Ombudsman RI: Pengangkatan Widodo Jadi Pj Sekda, Salah

Iklan Semua Halaman

.

Ombudsman RI: Pengangkatan Widodo Jadi Pj Sekda, Salah

Sku Metropolitan
Jumat, 14 September 2018


BEKASI, METRO – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menilai pelantikan Widodo Indrijantoro, menjadi Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bekasi salah. Pasalnya Widodo yang merangkap Kepala Inspektorat Kota Bekasi disebut tidak kompeten berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait kasus pemogokan layanan publik di 12 Kecamatan dan kelurahan di Bekasi pada 27 Juli lalu.


Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho kepada SKU Metropolitan, kamis (13/9). 

Teguh Nugroho menyebutkan yang pertama kami melihat ada ketidakseriusan Pj Wali Kota Bekasi, Toto M Toha untuk menindaklanjuti LAHP ombudsman RI jaya raya terkait penghentian pelayanan publik 27 Juli 2018.

Karena sampai saat ini yg bersangkutan belum menyampaikan apapun ke ombudsman terkait upaya melakukan tindakan korektif seperti yg diamanatkan oleh LAHP.

“PJ walkot Ruddy pernah menyampaikan rencana membentuk majelis etik yang berisikan perwakilan dari pemprov Jabar, KASN, BKN, dan Kemenpan RB. Karena majelis etik kota bekasi beberapa anggotanya dinyatakan tidak kompeten oleh kami,” ungkap Teguh.

Yang kedua, sikap Wali Kota Bekasi, Toto M Toha mengangkat widodo yg kami nilai tidak kompeten dalam LAHP kami.

“Terkait dengan fungsi pengawasan, menunjukan bahwa Pj Wali Kota Bekasi, Toto M Toha tidak mengindahkan UU Ombudsman RI, UU pelayanan Publik dan UU pemerintahan daerah sebagai undang-undang yang saling bertautan,” sebut teguh melalui pesan Whatsapp.

Bahwa perhitungan tindakan korektif berlaku sejak LAHP diserahkan kepada para atasan terlapor dalam hal ini PJ Walkot sebelumnya Ruddy dan seharusnya dilanjutkan oleh PJ Toha selaku prjabat Kepala Daerah karena LAHP itu melekat pada jabatan bukan pada individu.

Teguh menyebutkan Pengabaian terhadap LAHP ombudsman dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan pejabat yg bersangkutan terhadap tata perundangan yg berlaku di Indonesia.

Sampai saat ini PJ walkot Toha belum menyatakan akan melanjutkan atau tidak rencana tersebut berikut alasannya.

"Kami akan menunggu sampai batas akhir LAHP tanggal 15 september 2018. Dan akan menentukan apakah sikap dan tindakan Pj Wali Kota ini akan kami tindaklanjuti menjadi rekomendasi," tegasnya.
Jika sampai batas waktu tanggal 15 september trtap.tidak ada upaya korektif dari PJ walkot Toha pihaknya akan mengambil sikap untuk Toto.

“Pihaknya akan masukan poin ketidakpatuhan ini ketika kami menyerahkan LAHP ini untuk ditindaklanjuti menjadi Rekomendasi kepada Ombudsman RI sebagai poin pemeriksaan tambahan diluar peristiwa tanggal 27 Juli 2018,” tegasnya.

Diketahui Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Toto M Toha resmi melantik Widodo Indrijantoro sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kamis, (13/9/2018) bertempat di Aula Nonton Sontanie Kantor Walikota Bekasi Jalan Ahmad Yani.

Widodo saat ini juga mengemban tugas selaku kepala Inspektorat Kota Bekasi. Sementara untuk jabatan Pj Sekda Kota Bekasi, ia akan menjabat paling lama selama 3 bulan kedepan sambil menunggu penunjukan pejabat Sekda Kota Bekasi definitif. 

Widodo Indrijantoro dilantik sebagai Pj  Sekda Kota Bekasi sesuai surat Keputusan Walikota Bekasi nomor 820/Kep.132-BKPPD/IX/2018 tentang penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Pj Walikota Bekasi Toto M Toha mengatakan Pj Sekda kewenangan sama sebagai sekda dan bertugas sebagai membantu tugas kepala daerah dan pimpinan birokrasi ASN Kota Bekasi. Sudah barang tentu harus bisa membangun kerjasama dengan OPD Kota Bekasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

"Kepada Pak Widodo amanah dan tugas ini saya harap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan dan tanggungjawab ini memimpin birokrasi ASN dimasa transisi bisa berjalan baik," pungkasnya. (Martinus).