Pemkot Bekasi Tidak Intervensi Penegak Hukum

Iklan Semua Halaman

.

Home

Pemkot Bekasi Tidak Intervensi Penegak Hukum

Sku Metropolitan
Sabtu, 29 September 2018
10:47:00 PM
komentarKomentar

BEKASI, METRO- Pemerintah Kota Bekasi tidak akan melakukan intervensi penegak hukum terhadap kasus Camat Pondok Gede, Mardani, dan menghomati terhadap ketentuan hukum yang berlaku
Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Walikota (Wawali) Kota  Bekasi Tri Adhianto saat diwawancarain awak media usai memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bekasi,  Senin (24/9).
“Pemerintah Kota Bekasi tentu menghormati terhadap ketentuan hukum yang berlaku, itu merupakan bagian kewenangan Kepolisian, dan kita tidak akan melakukan intervensi,” kata Wawali
Ketika disinggung terkait apakah Pemkot Bekasi akan menjobkan Camat Pondok Gede, Mardani, agar lebih konsentrasi menghadapi kasus yang dihadapinya, Wawali mengatakan bahwa untuk hal tersebut ada ketentuan, ada yang mengatur apakah dia (Camat Pondok Gede-red) dinonjobkan atau mengundurkan diri bahwa hal itu ada aturannya, jadi dapat dilihat di BKD.
“Terhadap bantuan hukum, Pemeritah Kota Bekasi akan memberikan bantuan, sebab itu melekat. Diminta atau tidak diminta bagian dari kewajiban dan tupoksi,” ucap Wawali
Namun saat didesak, bahwa kasus tersebut adalah pidana (kasus dugaan pemalsuan akta tanah), Wawali menyebutkan bahwa bantuan hukum yang dimaksud adalah banyak, yaitu komunikasi, memberikan masukan komunikasi, kordinasi, kemudian mempelajari dan sebagainya.
Peryataan Wawali sangat berbeda dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Bekasi, Wahyudin, Senin (3/9/2018), usai menghadiri Sertijab Pj. Walikota Bekasi diruang Nonon Santoni menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan tidak akan memberikan bantuan pendampingan hukum untuk Camat Pondokgede, Mardani, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta tanah
 Menurutnya, Bagian Hukum Pemkot Bekasi hanya menyediakan bantuan hukum untuk persoalan perdata dan sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan kasus hukum yang menimpa Camat Pondokgede merupakan perkara pidana yang tidak boleh diberikan pendampingan hukum, ujarnya.
“Yang kita dampingi, misalnya terkait pengamanan aset daerah, adanya gugatan terhadap putusan kepala daerah, atau Perda. Kalau terkait itu (Camat Pondokgede-red) itu murni pidana, kita tak akan bantu,” kata Kabag Hukum.
Kata dia, paling bantuan yang diberikan Pemkot hanya sebatas advis, tetapi bukan advokat. Kabag Hukum mengakui sudah tau tentang ditetapkannya Camat Pondokgede sebagai tersangka karena ada surat kepada tersangka disampaikan melalui bagian hukum. Ada koordinasi, sebagai penegak hukum dengan bagian hukum, terkait surat pemberitahuannya,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengembalikan Berkas Perkara  (BP) 159/8/2018/ Reskrim, yang menyeret Camat Pondok Gede, Mardani,  dan salah satu Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), menjadi tersangka dari penyidik Polres Metro Bekasi untuk segera di lengkapi kekuranganya agar dapat di sidangkan.

Demikianlah disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Irfan Natakusuma, saat di konfirmasi awak media diruang kerjanya, Kamis ( 15/9).

"Bahwa perkara Camat Podok Gede sedang dalam penelitian. Ada beberapa yang harus dilengkapi oleh penyidik, artinya, kalau nantinya pas barang buktinya untuk disidangkan suatu saat nanti," kata Irfan Natakusuma.

Irfan Natakusuma menyebutkan, ada beberapa berkas yang harus dilengkapi oleh penyidik, jadi posisinya masih diperbaiki dulu. "Rasanya memang bisa diperbaiki," jelas Irfan Natakusuma.

Kasipidum menjelaskan, waktu  penyidik untuk melengkapi berkas tesebut, jika sesuai aturan maka tidak bisa lama-lama. "Dalam waktu kurang satu bulan, karena sudah ada progresnya, apa apa saja yang diperbaiki," jelasnya .

Menurutnya, orang-orangnya ada di Bekasi semua, tidak ada di luar kota, sehingga tidak kesulitan," ujarnya.

Dirinya juga berkeyakinan bahwa, ini dapat disidang sepanjang penyidik memenuhi itu (kelengkapan berkas), artinya, tidak ada pengaruh siapapun, maka kita (Kejaksaan) dapat menyidangkan. "Sebab dimata hukum adalah sama," tutupnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Gusti Hamdani, mengatakan, terkait kasus Camat Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagaimana diketahui sebelumnya baru masuk tahap I (satu), yaitu penyerahan berkas oleh penyidik ke Jaksa Penuntun Umum, atau  P.16.

"Penelitian berkas perkara baik secara formil maupun materiil, apabila ada kekurangan berkas tersebut maka, Jaksa penuntut umum  memberitahukan hal itu kepada penyidik," kata Gusti. 

"Masih penelitian, bang," terangnya saat wawancara diruang pengaduan Hukum Kejari Kota Bekasi, Rabu ( 29/8).

Gusti menunturkan, berdasarkan Undang-undang, Jaksa Penuntut Umum mempunyai waktu 14 (empat belas) hari meneliti hasil penyelidikan penyidik. "Maka, bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan  (P-21)," terang Gusti.

Terkait penahanan tersangka, nanti bila sudah dinyatakan lengkap, Gusti menjelaskan, itu dikembalikan kepada penyidiknya, dan Jaksa menggunakan kewenangannya.


Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Indarto, secara terang-terangan sudah menyatakan bahwa, pelaku yang merupakan Camat Pondok Gede bernama Mardani, telah ditetapkan sebagai tersangka. "Penyidik menemukan dua alat bukti yang menunjukkan bahwa saksi tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus pembuatan surat palsu, pasal 263 KUHP, " kata Indiarto.

Ditetapkan tersangka ada dua orang, yang bersangkutan (Mardani, red) dengan stafnya.
Kapolres menjelaskan, kronologisnya ada empat akte yang hilang, lalu si G lapor ke Camat minta dibuatkan salinan akte. Tapi bukannya dibuatkan 4 akte ini, tapi dijumlah semuanya menjadi satu akte. 

“Jadi, yang awalnya 200 per akte, jadi ditotal semua 900 meter digabungkan. Nomor-nomor salah semua, itu yang membuat penyidik dalam menggelar perkaranya memutuskan bahwa, 2 alat bukti terpenuhi,” jelas Kapolres Metro Bekasi Kota.

Indiarto menambahkan, dari akte tersebut memang ada sengketa keperdataan juga, namun tidak mengurus sengketa keperdataan, mengurus pembuatan surat  palsu akte tersebut, harusnya dibuat 4 ( empat)  salinannya sesuai yang  hilang, tetapi disatukan menjadi satu.

Kendati sudah ditetapkan tersangka, namun pelaku tidak ditahan karena ada pertimbangan," tutur Kapolres.

"Jadi dalam status tersangkanya Camat Pondok Gede tersebut, karena penyidik tidak kwatir tersangka akan melarikan diri, mempengaruhi saksi lain dan menghilangkan barang bukti," jelas Kapolres. Terlebih dia (Camat Pondok Gede, red) adalah pelayan publik," ungkap Kapolres.

Tapi terkait penahanan kedepannya, perlu ditahan atau tidaknya tersangka tergantung pertimbangan  penyidik," tegasnya.

Kendati sudah ada pernyataan bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan surat tanah, Mardani menyanggah bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian.

Sebelumnya, terkait dugaan pemalsuan akte tanah ini , justru dibantah oleh Camat Pondok Gede, Mardanih. “Ya benar, saya hanya dipanggil penyidik saja, namun tidak ditetapkan jadi tersangka. Itu kasusnya sudah beres dan sudah selesai,” ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (16/8/2018) lalu. (Martinus)