Komentar
BEKASI, METRO- Ribuan
guru honorer se Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tergabung dalam Front Pembela
Honorer Indonesia (FPHI) menggelar aksi demonstrasi di komplek perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.
Senin (24/9/2018).
Dalam aksinya, 4
tuntutan mereka diantaranya, mengangkat seluruh honorer yang ada di Kabupaten
Bekasi melalui SK Bupati, meningkatkan kesejahteraan guru honorer se-Kabupaten
Bekasi minimal setara UMK setempat serta memberikan jaminan kesehatan untuk
seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan terakhir mendatabasekan melalui BKD.
Perwakilan guru
honorer yang akhirnya diterima oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.Tapi
dalam dengar pendapat itu,peserta merasa tidak ada kejelasan jawaban dari
Bupati terkait hal-hal yang menjadi tuntutan, hingga akhirnya meninggalkan
ruangan audesi dan kembali berkumpul degan rekan rekan meraka melakukan aksi
masih berorasi dan bersikukuh agar tuntutan mereka dipenuhi.
Bupati Bekasi, Neneng
Hasanah Yasin mengatakan secara garis besar Pemerintah Kabupaten Bekasi akan
menindaklanjuti aspirasi para tenaga honorer sesuai aturan yang berlaku dan
kemampuan daerah.
“Mengenai SK Bupati
memang ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur saya tidak boleh
mengangkat Iagi,"kata Neneng saat ditemui usai audiensi, Senin (24/09)
siang.
Neneng mejelaskan kalau
bertentangan dengan aturan, saya mau tidak mau have to say no, kecuali kalau
nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat.
Lanjutnya, Pemerintah
kabupaten Bekasi akan berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk semua
pihak termasuk bagi para guru honorer.
"Mereka nggak
demo juga sebetulnya kita pikirkan kok, tinggal persoalan waktu aja,“
ucapnya.(Martinus).