Kadis Pendidikan Rubah Juknis DAK Swakelola?

Iklan Semua Halaman

.

Kadis Pendidikan Rubah Juknis DAK Swakelola?

Sku Metropolitan
Kamis, 01 November 2018


BEKASI, METRO- Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendapat  bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan sebesar Rp.4,6 Miliar. Bantuan dari APBN 2018 ini untuk merehablitasi 4 SD Negeri dan 6 SMP Negeri. Rehablitasi 4 SD Negeri mendapat sebesar Rp.2.7 Miliar lebih, dan 6  SMP Negeri mendapat Rp.1.9 Miliar lebih.


Masing-masing sekolah itu diantaranya, SD Negeri Mustikasari II di Kecamatan Mustikajaya, SD Negeri Bantar Gebang I di Kecamatan Bantargebang, SD Negeri Pekayon Jaya II, dan SD Negeri Kayuringin Jaya II di Kecamatan Bekasi Selatan. Selanjutnya, SMP Negeri 6, SMP Negeri 8, SMP Negeri 13,  SMP Negeri 27, SMP Negeri 32, dan SMP Negeri 41.

Dalam Juknis (Petujuk Teknis) DAK 2018 dilaksanakan secara swakelola sekolah dan tidak dipihak ketigakan. Namun dilapangan, semua sekolah penerima DAK 2018 menyerahkan pekerjaan melalui pihak ketiga.

Menurut kepala sekolah penerima DAK, bukan keinginan sekolah, tapi Dinas Pendidikan mengirimkan rekanan sehingga pihak sekolah tidak dapat berbuat banyak. “Kami mengikuti sesuai arahan pihak dinas pendidikan, kalau diperintahkan kasih pekerjaan ke si A, si B, ya sekolah tidak akan ada yang berani membantah,” kata kepala sekolah, dan telah bertentangan dengan Juknis.

Keinginan sekolah, DAK dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah sesuai Juklak dan Juknis,  dan sekolah akan membentuk panitia pembangunan terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab, Komite sekolah, unsur guru, dan unsur masyarakat, sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin. Namun apa daya, aturan memang demikian, tapi kebijakan berbeda, ucap para kepala sekolah dengan nada kecewa.

Pengakuan rekanan, bila pihak ketiga mengerjakan DAK, sekolah akan memotong 25% dari anggaran DAK. Sementara sisanya 75% untuk belanja bahan material, upah pekerja, keuntungan pihak ketiga dan pengeluaran lainnya.

Dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis, DAK digunakan untuk merehablitasi ruang kelas, membangun unit sekolah baru (USB), ruang perpustakaan, pengadaan buku pelajaran, ruang guru, perabot sekolah, meja, kursi, lemari buku, rak buku, jamban, dan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mengatakan, DAK pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola sekolah. Karena pihak sekolah tidak membidangi pelaksanaan fisik, dilakukan KSO (Kerjasama Operasional ) dengan masyarakat sekitar yang tergabung dalam unsur komite sekolah.

Sumber di Dinas Pendidikan menyebutkan, semua swakelola sekolah diambilalih dinas pendidikan dalam pelaksanaannya. Artinya, dinas pendidikan menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaannya, dan pihak sekolah hanya penanggungjawab.

“Luar biasa wewenang kepala dinas, bisa merubah Juknis DAK secara sepihak, dan pihak sekolah hanya penangungjawab. Artinya, jika ada masalah, orang lain yang makan Nangka, namun pihak sekolah sebagai penanggungjawab. Tanpaknya beliau (kadisdik) kurang memahami tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu pendididikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Sehingga semua keputusan yang diambil oleh pemangku jabatan seharusnya memperhatikan Mutatismutandis, atau rujukan sebagi dasar hukum,“ ungkap sejumlah pemerhati pendidikan. (Shg)