Ombudsman RI Turunkan Tim Terkait Pungutan di SMAN2 Tamsel

Iklan Semua Halaman

.

Ombudsman RI Turunkan Tim Terkait Pungutan di SMAN2 Tamsel

Sku Metropolitan
Sabtu, 29 September 2018


BEKASI, METRO- Keluhan orang tua siswa tentang pungutan di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri  2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdalih sumbangan pembangunan ruangan belajar dan pendidikan serta uang seragam, ditanggapai serius oleh Ombdsman.RI
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan akan menurukan tim  kalarifikasi  ke SMAN 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, setelah itu mereka ( Red-SMAN2 Tambun selatan)  akan mengirikan verifikasi kepada Ombusman.
“Tentu hal tersebut untuk  mengetahui apa yang menjadi dasar hukum SMAN 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi melakukan itu ( Pungutan  atau sumbangan) ,” kata Teguh saat dihubungi melalui pepesan singkat, rabu (26/9).
 “Untuk membuktikan verifikasi mereka (SMAN2 Tambun selatan),  Ombusman akan kelapangan,” tegasnya
Sementara itu, Ketua umum LSM Peduli Anak Bangsa, Drs Holder S, mengharapkan penegak hukum mengusut kasus dugaan pungutan yang dilakukan oleh pihak SMAN 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat. Pungutan yang berdalih hasil kesepakatan dari komite sekolah (nama lain dari BP3) cukup meresahkan orangtua/walimurid karena dipungut dengan cara cara ada tekanan kepada siswa.
Tekanan itu antara lain orang tua disodorkan sehelai kerts yang berisikan surat pernyataan kesanggupan. Para orang tua disuru mengisi surat pernyataan tersebut dengan nilai yang telah ditetapkan komite. Isi surat pernyataan tersebut, membayar biaya pembangunan sebesar Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000, lebih dan Iuran Pendanaan Pendidikan (IPP) setiap bulan Rp 300.000, Rp 350.000 dan Rp 400.000.
Iuran pendidikan dan sumbangan pembangunan ini ternyata bersifat wajib dibayarkan orang tua siswa. Padahal Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruangan belajar ratusan juta rupiah yang dikerjakan dengan cara swakelola oleh pengelola sekolah. Diduga bantuan orang tua siswa tersebut hanya untuk memperkaya diri sendiri oleh Kepala sekolah SMAN 2 Tambun Selatan. Kami akan segera melaporkan pungutan di SMAN 2 Tambun selatan tersebut ke pengak hukum, ujar Holder.
Holder menambahkan, modus yang digunakan pihak sekolah dalam menetapkan pungutan pendidikan tersebut adalah dengan cara, Ditetapkan dalam rapat komite seolah-olah sudah disepakati oleh orang tua/wali murid. Tidak semua orang tua murid hadir dan komunikasi dalam rapat, diduga yang ikut rapat adalah wali murid yang berpihak ke Komite atau sekolah.  
Komite sekolah dimanfaatkan untuk meyakinkan orang tua murid terkait program sekolah yang membutuhkan sumbangan, sedangkan pengelolaan keuangan sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Sekolah atau bendahara sekolah, diduga tanpa melibatkan komite sekolah.
Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah sudah sangat jelas diatur perbedaan antara bantuan pendidikan, sumbangan pendidikan dan pungutan pendidikan. Iuran pendidikan atau apapun istilahnya akan masuk dalam kategori pungutan pendidikan bila bersifat wajib dan mengikat serta jumlah dan waktunya ditentukan.
Sifat “wajib” terlihat dari ditetapkannya pungutan pendidikan dan sumbangan pembangunan ini bagi seluruh siswa kelas X, XI dan XII. Siswa atau orang tua tidak diperbolehkan membayar secara sukarela karena sudah ditetapkan dalam surat pernyataan yang nilainya telah ditetapkan komite sekolah. (dpt)