Sejak Pengelolaan SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, “Kepsek Mendulang Kekayaan Dari Siswa”

Iklan Semua Halaman

.

Sejak Pengelolaan SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, “Kepsek Mendulang Kekayaan Dari Siswa”

Sku Metropolitan
Minggu, 02 September 2018


BEKASI, METRO - Kita mengetahui menjadi seorang kepala sekolah/guru adalah tugas yang sangat mulia. Untuk itu Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada guru yang ada di Indonesia dengan memberikan gaji yang cukup besar kepada Para Guru, mulai dari gaji pokok, gaji sertifikasi, transportasi, gaji 13 (tiga belas) dan lainnya.


Tidak sampai disitu pemerintah dan Pemerinah daerah juga memberikan berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menunjang dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama dana BOS yang ditujukan untuk setiap sekolah guna memperingan orang tua/wali murid.
Tetapi kenyataannya, pengelola sekolah masih saja memberatkan para orang tua/wali, dengan tuntutan dari pihak sekolah yang mengharuskan membeli baju seragam, biaya pembangunan dan Iuran Pembangunan Pendidikan (IPP) setiap bulan.

Sejumlah orangtua siswa di SMA Negeri di Kabupaten Bekasi mengaku menjerit dengan pungutan di sekolah tempat anak mereka belajar. Sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan gila-gilaan.
Seperti yang terjadi di SMAN 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,  orang/wali siswa disodorkan surat pernyataan kesanggupan yang harus di tandatangani saat pengambilan raport bagi kelas X yang naik kelas XI dan kelas XI naik kelas XII. Sedangkan siswa baru disodorkan surat kesanggupan saat daftar ulang.

Wali murid yang enggan disebutkan namanya inisial ‘RS’ ketika di konfirmasi awak media ini menuturkan, anak saya sekarang kelas XI, saat pengambilan Raport, disodorka sehelai kertas yang dengan judul Surat Pernyataan kesanggupan. Setelah saya baca isi surat penrnyataan tersebut, sangat terkejut karena harus membayar jutaan rupiah untuk pembangunan dan iuran setiap bulan paling rendah Rp 300.000/bulan. Karena merasa tidak sanggup, raport anak saya tidak diambil karena harus konsultasi dulu kepada suami, tuturnya.

Menurutnya, Iuran Pembangunan Pendidikan (IPP) setiap bulan antara Rp 300.000, Rp 350.000, Rp 400.000 dan lebih dari point ABC. Sedangkan biaya untuk pembangunan penyelesaian laboratorium dan ruangan kelas sebesar Rp 1.500.000, Rp 1.750.000, Rp 2.000.000 dan diatas Rp 2.000.000, katanya kesal.

Terpisah, orang tua siswa kelas X yang tidak bersedia ditulis jati dirinya mengungkapkan,  ’’Pusing, pusing, pungutannya gila-gilaan SMAN sekarang. Sejak diambil alih provinsi 2 tahun lalu tidak segitu,’’ ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, uang (sumbangan Pembangunan pendidikan) SPP bulanan untuk tahun ajaran di SMAN 2 tambun Selatan Rp 300 ribu, Rp 350 ribu Rp 400. Ribu dan diatas Rp 400 ribu. Saya memilih yang lebih kecil saja Rp 300 ribu. Katanya.

Kemudian, kata dia, uang gedung untuk setiap siswa dikenakan sebesar Rp 1.500. 000, Rp 1.750.000, Rp 2.000.000 dan diatas dua juta rupiah. Belum lagi, uang baju berdalih Koperasi untuk siswa dikenakan biaya Rp 1.690.000. 

Kepala Sekolah SMAN 2 Tambun Selatan saat mau dikonfirmasi, tidak ada waktu karena sedang rapat dengan guru. Saat mau masuk ke pekarangan sekolah untuk melihat bangunan yang di danai dari Pemerintah tersebut, tidak diijinkan masuk. Petgas piket mengatakan, tidak boleh masuk pekarangan sekolah katanya.

Diduga pihak sekolah segaja melarang wartawan untuk melakukan peliputan bangunan yang dikerjakan secara swakelola tersebut, agar tidak terungkap kekurang atau penyimpangan saat melaksanakan pembangunan.

Menanggapi hal itu, H. Jamil Anggota Dewan Komisi 4 Kabupaten Bekasi yang membidangi Pendidikan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya menentukan pembiayaan secara detail dan jelas terkait dengan pembiayaan untuk SMA/SMK Negeri. Supaya antara satu sekolah dan SMA/SMK yang lainnya memiliki standar yang jelas.

menurutnya, sebelum kewenangan untuk SMA dan SMK dilihkan ke Provinsi, Pemda Kabupaten bekasi memberikan bantuan kepada siswa sebesar Rp1.700.000/siswa/tahun.

“Makanya setelah diambil alih tidak dianggarkan lagi oleh Pemerinyah Daerah Kabupaten Bekasi. Makanya sekarang ini perlu ada kebijakan secara detail dan jelas terkait dengan pelayanan pendidikan khususnya di Kabupaten Bekasi Bekasi. Jangan sampai yang dikorbankan masyarakat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya.

Masih H. Jamil, ia menilai Pemerintah daerah Jawa barat perlu mendesain berapa besar anggaran untuk mengelola pendidikan menengah atas. Jika tidak ada standar pembiayaan sekolah maka bagaimana dengan siswa jalur afirmasi dalam PPDB daring yang digelar Pemprov Jabar beberapa waktu lalu. Menurutnya, perlu ada kesamaan standar pembiayaan agar tidak membingungkan masyarakat.

“Itu lah yang harus diatur, misalnya melalui peraturan Gubernur, apa yang akan disubsidi dalam bidang pendidikan. Infrastrukturnyakah, tenaga pendidiknya, tenaga kependidikan atau siswanya,” tutupnya.

Sementara itu Ketua Umum LSM Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs Holder S, mengatakan, SMAN 2 Tambun Selatan telah mendapatkan bantuan pembangunan dari Pemerintah ratusan Juta Rupiah untuk pembangunan ruangan belajar. Pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara swakelola. Pihak sekolah seharusnya membuat plang proyek kegatan tersebut agar masyarakat mengetahuinya. Kami akan menindaklanjuti keluha orang tua siswa tentang pungutan biaya pembangunan ruangan belajar yang dipungut dari orang tua siswa.

Pengelola sekolah dalam hal ini Komite dan kepala sekolah membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS), untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dalam satu tahun pelajaran. RAKS tersebut harus dibahas bersama- sama dengan orang tua siswa, agar para orang tua memahami kemana saja biaya yang akan dibebankan kepada orang tua siswa tersebut, jelasnya. 

Ketika disinggung dengan penjualan baju seragama, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs Holder S, saat dikonfirmasi tentang penjualan seragam di sekolah mengatakan, “penyelenggara pendidikan seharusnya fokus ke kegiatan belajar mengajar bukan menjadi pedagang pakaian.

Pemerintah telah membuat aturan melalui Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, BAB IV, Pengadaan dan penggunaan, Pasal 4, ayat (1), Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Pasal (2), Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Sedangkan BAB V, pasal (6) mengatur tentang sanksi, Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, jelasnya.

Kepala sekolah SMAN 2 Tambun Selatan, Iyan Alfian Spd.MM, ketika disambangi ke sekolahnya, tidak ada di tempat, menurut guru piket Kepala sekolah tidak ada ditempat. Saat ditanya buku tamu, petugas piket mengatakan, tidak ada buku tamu. Sangat aneh sekolah yang sudah akrditasi A tidak memiliki buku tamu, diduga petugas piket sudah diperintahkan untuk tidak menerima wartawan yang ingin melakukan konfirmasi. (dpt)