Kajari Kota Bekasi Dahulukan APIP Periksa Lima Rekanan Disperkimtan

Iklan Semua Halaman

.

Home

Kajari Kota Bekasi Dahulukan APIP Periksa Lima Rekanan Disperkimtan

Sku Metropolitan
Senin, 15 Oktober 2018
11:05:00 PM
komentarKomentar


BEKASI, METRO- Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi melimpah laporan  Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa ( PAB)  yang  melaporkan  5 (Lima) perusahan pemenang tender pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, dugaan melakukan persekongkolan dan penyimpangan tidak mengikuti aturan kepada Ispektorat Kota Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Demikan hal tersebut dikatakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Gusti Hamdani, kepada awak media, Rabu (10/10).

Menurutnya, setelah dipelajari, kita dahulukan kepada Ispektorat Kota Bekasi, karena bunyi Pepres 54 tahun 2010, ketika terdapat dugaan atau laporan kepada proses lelang maka untuk disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Maka kita tunggu pemeriksaan  laporan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” kata Gusti.

Sebelumnya Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa ( PAB), Halder  telah melaporkan  5 (Lima) Perusahan Pemenang tender pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, kepada Tim TP4D (Tim Pengawalan dan Pengaman Pemerintah dan Pembagunan Daerah ), Kejaksaan Negeri Kota Bekasi  No. 26/Lapsus/DPP-LSM-PAB/VI/2018, tertanggal 16 Juli 2018, atas dugaan melakukan persekongkolan dan penyimpangan tidak mengikuti aturan yang dibuat bahkan menimbulkan pelanggaran yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan sebagaimana Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai.

Menurut Halder, persekongkolan dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.Dimana dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) dokumen pengadaan sebagaimana Bab IV  tercantum yakni: Evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai daftar personil inti/tenaga ahli/ teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, personil yang dimiliki harus menyertai bukti - bukti otentik (fhotocopy ijazah, SKA/SKT, KTP, NPWP, dan curriculum vitae) personil yang bersangkutan.

Selanjutnya, didalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan disebutkan personil untuk posisi project maneger dan site manager harus personil tetap pada perusahaan, dan terdaftar pada perusahaan dan di LPJK.NET.

Personil yang harus dimiliki  project manager minimal S1 tehnik sipil, sebanyak 1 orang (Sub Max 5,0) dengan melampirkan SKA Ahli Muda Bangunan Gedung, dan untuk site manager min lulusan S1 tehnik sipil sebanyak 1 orang (Sub Max 3.0) dengan melampirkan SKA Ahli Muda Gedung.

Pada kenyataanya ada lima (5) paket proyek tahun anggaran 2018 pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang telah dimenangkan rekanan, dan diduga tidak memenuhi syarat  yang telah ditentukan oleh dokumen pengadaan sebagaimana Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) di evaluasi tehnis dengan sistem ambang batas terhadap unsur tehnis yang dinilai. Kelima proyek yang dilelang tersebut adalah, kontruksi lanjutan pembangunan gedung SD Negeri Cikiwul IV dan pemenangnya CV. SUM,- konstruksi pembangunan RKB SD Negeri Pekayon Jaya 1 dan pemenangnya PT. SPU,- konstruksi lanjutan pembangunan SMP Negeri 43 Kota Bekasi dan pemenangnya CV. MG,- konstruksi lanjutan pembangunan gedung SMP Negeri 13 dan pemenangnya CV. BMU,- serta konstruksi lanjutan pembangunan gedung SMP Negeri 33 Kota Bekasi dan pemenangnya CV. KRP, ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan, ada dugaan kami bahwa kegiatan tersebut terindikasi terjadi persekongkolan panitia lelang dengan PPK, sebab dokumen tersebut dibuat oleh mereka. “Yang lebih mengherankan, ada dua perusahaan pemenang tender telah pindah alamatnya. Ini dibuktikan bahwa ketika dilakukan konfirmasi, surat yang dikirim melalui Pos Ekspress dikembalikan oleh kurir pos dengan berita bahwa perusahaan telah pindah,” terang Holder.

Sebagai langkah awal untuk memastikan “Clean Goverment”, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (P4D), Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, agar kelima paket dibatalkan,“ pungkasnya. ( Martinus).