, padahal Kemendagri sendiri mengintruksikan untuk membuka pelayanan di akhir pekan. Selain itu, ada juga pelayanan Kecamatan bahkan SKPD Pemkab Bekasi yang dilakukan melalui jendela, seperti ruang pelayanan Kabid SD pada kantor dinas pendidikan, tidak melalui pintu,  kantor Kecamatan yang tidak melalui pintu utama, bahkan hal ini sempat menjadi masalah di Kabupaten Bekasi,” terangnya melalui WhasApp.

“Belum lagi soal keterbukaan informasi di Kabupaten Bekasi yang sangat rendah, karena tingkat transparansi di Kabupaten Bekasi masih terbilang sangat minim, hingga ke tingkat desa,” bebernya

Zulpianto juga menyebutkan, bahwa Infrastruktur di Kabupaten Bekasi masih terbilang parah, saluran air dan jalan di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi rusak parah, bahkan sudah tidak layak di lalui karena rentan terjadi kecelakaan. Selain itu, pasar-pasar tradisional yang tidak terurus, bahkan menjadi kumuh karena tidak adanya fasilitas sampah yang memadai.

Belum lagi pada tahun 2017, terdapat 21 Desa yang dinilai menjadi daerah terkumuh, sehingga menjadikan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang tertinggal, dan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan lingkungan yang tidak layak huni.

Menurutnya, Ombudsman RI berwenang mengawasi pelayanan publik dengan menjamin penyelenggaraan pemerintah bersih, jujur, dan terbebas dari KKN di dalam kepemerintahan tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.