Biaya Pembelian Trans Patriot Diduga Tidak Sesuai DPA

Iklan Semua Halaman

.

Biaya Pembelian Trans Patriot Diduga Tidak Sesuai DPA

Sku Metropolitan
Kamis, 01 November 2018


BEKASI, METRO- Pemerintah Kota Bekasi yang membeli sembilan unit bus sedang senilai Rp.11miliar untuk armada Trans-Patriot, yang merupakan  angkutan massal baru di wilayah setempat kini telah diserahkan raset Trans Patriot ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Perusahaan Daerah Mitra Patriot ( PDMP).

Seketaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Deded Kusmayadi, saat ditemuin SKU Metropolitan di ruangan kerjanya, selasa (30/10) membenarkan sekarang kepada bahwa Bus tersebut sudah diserahkan kepada PDMP, sekarang mungkin tinggal jalannya saja.

“Pengadaan dan penyerahan Dinas Perhubungan Kota bekasi sudah lakukan, sekarang ini sudah ditanganya  PDMP, ”ujar Deded.

Namun saat tanyakan kembali terkait anggaran belanja pembelian sembilan unit armanda tersebut senilai Rp11 Milliar, Deded mengatakan bahwa nilai pembeliannya tidak sampai Rp.11 Milliar,  “Belanja Mobil itu sekitar Rp7 Millar,”ungkap Deded.

Kenapa pembelian armada tersebut Informasinya Rp.11 Milliar, menurut Deded  bahwa  para rekan yang mempublikasikan Rp11 milliar melihatnya dari Document Pelaksana Anggaran (DPA),
“DPA bukan Barang Rahasia ya Bang,”terang Deded.

“Itu DPA sayangnya ada yang belum diperbaiki", jelas Deded.

Kata Dia, Sebab ada memang beberapa yang tidak diserap sehingga ujungnya tidak sampai Rp11 Milliar  “jadi kurang dari 10 Milliar ,” urai Deded.

Dijelasnya bahwa sekitar Rp7 Milliar dpergunakan belanja mobilnya, selebihnya kan ada belanja untuk halte dan  menambahin prasarananya.

Namun ketika ditanya bahwa Anggaran untuk Pengadaan Halte sudah dianggarkan terpisah, Deded menyebutkan halte tersebut masuk dalam anggaran Rp11 Milliar, itu makannya orang menyebutkannya (red- belanja Bus Trasnpatriot) Rp 11 Milliar “tapi tidak Rp.11 Milliar,”  

Deded menyebuttkan bawha jadi belanja bisnya itu Kurang dari Rp7 Milliarlah dan sisanya itu dipakai untuk itu (Red-Halte/Prasarana),”jelas Deded.

Sebelumnya Asisten Daerah (Asda) II Bidang kerjasama Pemerintah Kota Bekasi Kariman saat diwawacara SKU Metropolitan diruang kerjanya, Senin ( 29/10) membenarkan bahwa Armada Bis Trans Patriot telah diserahkan kepada  ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Perusahaan Daerah Mitra Patriot ( PDMP).

“Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian, sudah menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi,”kata Kariman.

Oleh BPKAD Kota Bekasi menyerahkan kepada PDMP sebagai Operational.

Alasanya menunjukkan, Pemerintah Kota Bekasi memilih PDMP pada diketahui PDMP sendiri belum pernah memberikan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) ,menurut Bahwa pemerintah Daerah dalam melakukan Bisnis Plan sudah melakukan kajian terlebih dahulu.

“BUMD yang tidak bisa memeberikan PAD siapa tau dengan sekarang ini bisa berjalan
Sebab kalau dibubarkan tentu membutuhkan proses,“ kata Kariman

Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP).

TB, Hendra Suherman mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah menyerahkan kepada  Kepada PDMP untuk mengelola Bis Trans Patriot dan rencanya Bis tersebut sudah bisa digunakan dibulan November 2018.

“Sekarang ini kita Butuh waktu nih, pertama merubah plat merah ke Plat Kuning” Kata Herman Saat ditemuin awak media Di Lobby Pemerintah Kota Bekasi.

Herman juga mengatakan kalau legalitas yang lain sedang dipersiapkan, terkait itu kerjasamanya seperti apa.

“yang pasti di November 2018 ini sudah bisa berjalan, dan semuanya sudah rapi termasuk suasanya didalam bis tersebut  dan Typing kartunya.juga sedang dipersiapakan,” jelas Herman.

Disinggung soal Tarif Ongkos Trans Patriot, Herman menyampaikan untuk pertama ini di Gratiskan dulu, “tapi Beberapa waktu bayarlah, Untuk tarif Ongkos Transpatriot PDMP mengenakan kurang Lebih Rp 350,” ujarnya.

“Nilai tarifnya masih digodok, sebab perolehan penjualan tiket untuk menguragi Subsidi yang akan diberikan Perintah Kota Bekasi,” kata Herman.

Herman mengatakan, bahwa penghitungan  tarif ongkosnya sedang dirumuskan  berdasarkan peraturan pemerintah, Menteri Perhubungan, karena ada Surat Perintah Membayar (SPM) atau standar nominal pembayarannya.(Martinus)