Belanja Modal Obat Diduga Melebihi Pagu Anggaran

Iklan Semua Halaman

.

Belanja Modal Obat Diduga Melebihi Pagu Anggaran

Sku Metropolitan
Minggu, 28 Oktober 2018


BEKASI, METRO- Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan  Kefarmasian Di Rumah Sakit. Untuk menutupinya, pihak manajemen RSUD Kota Bekasi disinyalir melakukan siasat dengan cara melakukan pengendalian pengadaan obat, baik harga maupun jumlahnya.

“Siasat tersebut mengakibatkan terjadinya utang obat kepada pihak ketiga, senilai Rp 1. 175.821.625,-. Hal ini, berdasarkan hasil audit tim Inspektorak Kota Bekasi Nomor 800/235/ITKO. Tanggal 6 April 2016,” demikian dikatakan dewan pendiri LSM JEKO (Jendela Komukasi), Hery Pandapotan, belum lama ini dalam siaran persnya yang diterima redaksi.  

Menurutnya, pengelolaan anggaran belanja Obat dan Persedian Obat di RSUD Kota Bekasi yang menjadi temuan Inspektorat itu harus segera diproses hukum. Sebab, siasat dugaan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi.  

Berdasarkan hasil temuan dan kajian LSM JEKO. Dalam RKA/DPA (dokumen penggunaan anggaran) kode rekening 5.1.1.02.01 sangat jelas bahwa biaya bahan obat dalam satu tahun dialokasikan senilai Rp 28.368.605.146,-. Namun kenapa dalam dokumen RKO (Rencana Kebutuhan Obat) tidak dirinci harga satuannya. 

“Ini kan jelas, ada indikasi atau siasat yang dilakukan oknum pegawai di RSUD itu untuk mecari keuntungan pribadi, kelompok dan golongan,” tutur Hery Pandapotan yang biasa dipanggil Bob 

Tidak dirincinya harga satuan  itu mengakibatkan sulit untuk diketahui volume berapa total nilai kebutuhan obat yang sebenarnya, sisa persediaan, data pemakaian periode sebelumnya dan waktu tunggu pemesanan.

“Utang obat tahun 2015 kepada pihak ketiga senilai Rp 1. 175.821.625,- diakibatkan karena realisasi belanja modal obat melebihi pagu anggaran dan hal ini pun disebabkan lantaran pihak RSUD Kota Bekasi tidak memegang teguh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014,” ucapnya.

Bob juga menjelaskan, tahapan penyusunan formularium, perencanaan dan pengadaan Standar Pelayanan Kefarmasian di RSUD Kota Bekasi itu tidak mengacu PERMENKES tersebut. Sehingga tidak dapat dijadikan pedoman / panduan bagi para klinisi (dokter, apoteker). Akibatnya, dasar perencanaan obat itu tidak menggunakan metode konsumsi dan metode empidemiologi serta kombinasi metode konsumsi, sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES itu.

Bahkan bukan itu saja, dalam hal pengadaan obat, ternyata pihak RSUD Kota Bekasi melakukan perjanjian kontrak dengan 8 penyedia obat. Dimana dalam kontrak kerjasama itu tidak dijelaskan berapa nilai kontraknya, spesifikasi obat apa saja dan harga satuannya. “Ini kan sudah keterlaluan, siasat ini harus dibongkar. Karena sangat resistensi dengan keuangan daerah,” ungkap Bob dengan nada lantangnya.

Dibeberkannya, rekanan penyedia obat itu adalah (PT. PPG). (PT. MPI). (PT. KFT). (PT. DP). (PT.DNR). (PT. IGM). (PT. RN). Adapun setiap bulannya, satu penyedia/rekanan bisa mendapatkan pesanan sampai 3 kali. Dimana jumlah penyedia yang menjadi langganan pengadaan itu ada 23 penyedia dan 1 apotik.



Dari hasil kajian dan telaah yang kami lakukan, ada beberapa hal kejanggalan yang ada dalam dokumen kontrak pengadaan obat yang ditandatangani Direktur RSUD Kota Bekasi. Misalnya perjanjian kerjasama dengan (PT. RN) Nomor Kontrak : 180/79-RSUD/I/2015. Dimana ada 26 jenis obat yang di pesan. Namun hanya ada 6 jenis obat yang sesuai dengan daftar obat yang disepakati atau formularium obat di RSUD Kota Bekasi

Selain itu, perjanjian kerjasama dengan (PT. PPG) Nomor : 180/64-RSUD/I/2015 terdapat pemesanan berulang satu jenis obat yang harganya sangat tinggi dan tidak masuk dalam perjanjian kontrak. Adapun jenis obat itu adalah  KOATE DVI (obat antihemofilia)


“Kejanggalan kejanggalan itu mengakibatkan pemesanan jenis obat yang sama, pada penyedia yang sama namun harganya berbeda dan bahkan pesan jenis obat yang sama, kepada penyedia yang berbeda dan harganya pun berbeda,” tutur Bob.

Menurut Bob, penyajian laporan persediaan dan stock obat di RSUD Kota Bekasi. Patut dipertanyakan, sebab jika diperhatikan dari berita acara stock opname obat yang dilakukan setiap bulan terdapat perbedaan dalam hal penyajian laporan. Misalnya untuk bulan Juli, Agustus, September, Nopember tahun 2015. Disajikan dalam jumlah persediaan secara rinci. Sedangkan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober dan Desember 2015, disajikan secara global. 

Anehnya lagi, jika diperhatikan Nota Dinas Direktur RSUD Kota Bekasi Nomor : 445.1/10006.RSUD/IV/2015. Tanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada Walikota Bekasi, dimana perihalnya adalah persediaan obat di RSUD terdapat kekosongan obat untuk jenis penyakit KEJANG DAN JANTUNG. Setelah dilakukan penelusuran terhadap jenis obat yang dimaksud dalam Nota Dinas itu, ada 3 (tiga) jenis yaitu ISOSORBIDE, TRIZEDONE MR dan NITROCAF. 

“Jenis obat ISOSORBIDE adalah jenis obat yang termasuk dan ditetapkan dalam formularium obat di RSUD Kota Bekasi. Sedangkan TRIZEDONE MR dan NITROCAF tidak termasuk dan ditetapkan dalam formularium obat RSUD. Ada apa ini dengan Nota Dinas Direktur RSUD Kota Bekasi,” kata Bob. (Red).