Pungutan Menggurita Proyek Swakelola Diduga Jadi Bancakan Kepsek SMAN 2 Tamsel

Iklan Semua Halaman

.

Pungutan Menggurita Proyek Swakelola Diduga Jadi Bancakan Kepsek SMAN 2 Tamsel

Sku Metropolitan
Minggu, 16 September 2018


BEKASI, METRO- Untuk mencapai tiga pilar tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan pemerintah yakni, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, maka untuk mencapai tujuan itu pemerintah mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBD dan 20 persen dari APBN.

Salah satu program untuk menunjang tiga pilar tujuan pendidikan nasional, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Propinsi tahun anggaran 2018 untuk SMA Negeri 2 Tambun Selatan.

Namun sangat disayangkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana pendidikan di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, namun oleh kepala sekolah masih tetap melakukan pungutan anggaran pembangunan terhadap orang tua siswa dengan berfariasi dengan nilai terendah sebesar Rp.1,5 juta, termasuk pungutan lainnya diawal tahun pembelajaran.

Terkait pungutan tersebut, Ketua Umum LSM Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs. Holder S, kepada Metropolitan Jumat (14/9) mengatakan, jika anggaran pembangunan dari pemerintah kurang maka pengelola sekolah bisa saja meminta sumbangan dari orang tua siswa, akan tetapi tidak ditetapkan nilainya.

Dikatakan Holder, kalau sudah ditetapkan nilainya, itu bukan sumbangun, melainkan pemaksaan. Sumbangan itu sifatnya sukarela, berapa pun yang diberikan orang tua siswa untuk menambah biaya kekurangan pembangunan harus diterima pihak sekolah. Disini, kata Holder, pengelola SMA Negeri 2 Tambun Selatan engan menjelaskan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menutupi anggaran dari pemerintah. Artinya, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Tambun Selatan diragukan, sebab tidak relevan dengan tiga pilar tujuan pendidikan nasional.

Holder menambahkan,  jumlah siswa SMA Negeri 2 Tambun Selatan berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah1.401 orang. Kalau seluruh siswa membayar uang pembangunan dengan nilai terendah yang diajukan komite sekolah  sebesar Rp 1.500.000, berarti kepala sekolah sebagai penanggungjawab lembaga pendidikan berhasil mengumpulkan uang dari orang tua siswa sebesar Rp 2.101.500.000.

Anggaran yang terkumpul dari orang tua siswa cukup fantatis sehingga kurang logika untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan dari pemerintah, sebab uang yang terkumpul dari orang tua siswa sudah cukup untuk membangun beberapa ruang kelas baru, maka itu patut dan wajar untuk ditelisik oleh penegak hukum, ujar Holder turut meragukan.

Perlu diketahui, selain pungutan biaya pembangunan laboratorium dan ruangan belajar, sekolah, pihak sekolah juga memungut iuran SPP minimal Rp 300.000/bulan/siswa. Artinya, jika dikalikan jumlah siswa 1.401dan bulan, kepala sekolah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 5.043.600.000/tahun.

Menjadi pertanyaan sejumlah kalangan masyarakat, berapa kebutuhan anggaran untuk menunjang standart pelayanan minimal (SPM) yang dituangkan pihak sekolah dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) yang mengakomodir delapan standar pendidikan  di SMA Negeri 2 Tambun Selatan.

Sekedar diketahui, selain iuran SPP Rp.300.000X1.401x12 = Rp.5.043.600.000., uang pembangunan sebesar Rp.1.500.000x1.401= Rp.2.101.500.000, dan pemerintah juga mengalokasikan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari APBN sebesar Rp 1.400.000x1.401=Rp.1.961.400.000, Bantuan Pendidikan Menengah Umum (BPMU) dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.700.000x1.401=Rp.980.700.000, maka total uang yang dikumpulkan kepala sekolah sebesar Rp.10.087.200.000/tahun.

Belum termasuk pungutan lainnya seperti seragam sekolah yang dikeluhkan orang tua murid, termasuk para pedagang pakaian di pasar yang menurut para pedagang kepala sekolah telah mematikan para pedagang dengan mengkomersilkan sekolah. (Dpt)