Tanpa SK, Mutasi Dua Kepala SMAN Dipertanyakan

Iklan Semua Halaman

.

Tanpa SK, Mutasi Dua Kepala SMAN Dipertanyakan

Sku Metropolitan
Rabu, 19 September 2018


BEKASI, METRO- Mutasi dua Kepala SMA Negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diduga rekayasa Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan Jawa Barat. Hal itu terbukti dua kepala sekolah yakni, Kepala SMA Negeri 5 Tambun Selatan dan Kepala SMA Negeri 1 Tambelang, yang di rotasi/mutasi, hingga berita ini dibuat, belum dilengkapi Surat Keputusan (SK) Gubernur.
 
Berita acaea serah terima dua Kepsek
Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ketika dokonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan, “Seharusnya mutasi kepala sekolah harus ada Surat Keputusan (SK), tapi bisa telat karena dalam proses di bidang, atau bagian kepegawaian,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs. Holder S, ketika dimintai tanggapannya tentang rotasi/mutasi dua kepala sekolah yang hanya dilengkapi berita acara serah terima dari KCD pendidikan wilayah III, menuturkan, rotasi/mutasi dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah jelas aturannya. Sebelum dilakukan rotasi, kepala sekolah yang akan di rotasi/mutasi sudah seharusnya menerima SK, setelah menerima SK, baru dilaksanakan berita acara serah terima, tuturnya.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah III, Heri Pancila, ketika dikonfirmasi tidak berada ditempat. Dikonfirmasi melalui surat redaksi Nomor: 010/Konf/RED/MP/VIII.2018, yang diterima petugas, Rizky, tanggal 3 September 2018, juga tidak ada jawaban.

Humas SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Tiur Malau, ketika dikonfirmasi tentang SK kepala sekolah yang dimutasi bulan Juli 2018, tidak bersedia berkomentar. “Saya tidak bersedia memberikan tanggapan tentang mutasi itu, silahkan saja tanya KCD,” ujar menyarakan kepada Metropolitan.

Seperti diberitakan koran ini pada edisi 199, diduga mutasi kedua kepala sekolah tersebut ada unsur kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lantas, apakah mutasi kepala SMA Negeri tanpa Surat Keputusan dari Gubernur diperbolehkan? Alahualam. (Dpt)