Pembangunan RKB Pakai Dana Talang

Iklan Semua Halaman

.

Pembangunan RKB Pakai Dana Talang

Sku Metropolitan
Minggu, 16 September 2018


SUBANG, METRO- Pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru ( RKB ) sebanyak 4 lokal menjadi problem bagi kepala sekolah dan panitia pembangunan sekolah ( P2S ) di SMA Negeri 2 Subang yang beralamat di jalan Raya Dangdeur, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang-Jawa Barat.


Pasalnya, apa yang dijanjikan akan mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Propinsi Jawa Barat tahun anggara 2018, hingga berita ini di muat belum juga terelisasi sehingga pihak sekolah melalui panitia pembangunan sekolah ( P2S ) berinisiatif memakai dana talang yang berasal dari komite sekolah.

Ditemui di sekolah, Bagja Gumelar sebagai kepala sekolah di dampingi Muklis selaku panitia pembangunan sekolah (P2S) SMA Negeri 2 Subang mengatakan, tahun 2018, sekolah ini mendapat bantuan fisik diantaranya  untuk pembangunan ruang perpustakaan sebesar Rp.273.040.000,- sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ),- rehabilitasi ruang kelas yang dananya bersumber dari Propinsi Jawa Barat,- dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 4 lokal termasuk mebeuler sebesar Rp.720 juta yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Propinsi Jawa Barat.

Pada saat ini, jumlah siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 sebanyak 1.500 siswa, sementara berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  bahwa dalam aturannya, setiap ruang kelas maksimal jumlahnya 36 siswa. Seandainya melebihi dari aturan tersebut, maka Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) tidak bisa dicairkan, sedangkan ruang kelas di sekolah ini masih kurang, dan untuk mengantisipasinya pihak sekolah memakai dana talang dari komite sekolah sebesar Rp.80 juta untuk pembangunan RKB, dan semua itu di lakukan karena ada informasi bantuan DAK dari Propinsi untuk sekolah akan cair, namun sampai pembangunan RKB sudah mencapai sekitar 50 persen, bantuan tersebut tak kunjung cair, ungkap Bagja.

Sementara Heri Juanda selaku Ketua LSM AKAR saat diminta tanggapannya mengatakan, pihak sekolah sebelum melaksanakan pembangunan RKB seharusnya benar-benar mengkajinya, karena dana yang di gunakan untuk membangun RKB saat ini menggunakan dana talang dari komite. Dan, apakah dana (uang-red) yang di pakai tersebut uang pribadi dari komite, atau uang yang ada di kas komite? Karena DAK adalah swakelola, tentu harus ada penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, sebab jawaban itulah menjadi payung hukum dalam penyusunan realisasi anggaran dalam LKPJ Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018, ujar Heri kepada Metropolitan. (Sun/Mul)