Proyek Swakelola di Bekasi Ditenggarai Bermasalah

Iklan Semua Halaman

.

Proyek Swakelola di Bekasi Ditenggarai Bermasalah

Sku Metropolitan
Senin, 17 September 2018

BEKASI, METRO- Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 yang diperuntukkan untuk pembangunan ruang belajar sejumlah SMA Negeri di Kabupaten Bekasi diduga tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor. 26 tahun 2018, tentang petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. Hal itu dikatakan Ketua Umum LSM Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs. Holder S, kepada wartawan Jumat (14/9).



Dijelaskan Ketua PAB, pelaksanaan pembangunan ruangan kelas baru (RKB) yang dikerjakan dengan swakelola telah diatur dalam Permendikbud Nomor. 26 tahun 2018. Panitia pembangunan di sekolah (P2S) bersama tim teknis menyiapkan dokumen yang terdiri dari, gambar -gambar teknis atau gambar kerja sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya, dan membuat papan nama kegiatan dengan ukuran minimal 90 x 60 cm. Papan nama kegiatan dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak rusak selama pelaksanaan, ujarnya.

Holder menambahkan, beberapa bangunan sekolah yang dikerjakan swakelola ada yang tidak memasang papan proyek, seperti di SMAN 1 Cibarusah. Proyek pembangunan ruangan belajar tersebut tidak terlihat papan proyek, sehingga diduga kepala sekolah sebagai pengguna anggaran atau ketua pelaksana pembangunan sekolah (P2S) sengaja tidak memasang papan proyek tersebut agar masyarakat tidak mengetahui berapa dana yang dialokasikan pemerintah dan berapa lama pelaksanaan pekerjaannya.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan SMAN 1 Karangbahagia juga diduga dikerjakan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Hal itu terlihat dengan kondisi bahan material untuk bangunan tersebut tidak sesuai rencana kegiatan, ujarnya.

Dia menambahkan, dasar hukum pelaksanaan pengadaan rehabilitasi sekolah wajib mengacu pada Perpres Nomor. 54 tahun 2010, karena anggaran yang digunakan adalah APBN. Hal ini tertuang pada pasal 2 Perpres 54 tahun 2010, yaitu “Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.”

Ditegaskan Holder, khusus swakelola, swakelola sudah dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 yaitu, “Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat jika itu pembangunan sekolahnya kepala sekolah sebagai penangungjawab anggran. Kami akan terus melakukan investigasi ke beberapa sekolah SMAN dan SMKN di Kabupaten Bekasi, dan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, jelas Holder. (Dpt)